Semuanya Perlu Dioptimalkan Untuk Melancarkan dan Mengawal Tampilnya “Pemimpin Baru”
IMNEWS.ID – WALAU hanya sedikit memberi tambahan, tetapi esensi yang diungkapkan KPH Edy Wirabhumi dalam forum donga wilujengan genap setahun “Bebadan Kabinet 2004” kembali bekerja di dalam kraton, yang digelar Minggu, 17 Desember 2023, harus menjadi pengingat, penggugah kesiap-siagaan sekaligus untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap semuanya.
Apa yang diungkapkan pimpinan Lembaga Hukum Kraton (Mataram) Surakarta (LHKS) sekaligus Pangarsa Pakasa Punjer itu, untuk mengingatkan bahwa semua jajaran “Bebadan Kabinet 2004” sudah kembali bekerja di dalam kraton. Oleh sebab itu, kerangka berpikir dan struktur penalarannya harus berubah tidak seperti ketika masih di luar kraton.
Ketika dianalisis, hal yang paling esensial dari satu sisi ungkapan itu adalah, bahwa ketika sudah kembali di dalam kraton, harus memikirkan langkah-langkah riil dari program-program yang disusun, baik jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Karena, ada beberapa hal urgen harus disiapkan dan diantisipasi, khususnya yang berkait dengan jalannya kelembagaan kraton.
Di antara beberapa hal urgen yang perlu segera diantisipasi, adalah tindak-lanjut dari keputusan Mahkamah Agung (MA) tertanggal 29 Agustus 2022 sebagai hasil gugatan perdata yang dilakukan lima wayah dan buyut-dalem Sinuhun PB XII, terhadap SK Kemendagri No 430-2933 tahun 2017 (21/4/2017), tentang penetapan status dan pengelolaan Kraton (Kasunanan) Surakarta.
Hal urgen berikut, adalah durasi waktu masa sanggah atau gugat terhadap “rekayasa” pencantuman atau penggunaan “gelar” trah-darah dalem oleh orang yang sama sekali tidak punya hak secara adat atau tidak punya “nazab”. Hal ini yang harus segera diantisipasi untuk diatasi, karena bisa menjadi hambatan atau gangguan yang serius di masa depan.
Dua hal penting yang diungkapkan secara tandas itu, bis disebut sebagai pemetaan langkah yang harus diambil sekaligus pemetaan potensi kekuatan yang dimiliki. Bahkan, ungkapan itu bisa merupakan ajakan untuk bersama-sama memetakan potensi gangguan dan halangan di masa depan, berasar pada fakta dan data yang ada sekarang ini.
Ketika dianalisis lebih lanjut, hal yang diungkapkan itu juga bisa dipandang sebagai pemetaan potensi perjuangan. Karena hal yang sedang dan akan dilakukan sebagai kelanjutan proses perjuangan, sudah dimulai jajaran “Bebadan Kabinet 2004”, khususnya selama lima tahun lebih berada di luar kraton. Dan kerja “Bebadan Kabinet 2004”, perlu terus dioptimalkan.
Pemetaan potensi perjuangan merupakan hal yang sangat disadari harus terus dilakukan, mengingat posisi jajaran “Bebadan Kabinet 2004” yang dipimpin Gusti Moeng selaku Pengageng Sasana Wilapa/Pangarsa Lembaga Dewan Adat, telah menjalin konsensus dengan seluruh masyarakat adat untuk meneruskan eksistensi kraton secara berdikari dan mandiri.
Esensi perjuangan seperti ini, juga diungkapkan Gusti Moeng ketika menutup proses ujian akhir para siswa Sanggar Pasinaon Pambiwara “babaran” (angkatan) 40 di Bangsal Smarakata, beberapa waktu lalu (iMNews.id, 17/12/2023). Karena, para siswa dan para lulusan sanggar yang akan menjadi pelestari budaya Jawa, sejatinya adalah bagian dari perjuangan itu.
Beberapa hal yang disebut KPH Edy Wirabhumi sebagai hal urgen untuk diantisipasi dan disiapkan potensi kekuatan dan cara menghadapinya, tentu menjadi bagian dari tantangan di masa depan yang akan dihadapi. Termasuk yang disebut Gusti Moeng di depan para siswa sanggar, baik yang menyangkut posisi hukum dengan adanya keputusan MA maupun potensi kekuatan LDA.
Keputusan MA tentu menegaskan posisi dan kekuatan “Bebadan Kabinet 2004”, baik dalam tata-nilai adat di internal kraton maupun secara hukum yang berlaku nasional di eksternal kraton. Sedangkan potensi kekuatan Lembaga Dewan Adat (LDA) yang sudah berbadan hukum, akan mempermudah melindungi eksistensi dan aset-aset kraton yang ada di dalam dan di luar kraton.
Berbagai upaya di atas, tentu menjadi bagian dari pemetaan potensi kekuatan untuk berjuang dan tantangan yang akan dihadapi, yang akan terus dikawal para pemimpin “Bebadan Kabinet 2004”. Terutama menjadi bagian yang harus dipersiapkan untuk melancarkan dan mengawal tampilnyaputra mahkota KGPH Hangabehi, sebagai “pemimpin baru” calon Sinuhun PB XIV.
Proses alih kepemimpinan di beberapa lini, sudah beberapa waktu lalu dimulai dan kini sedang berlangsung yang terus dikawal para pemimpin “Bebadan Kabinet 2004”. Mulai dari menata Putri Narpa Wandawa, mengisi beberapa jabatan yang kosong di antaranya Pengageng Museum, Pengageng Keputren, Pengageng Kusuma Wandawa dan Bupati Juru Kunci Astana Pajimatan Imogiri.
Penugasan untuk hadir di acara ritual religi haul yang digelar di berbagai tempat kepada putra mahkota KGPH Hangabehi, adalah proses persiapan yang sangat strategis dan urgen. Terlebih, calon Sinuhun PB XIV ini juga sudah disiapkan menjadi calon Pangarsa Pakasa Punjer menggantikan KPH Edy Wirabhumi yang mengisyaratkan akan menyerahkan jabatan itu.
Pengurus Pakasa cabang yang akan semakin banyak terbentuk di tiap kabupaten yang tersebar di sejumlah provinsi, adalah daya dukung yang harus mulai disiapkan dan perlu terus dirawat dengan baik. “Saya perlu waktu untuk persiapan menerima amanah itu,” ujar KGPH Hangabehi saat ditanya iMNews.id soal kesiapannya menjadi Pangarsa Pakasa Punjer, belum lama ini. (Won Poerwono-habis/i1).
