Harus Ada Ruang Produktif untuk Sekadar Bertahan Hidup
IMNEWS.ID – HANYA menunggu hitungan hari, beberapa kompleks dari seluruh kawasan cagar budaya Kraton Mataram Surakarta, akan ditutup “untuk umum” selama 4 bulan. Penutupan beberapa lokasi terutama yang selama ini menjadi objek wisata, akses dan rute perjalanan wisata di kawasan kraton, karena proyek fisik revitalisasi mulai dikerjakan. Itu berarti, kenyamanan “publik” akan sedikit terganggu.
Kenyamanan “publik” yang mungkin akan terganggu, yaitu lalu-lintas umum yang selama ini memanfaatkan jalan lingkar di dalam Baluwarti dan lingkar jalan Supit Urang. Karena mungkin saja, selama 4 bulan itu ada kegiatan proyek yang keluar-masuk lokasi proyek untuk bongkar material. Berbagai kegiatan pendukung aktivitas pariwisata di kraton, mungkin juga akan terganggu karena layanan wisata ditutup.
Tak hanya berbagai jenis usaha dalam jaringan industri pariwisata yang berkait dengan kraton termasuk museum yang menjadi objek wisata, yang bisa “kehilangan” pendapatan total selama 4 bulan. Sekitar 400 orang dari masyarakat adat sebagai “sentana-garap dan abdi-dalem garap” di jajaran Bebadan Kabinet 2004, tentu akan terpengaruh. Mengingat, kraton sudah tak punya sumber (kedaulatan) ekonomi lain.
Jika dirunut ke balakang, selama 80-an tahun sejak kraton bergabung ke NKRI mulai 1945, terkesan sudah “dicabut” nyawa kehidupannya. Karena, bukan hanya silayak kedaulatan administratifnya yang diambil-alih semuanya, melainkan juga aktivitas ekonomi dan sumber-sumber ekonomi lainnya. Dari semua potensi sumber ekonomi itu, sebagian besar diambil-alih (dijarah), dan sebagian lain “dikondisikan” mati sia-sia.
Demikian sebuah analisis untuk menggambarkan nasib “negara” (monarki) Mataram Islam Surakarta, ketika Sinuhun PB XII “mengeksekusi” keinginan para leluhurnya, untuk menggabungkan diri ke dalam “wadah baru” yang disebut NKRI mulai 17 Agustus 1945. Karena “keputusan” itu, ada konsekuensi logis yang harus diterima kraton, yaitu tidak mendapatkan kompensasi, tetapi malah ikut memberi “modal” NKRI.
Tetapi, konsekuensi logis itu tampaknya malah “dikehendaki” menjadi kondisi riil yang akhirnya setelah melewati perjalanan waktu menjadi tampak tidak logis atau tidak rasional. Yaitu, NKRI telah “abai” (sengaja) tidak “menyantuni” atau memberi “kompensasi” keluarga besar Sinuhun PB XII. Karena selama hayat, hampir semua putra-putri Sinuhun PB XII tak memiliki penghasilan resmi/pekerjaan tetap.
Setelah lebih 80 tahun kemudian atau kini, seluruh masyarakat adat kraton boleh melihat realita adanya “kehadiran” negara. Dalam tema revitalisasi, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo telah “mengulurkan tangan” ke kraton mulai akhir tahun 2025. “Uluran tangan” ini memang sulit disebut “santunan”, apalagi “kompensasi”, tetapi sekadar memberbaiki “kail” atau “jala” untuk menangkap ikan.
“Uluran tangan” negara yang dalam sosialisasi perencanaan termasuk “lumayan”, bukan berarti mengesampingkan peran para pemimpin negara sebelum Prseidn Prabowo. Karena, ada data yang menyebut hampir tiap presiden yang memimpin, ada “uluran tangan” atas nama negara untuk “membantu” kraton. Namun bantuan itu terkesan agar kelihatan peduli, misalnya pembangunan kembali kraton setelah terbakar 1985.
Tetapi, bantuan berupa proyek revitalisasi 2025/2026 ini, juga bukan berarti telah memberi ganti sepadan apa yang telah “dikorbankan” kraton untuk NKRI. Oleh sebab itu, proyek revitalisasi ini sebaiknya harus memberi “ruang produktif” bagi kraton. Jangan sampai demi kelancaran kegiatan proyek revitalisasi, justru menutup “ruang kreatif produktif” bagi kraton, yang sekadar untuk bertahan hidup.
Proyek revitalisasi seperti pernah disebut Kemenbud RI Fadli Zon dan jajarannya dalam beberapa kesempatan bertemu dengan kalangan otoritas di kraton, memang ingin menjadikan museum dan sebagian kawasan kraton punya daya tarik dan “nilai jual tinggi” dalam “pasar pariwisata”. Itu memang ideal, walau mirip memperbaiki “kail” dan “jala”, untuk menangkap ikan sekadar cukup, efektif dan efisien.
Masyarakat adat Kraton Mataram Surakarta walau selama ini diperlakukan sangat tidak adil, tetapi mereka tetap realistik dan sangat sensistif pada situasi dan kondisi negara bahkan dunia, terkini. Artinya, kraton juga bisa memahami situasi dan kondisi serta kesulitan yang sedang melanda bangsa ini. Maka, uluran tangan negara berupa bantuan revitalisasi ini tetap diterima dengan senang dan bangga.
Tetapi memang, sebagai sesama anak bangsa, masyarakat adat kraton mungkin juga punya perasaan dan sensitivitas. Kepekaan terhadap rasa keadilan yang makin jauh berpihak pada rakyat kebanyakan, termasuk kalangan masyarakat adat. Karena, aset-aset ekonomi negara justru hanya dikuasi beberapa gelintir oknum di sekitar “kekuasaan”, sementara kraton yang pernah memodali NKRI justru “terlantar”. (Won Poerwono-habis/i1)
