“Keberpihakan” Maha Menteri KGPH PA Tedjowulan Melalui Pernyataan Terbukanya
IMNEWS.ID – SELASA Wage 12 Mei 2026 yang tepat jatuh pada 1 Besar Tahun Dal 1959, Bebadan Kabinet 2004 menggelar rapat koordinasi (rakor) antar jajaran internal dan berbagai instansi pemerintah, TNI dan Polri di eks kantor Sinuhun PB XI. Rakor yang dihadiri sekitar 100 orang dari berbagai unsur internal dan eksternal Kraton Mataram Surakarta itu, juga dihadiri Maha Menteri KGPH PA Tedjowulan.
Pertemuan itu sedikit “mengejutkan” memang, tetapi itulah bentuk “keyakinan” dalam melangkahkan kaki menjalani sebuah proses untuk mencapai tujuan ideal yang didambakan. Rakor itu juga menjadi wujud jaminan “kepastian hukum” secara adat dan nasional bagi masyarakat adat secara keseluruhan juga “publik” secara luas, untuk mewujudkan kembalinya kewibawaan, kehormatan, harkat dan martabat kraton.
Di sisi lain, rakor itu juga memperlihatkan progres perjalanan (perjuangan) yang meyakinkan kelembagaan Bebadan Kabinet 2004 beserta Lembaga Dewan Adat (LDA) yang kini sudah sampai pada titik membanggakan. Karena, ada beberapa pencapaian ideal dan positif dalam berbagai hal yang nyaris bersamaan, setelah perjuangan panjang dilakukan dengan penuh pengorbanan termasuk “gugurnya” sejumlah tokoh penting.
Rakor yang dipimpin langsung GKR Wandansari Koes Moertiyah dan bergantian dengan Maha Menteri KGPH PA Tedjowulan pada “rakor ulangan” di sesi berikutnya, memberi beberapa sinyal penting. Yang pertama adalah sinyal penegasan dan penandasan eksistensi dan fungsi otoritas kelembagaan kraton (Bebadan Kabinet 2004 dan LDA). Sinyal berikut, yaitu perlunya tindaklanjut penegakan konstitusi paugeran adat.
Sinyal ketiga, deklarasi kesiapan Kraton Mataram Surakarta dan seluruh elemen masyarakat adatnya, untuk bersinergi dan bekerjasama dengan berbagai pihak utamanya pemerintah, dalam membangun bangsa secara luas. Tiga sinyal penting itu di dalamnya ada bagian-bagian yang berproses dan membutuhkan jaminan stabilitas internal yang baik. Namun, di luar itu masih ada beberapa sinyal yang “dilempar”.
Salah satu sinyal yang ikut “terlempar” dan terkesan natural itu, adalah pernyataan Maha Menteri KGPH PA Tedjowulan mengenai pengalaman “masa lalunya” saat bersaing dalam “pergantian tahta panas” di tahun 2004. Bagi banyak pihak di luar kraton, pernyataan atau pengakuan yang cukup “mengejutkan” itu, bisa menjadi jawaban atas misteri dari suksesi 2004 yang selama ini masih belum terjawab.
“Saya sudah sempat minta maaf kepada Sinuhun PB XIII di puncak Lawu (Tawangmangu, Karanganyar). Saksinya banyak sekali, di antaranya, istrinya itu. Ya, intinya saya minta maaf atas kejadian saat jumenengan nata tahun 2004”, ujar KGPH PA Tedjowulan. Walau tidak merinci isi kalimat permintaan maaf itu, tetapi kalangan masyarakat adat khususnya kerabat pasti paham esensi makna yang dimaksud.
“Pada suatu saat, saya pernah dipanggil Presiden SBY, sendirian di Istana, Jakarta. Di situ saya diajak berdialog mengenai sebuah kesetiaan dalam keluarga besar tentara (TNI). Bahwa, perintah dari atasan, sampai ke bawah harus tetap dijaga sama. Di situ saya dinasihati, bahwa prinsip senioritas dalam TNI harus dijunjung tinggi. Maka, berikan kesempatan kepada seniormu. Kamu harus mengalah”.
Pernyataan terbuka di forum rakor yang dihadiri para pihak yang bisa disebut sebagai representasi publik itu, tentu mengejutkan. Tetapi, tidak demikian bagi yang sudah paham persoalan “ontran-ontran” di tahun 2004. Karena, pernyataan itu tentu berkait dengan beberapa pernyataan sebelumnya, sejak pensiunan Kolonel TNI Suryo Sutedjo itu ditunjuk Kemenbud RI sebagai Pelaksana Revitalisasi Kraton.
Setelah ditunjuk sebagai “Plt Sinuhun” sejak Sinuhun PB XIII wafat (iMNews.id, 211/2025), Maha Menteri KGPH PA Tedjowulan banyak memberi sinyal soal sikapnya yang pelan-pelan “berpihak” pada Bebadan kabinet 2004, LDA dan beberapa kebijakan pentingnya. Beberapa di antara pernyataan terbuka yang keluar adalah : “Aku wis ora pengin dadi Ratu. Aku ngerti/duwe ngelmu Ratu. Ning aku ora duwe Wahyu Ratu”. (Won Poerwono-bersambung/i1).
