Pakasa Kudus Produksi 200 Lembar Banner, Karena Hilang di 11 Titik Lokasi
SURAKARTA, iMNews.id – Melihat perkembangan situasi dan kondisi terakhir, momentum pergantian tahun Jawa dan Hijriyah dari Dal 1959/1447 H ke Be 1960/1448 H di tahun Masehi 2026, Bebadan Kabinet 2004 dan segenap masyarakat adatnya masih harus “bersabar”. Karena, sangat mungkin pelaksanaan upacara adat kirab pusaka di malam 1 Sura untuk menandai datangnya Tahun Baru itu, masih dilakukan “bersama”.
Kemungkinan itu berdasar dari keputusan rapat besar yang digelar Bebadan Kabinet 2004 bersama Maha Menteri KGPH PA Tedjowulan dan sejumlah pihak dari unsur Pemkot Surakarta, TNI, Polri dan sebagainya di eks kantor Sinuhun PB XI, Rabu (10/6). KPP Haryo Sinawung Waluyoputro Hadinagoro yang dihubungi iMNews.id, Kamis (11/6) menyebutkan, dirinya dan jajaran Bebadan menjadi salah satu peserta rapat itu.
“Ya intinya, salah satu keputusan rapat yang paling penting soal pelaksanaan kirab pusaka malam 1 Sura. Berdasar berbagai pertimbangan, Gusti (KGPH) Panembahan (PA) Tedjowulan mengusulkan dirinya akan menghadap Wali Kota Surakarta untuk memintanya sebagai mediator antara dua pihak. Tujuannya, agar pelaksanaan kirab pusaka bisa tetap dilaksanakan. Karena, publik sudah meyakini ada kirab”.
“Publik sudah menunggu-nunggu pelaksanaan kirab pusaka yang diselenggarakan kraton pada Selasa malam (16/6) atau mulai Rabu dinihari (17/6) pukul 00.00 WIB seperti informasi yang sudah beredar luas. Rapat juga memutuskan bersepakat, kirab pusaka tidak boleh ditiadakan atau ditunda. Jadi, masih ada rapat lagi membahas hasil pertemuan Gusti Tedjo dengan Wali Kota,” ujar KPP Haryo Sinawung.
Menurut Wakil Pengageng Karti Praja itu, rapat panitia besar kirab pusaka masih akan digelar setidaknya sekali lagi untuk membahas hasil pertemuan Maha Menteri KGPH PA Tedjowulan dengan Wali Kota Surakarta Respati Ardi. Agenda pertemuan itu kapan, dirinya belum mendapat kabar lebih lanjut, tetapi rapat terakhir sangat mungkin digelar setidaknya sehari sebelum hari “H” yang disepakati Selasa (16/6).
Keputusan rapat lainnya, tidak disebutkan sesuai harapan banyak pihak sebelumnya yang menghendaki ada tindakan tegas mengawali persiapan kirab berupa audit dan identifikasi Kamar Pusaka. Agenda rencana Maha Menteri KGPH PA Tedjowulan hendak meminta Wali Kota menjadi “penengah”, karena skenarionya akan ada pertemuan yang harus dihadiri dua pihak, karena salah satunya yang memegang kunci Kamar Pusaka.
“Jadi, seperti itu skenarisonya. Karena, faktanya yang memegang kunci pintu Kamar Pusaka (Ndalem Ageng) pihak sana (Sasana Putra). Padahal, sudah berapa kali rapat digelar mengundang pihak sebelah, tetapi tidak ada yang hadir, sama sekali. Gusti Panembahan Tedjowulan tetap berkeinginan, untuk berembug dengan dua pihak. Maka, ya kita tunggu saja nanti hasil pertemuannya dengan Wali Kota,” ujar KPP Haryo S.
Sementara itu, perkembangan situasi dan kondisi terakhir di lapangan yang terlihat adalah munculnya kawat berduri yang melilit sepanjang pagar pintu di Sasana Narendra. Kawat yang biasanya untuk pelengkap barikade itu kali pertama muncul Rabu (10/6) di lokasi akses yang menghubungkan Bangsal Keputren dengan “palereman-dalem” Sinuhun PB XIII (alm), yang diduga dipasang pihak Sasana Putra.
Yang berkait dengan penilaian Dishubpar atas munculnya dua Baliho kraton di pojok perempatan Gladag, sehari kemudian setelah organ Pemkot itu berkomentar hingga kini sudah tak ada suara yang mempersoalkan itu lagi. Karena faktanya, Pemkot tak pernah berkomentar alias diam saja ketika baliho serupa bermunculan di situ mulai 2017, bahkan munculnya patung yang tidak berestetika, bahkan tidak beretika.
Baliho yang berkait dengan sosialisasi Sinuhun PB XIV Hangabehi selaku pemimpin baru Kraton Mataram Surakarta, secara tidak langsung memang dipersoalkan Pemkot Surakarta. Tetapi, tidak untuk yang terpasang di perempatan Baron Gedhe, Laweyan, Kota Surakarta. Begitu pula rata-rata yang disosialisasikan kalangan pengurus Pakasa cabang di daerah masing-masing, di Provinsi Jateng maupun Provinsi Jatim.
“Di sini, suara penolakan nyaris tidak terdengar. Tetapi tiba-tiba hilang. Ada 11 titik lokasi di antaranya di dalam Kecamatan Kota, dilaporkan hilang. Tetapi, kami sudah produksi lagi 200 lembar. Untuk mengganti yang hilang dan dipasang di tempat baru. Jadi, kalau dijumlah dengan yang terpasang sejak awal, kalau 540-an lembar ada. Produk terakhir kecil 1,5×2 meter,” ujar KRRA Panembahan Gilingwesi.
KRRA Panembahan Didik Alap-alap Gilingwesi Singonegoro (Ketua Pakasa Cabang Kudus) yang dimintai konfirmasi iMNews.id, siang tadi menyebutkan, pihaknya juga bertanggungjawab sepenuhnya atas semua baliho sosialisasi Sinuhun PB XIV di wilayah Kabupaten Kudus. Sinuhun PB XIV Hangabehi punya hubungan darah dengan Sunan Kudus, sebagai salah satu alasan sosialisasi yang dilakukan Pakasa Kudus.
“Banyak yang bertanya, baliho itu ‘kan dari keluarga Kraton Surakarta, mengapa dipasang di Kudus?. Saya malah punya kesempatan menjelaskan, bahwa Sinuhun PB XIV adalah trah keturunan Sinuhun sebelumnya, termasuk Sinuhun PB II. Sinuhun Amangkurat Jawi adalah menantu Adipati Tirtokusumo, Bupati Kudus trah darah-dalem Sunan Kudus yang menurunkan Sinuhun PB II,” ujar KRRA Panembahan Gilingwesi.
Di Kabupaten Kudus, pemasangan baliho sudah nyaris merata, sementara dari lima pimpinan cabang Pakasa yang dihubungi secara terpisah, Jumat (12/6) siang tadi rata-rata masih menunggu pengiriman produk balihonya dari Pakasa Punjer di kraton. Pimpinan Pakasa Cabang Trenggalek, cabang Pacitan, cabang Slawi/Tegal, cabang Magelang dan cabang Boyolali sudah memetakan lokasi yang akan dipasangi. (won-1)
