Dorongan Presiden Jokowi dan Wali Kota Gibran Sangat Ditunggu
IMNEWS.ID – MUNCULNYA 30 usulan pemekaran wilayah provinsi secara nasional seperti yang disinggung dalam tayangan sebuah kanal YouTube bernama ”Data” dan beredar luas dalam seminggu ini (iMNews.id, 10/2), memang belum sepenuhnya menjadi usulan resmi yang diakui dan disikapi pemerintah. Tetapi, sepanjang pengalaman Gusti Moeng berada di lembaga DPR RI sampai dua periode (terpisah), khususnya ketika menjadi anggota Komisi II di periode kedua (2009-2014), usulan-usulan yang juga masuk ke Kemendagri itu benar adanya.
”Mungkin saja, karena pemerintah dan DPR RI masih memberlakukan moratorium dan hingga kini belum mencabutnya. Tetapi, usulan-usulan yang beredar dalam bentuk video YoutTube itu, kok ada kesamaan seperti yang saya dengar waktu masih bertugas di Komisi II DPR RI. Terutama, usulan yang menyangkut Provinsi Daerah Istimewa Surakarta (DIS). Upaya pengembalian statusnya sudah kami lakukan sampai di Mahkamah Konstitusi tahun 2012,” sebut Ketua Lembaga Dewan Adat (LDA) Keraton remedy for hypertension Mataram Surakarta yang bernama lengkap GKR Wandansari Koes Moertiyah itu, menjawab pertanyaan iMNews.id, kemarin.
Bagi masyarakat luas yang belum sempat mempelajari sejarah asal-usul NKRI dan minim pengetahuan tentang ketatanegaraan serta kurang mengikuti perkembangan situasi dan kondisi nasional secara umum, ketika melihat video YoutTube yang beredar di media sosial itu mungkin menganggap biasa saja seperti konten-konten YouTube lain yang rata-rata dinilai hanya ”mengganggu”. Mungkin malah dianggap atau dikatagorikan berita yang ”berkonten hoaks” yang tidak pantas dilihat, tetapi cepat dibuang atau dihapus.
Namun bagi sebagian warga bangsa misalnya masyarakat adat Keraton Mataram Surakarta atau warga etnik Jawa yang pernah mencermati aktivitas Keraton Mataram Surakarta persisnya mulai tahun 2004, pasti pernah mendengar sentilan-sentilan Gusti Moeng dan beberapa tokoh internal lainnya yang mulai menggencarkan amanat terakhir Sinuhun PB XII, di saat-saat menjelang tutup usia di tahun itu. Karena di balik peristiwa duka yang lebih menonjol dibalut persoalan proses suksesi heboh antara yang pro-Sinuhun PB XIII (KGPH Hangabehi) dan pro-Sinuhun PB XIII (KGPH Tedjowulan) itu, terselip amanat PB XII kepada Gusti Moeng dan beberapa saudaranya agar meneruskan ”berjuang” meminta kembalinya status Provinsi DIS.
Amanat untuk terus ”memperjuangkan kembalinya status” Provinsi DIS itu, baru terdengar agak jelas setelah heboh soal pro-kontra suksesi sedikit demi sedikit menghilang melewati tahun 2004. Terlebih ketika Gusti Moeng berkeliling di Dapilnya untuk Pemilu 2004 yang kemudian gagal, dan diulang di tahun 2009 yang berhasil kembali masuk Senayan, yang juga diikuti adik bungsunya, GKR Ayu Koes Indriyah yang menyelipkan ”promo Provinsi DIS” di dalam kampanyenya sebagai anggota DPD RI dua periode.
”Jadi, kalau melihat isinya yang lumayan tinggi presisinya, saya kira kanal YouTube itu bukan jenis yang hoaks. La wong salah satu yang disebut, benar-benar saya lakukan sejak 2004 kok. Tetapi, dengan menjadi konsumsi media sosial sekarang ini, justru menjadi awal pemahaman masyarakat luas. Para pejabat Bupati di daerah-daerah yang mengusulkan pemekaran itu, yang harus terus gencar sosialisasi kepada warganya dan terus menyuarakan usulannya kepada pemerintah dan DPR RI,” papar Gusti Moeng.
Sementara itu, di luar lingkup masyarakat adat Keraton Mataram Surakarta yang banyak disuarakan Gusti Moeng, Gusti Ayu (GKR Ayu Koes Indriyah) dan beberapa tokoh di lingkungannya, ada pula gerakan-gerakan sosialisasi yang masih sesekali terdengar dan yang baru saja memulainya. Yaitu gerakan-gerakan sosialisasi yang dilakukan Lembaga Pusat Studi Daerah Istimewa (Pusadi) di Jogja yang dipimpin Koesno S Utomo, melalui forum-forum sarasehan dan media, juga yang belum lama dimulai RM Koes Rahardjo melalui lembaganya selaku Ketua DPD Partai Golkar Surakarta.
Khusus gerakan sosialisasi yang dilakukan Ketua DPD Partai Golkar Surakarta yang bernama lengkap KPHA Purbodiningrat itu, sasaran yang dituju adalah kalangan dewan (DPRD Surakarta) dan masyarakat luas yang ”dibidik” sebagai calon penyumbang suara partai itu di tingkat kota. Meskipun, cara mengawali sosialisasi itu tergolong ”mlipir-mlipir” dan lembut yaitu sarasehan mengenang para pahlawan kelahiran Surakarta, tetapi disebutkan sudah mendapat dukungan Ketua DPP Golkar Airlangga Hartarto, dan diperkirakan akan bisa terus bergulir dan menuai hasil baik.
”Setelah itu (sarasehan pahlawan-Red), saya merencanakan menindaklanjuti dengan sarasehan tentang (Provinsi) Daerah Istimewa Surakarta. Seperti dulu, kami akan mengundang pak Wali Kota Gibran. Ya, mumpung walikotanya anak Presiden Jokowi. Sebelum jadi calon resmi PDIP, lebih dulu merapat ke Partai Golkar dan kami fasilitasi saat pengenalan calon. Artinya, hubungan kami sudah baik. Ini perlu dilanjutkan untuk ikut mendorong kembalinya status Provinsi DIS,” jelas anak lelaki tertua alamrhum Pengageng Parentah Keraton (Mataram Surakarta) KPH Daryonagoro di awal 2000-an, saat berbincang dengan iMNews.id, beberapa waktu lalu.
Sarasehan yang disebut RM Koes Rahardjo khusus membahas Provinsi DIS itu, diagendakan berlangsung pada bulan Februari ini, karena tiap tanggal 17 Februari, Pemkot mengajak masyarakatnya memperingati Hari Jadi Kota Surakarta. Soal tanggal hari jadi itu, memang masih punya catatan besar, tetapi forum itu sangat ditunggu untuk diwujudkan Ketua DPD Golkar Surakarta itu, dan tak ketinggalan ditunggu-tunggu pemerhati budaya Jawa dan keraton dari sisi spiritual kebatinan, KRT Hendri Rosyad Wrekso Puspito.
Tokoh yang satu ini berterus-terang merasa gembira dengan munculnya video YouTube yang menyebut usulan pemekaran wilayah/daerah, yang salah satunya menyebut nama Provinsi Daerah Istimewa Surakarta. Ketika mendapat referensi dan penjelasan dari Gusti Moeng, bahwa usulan itu benar adanya dan sudah masuk DPR RI dan Kemendagri saat bertugas sebagai anggota Komisi II (2009-2014), KRT Hendri merasa bertambah semangat untuk ikut menyosialisasikan melalui beberapa grup WA dari kalangan teman-teman sejawatnya.
”Waktu di sarasehan Hari Pahlawan di kantor DPD Partai Golkar Surakarta, saya langsung bicara kepada pak Wali Kota Gibran. Intinya, pak Wali Kota harus ikut membantu kembalinya status Provinsi DIS. Apalagi, mumpung ada Presiden Jokowi (ayah Wali Kota). Kalau Provinsi DIS bisa benar-benar kembali, saya yakin masyarakat akan sangat menghargai jasa-jasa pak Wali Kota. Hadiah yang paling membanggakan dan terhormat untuk jasa-jasa ini apa?, tentu mas Gibran-lah yang dianggap paling pantas dan cocok sebagai Gubernur DIS,” tunjuk KRT Hendri dengan optimistik yang dihubungi iMNews.id di tempat terpisah. (Won Poerwono-bersambung)
