Kraton Butuh “Dalang Pujangga”, Wayang Ruwatan Jangan Sampai Hilang
IMNEWS.IDÂ – MELIHAT perkembangan seni pedalangan secara umum dan pentas wayang ruwatan yang menjadi “bagiannya”, benar jika kini sudah dalam posisi krisis. Tak hanya krisis figur dalang yang mampu memberi “pencerahan” yang membuat wayang sebagai “tuntunan”, tetapi krisis sajian kesenian secara keseluruhan dalam beberapa jenis wayang. Meskipun, wayang sebagai hiburan (tontonan) masih tegar.
Dari pengungkapan fakta awal dan umum di atas, sudah bisa melukiskan bagaimana seni pertunjukan wayang “masih disukai”, karena hingga kini frekuensi pertunjukan seni pedalangan itu masih di tingkat sedang dan tergolong merata. Tetapi, pentas seni pakeliran yang termasuk merata di wilayah etnik Jawa, sampai di Sumatera dan Kalimantan, adalah format wayang sekadar “tontonan” dalam durasi 4-5 jam itu.
Format pertunjukan wayang kulit dalam satu dekade terakhir ini, benar-benar sudah kehilangan “roh” yang menjadi inti esensialnya sebagai “tuntunan”. Unsur fungsi ini benar-benar hilang dari sifat pertunjukan wayang yang awal-mulanya sebagai wujud ritual doa. Karena, para empu dan pujangga (kraton) menciptakan bagian-bagian penting dari seni pertunjukan wayang kulit, untuk keperluan gelar doa.
Doa “panyuwunan” keselamatan atau wilujengan, bisa diwujudkan dalam pentas wayang ruwat dalam lakon “Pandawa Syukur” dan “Sesaji Rajasuya” atau “Sesaji Rajawedha”. Doa syukur karna Tuhan YME sudah memberi rezeki lewat panen hasil bumi melimpah, diwujudkan dalam pentas wayang lakon “Sri Mulih” dan sebagainya. Semua itu adalah rangkaian utuh yang melukiskan sikap berketuhanan, yang terbalut Budaya Jawa.
Dalam rangkaian utuh itu, ada unsur edukasi yang berintensitas dan iedal jika dilaksanakan dengan penuh kesadaran, konsisten dan berkomitmen pada unsur pelestariannya. Tetapi, yang terjadi dalam proses “pengikisan” budaya asli sejak beberapa dekade lalu, bagian-bagian penting yang menjadi legitimasi lembaga pusat budaya itu “sengaja dirusak”. Karena, “negara baru” punya agenda membangun budaya baru, yaitu “Budaya Nasional” yang tak pernah jelas wujudnya walau sudah 80 tahun.
Agenda budaya baru yang gagal-total terbangun hingga kini, adalah kesalahan besar “para pendiri bangsa” yang ingin memaksakan kehendak untuk memberi “label” negara baru, sebagai bagian dari karya besarnya. Tetapi, budaya bangsa yang menjadi bagian penting secara fundamental sudah terlanjur rusak. Bahkan banyak hilang dari peradaban, hampir merata di pusat-pusat budaya yang tersebar di Nusantara.
Proses erosi/abrasi atau “pengikisan” Budaya Jawa dan budaya lain di Nusantara, di zaman rezim pemerintahan Orde Baru (orba) sudah terdeteksi dan digembar-gemborkan program-program (proyek-Red) solutif untuk menanggulangi. Begitu juga yang disuarakan rezim-rezim penguasa setelahnya, sejak awal reformasi hingga kini. Gaung “penyesalan” dan langkah sulusinya terdengar samar-samar, lalu lenyap.
Namun, yang disebut “agenda negara baru” yang ingin membangun sebuah peradaban “Budaya Nasional” (Indonesia) itu, “akhirnya” tidak mandiri sebagai “penyebab” tunggal. Karena, mungkin saja para penginisiasi dan perancang “budaya baru” itu menganggap “gagal” mrewujudkan “impiannya”, lalu memakai cara lain sebagai alibi sekaligus “kambing hitam”. “Cara lain” itu melalui masuknya “budaya asing”.
Budaya asing yang masuk terutama saat angin keterbukaan dan kebebasan (reformasi) digaungkan melalui peristiwa 1998. Karena, melalui pintu masuk itu hanya dalam beberapa waktu, Indonesia benar-benar “terguncang” karena “krisis identitas” yang semakin dirasakan. Setelah diamati, ternyata budaya asing yang masuk belakangan banyak membawa anasir negatif (intoleran dan ekstrem), bukan konstruktif positif.
Kini, kondisi hampir semua kesenian tradisional di wilayah etnik Jawa dan daerah sebarannya, termasuk yang khas/versi (asli-klasik) di Kraton Mataram Surakarta sudah berada pada level/posisi krisis. Apalagi yang berada di tengah masyarakat luas, terutama seni pertunjukan wayang kulit yang punya turunan wayang ruwatan. Nasib “Wayang Beber” lebih ngeri lagi, karena basis produksinya Kraton Kediri.
Wayang Beber walau hanya tinggal aktivitas seni-rupa melukis suasana kraton dan para tokoh Kerajaan Kediri dan (sebagian) Majapahit, juga semakin tidak mendapat tempat di hari generasi muda. Karena, generasi yang lahir tahun 80-an apalagi tahun 2000-an, awam sekali terhadap wayang beber sebagai karya seni-rupa maupun seni pertunjukannya. Dari sisi hiburan saja, nyaris tidak ada titik yang menarik.
Mungkin tinggal wayang ruwat dan wayang kulit purwa yang masih bisa diharapkan sebagai media edukasi dan pencerahan publik secara luas. Tetapi, rata-rata di tengah masyarakat etnik Jawa yang tersebar luas sampai jauh di luar Jawa, sudah tidak memiliki aset kesenian ini dalam bentuk aslinya. Rata-rata dalang ruwat tak punya penerus dan dalang wayang kulit purwa, tak punya bekal pengetahuan “cukup”.
Mungkin tinggal Nyi KMT Rumiyati Anjangmas, dalang wanita yang punya jam terbang “ngruwat sukerta” cukup tinggi hingga sekarang. Selain itu, belakangan ini makin tak terdengar kiprah dalang ruwat di luar kraton, bahkan di luar Surakarta. Jadi, situasi dan kondisi seni ritual wayang ruwat benar-benar “kritis”, baik bagi masyarakat umum dan kraton. Kini bahkan bisa disebut puncak krisis dalang ruwat.
Padahal sebenarnya, bagi kraton tidak boleh sampai kehilangan potensi “dalang ruwat”. Maka kraton sangat butuh pencerahan dan edukasi diri, sebelum mencerahkan dan mengedukasi masyarakat adat dan pulik secara luas. Mengingat, posisi sebagai sumber dan pusatnya pelestarian Budaya Jawa. Kraton harus tetap punya “lembaga kapujanggan” atau guru budaya, bila sudah tidak mungkin melahirkan “pujangga”.
Kraton harus punya “dalang pujangga” (dalang ruwat ), bila tak punya “paranpara-nata” dan “parankarsa-nata”, karena hal esensial isi pesan yang disampaikan dalam tugasnya hampir sama yang dilakukan “tim think-thank”. Tampilnya Sinuhun PB XIII tahun 2004, nyaris tanpa didampingi fungsi-fungsi tugas “kapujanggan” itu. Maka, hampir segala keputusan dan kebijakan serta arah perjalanannya termasuk “liar”.
Kini, era Sinuhun PB XIV Hangabehi sudah “dimulai”, yang sangat membutuhkan fungsi-fungsi tugas di berbagai bidang sangat luas, termasuk sifat “kapujanggan”. Agar perjalanan ke depan menjadi terarah, sesuai visi-misi dan harapan seluruh masyarakat adat dan publik secara luas, termasuk negara/pemerintah. Edukasi dan pencerahan publik berbasis budaya, harus tetap dimiliki dan datang dari kraton. (Won Poerwono-habis/i1)
