Kraton Memberi Bekal Bermanfaat Nyata Bagi Kehidupan, Bukan Menyebar Ilusi
IMNEWS.ID – EKSPRESI keprihatinan yang diungkapkan Pemkot Surakarta melalui sambutan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setempat di ajang wisuda lulusan Sanggar Pasinaon Pambiwara Kraton Mataram Surakarta (iMNews.id, 24/5), menjadi respon kepedulian simpatik atas nama “negara”. Kalau tidak salah, pernyataan sikap dengan narasi tegas itu, baru muncul di era pemerintahan Presiden Prabowo.
Karena narasi ekspresinya disampaikan dalam sambutan, maka nilai informasinya sangat tinggi, begitu pula nilai pembentukan opini dan memori yang tersimpan. “Daya dobrak” narasi ekspresi keprihatinan ini menjadi utuh dan punya kekuatan besar, karena nyaris tak ada hambatan/saingannya. “Kehadirannya” sangat mencolok karena selama 10 tahun era Presiden Jokowi dan sebelumnya, tak pernah terdengar.
Kehadiran narasi soal eksistensi Bahasa Daerah sedang mengalami masalah besar, terdengar lantang di awal era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini. Karena, selama dua dekade pemerintahan Presiden Jokowi dengan partai pendukung berbeda, juga 10 tahun pemerintahan SBY dengan partai pendukung berbeda lagi, nyaris tak menyuarakan keprihatinan itu. Negara “diam” saja, seolah tidak terjadi apa-apa.
Diam atau tidak berekspresi lantang untuk menjadikan Bahasa Daerah atau Bahasa Ibu sebagai objek pemajuan kebudayaan, memang tidak bisa diartikan sama sekali tidak “berbuat” atau “peduli” pada pelestarian nilai-nilai kebudayaan lokal. Karena mungkin pemerintah (nasional) atau di masing-masing pemerintah daerah, punya prioritas kepedulian pada bagian berbeda dari kebudayaan lokal.
Sebut saja Kota Surakarta misalnya, selama sekitar tiga periode kepemimpinan atau duda dekade belakangan ini, lebih menitik-beratkan pemakaian atribut busana adat Jawa yang wajib dikenakan semua ASN tiap hari Kamis. Bahkan, pernah ada upacara atau apel wajib tiap Senin menggunakan Bahasa Jawa sebagai aba-aba upacara dan narasi teks pidato/sambutan yang dibawakan inspektur upacara. Ini sudah lumayan.
Tetapi, kewajiban menggunakan beberapa simbol dari Budaya Jawa itu sifatnya hanya lokal di Kota Surakarta. Di wilayah etnis sejenis di enam kabupaten luar Kota Surakarta itu, tak pernah terdengar sikap kepedulian terhadap nasib kebudayaan leluhurnya itu. Jateng (Pemprov) yang punya basis wilayah etnik Jawa, tak jelas sikapnya, ketika bagian penting ketahanan budaya nasional ini sudah kritis.
Kini, di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, ada prioritas program nasional untuk pemajuan kebudayaan, yang khusus akan menyelamatkan Bahasa Ibu atau Bahasa Daerah. Ini berarti, semua Bahasa Ibu yang masih bisa diselamatkan di Nusantara ini, menjadi objek prioritas “penyelamatan” dan diharapkan bisa menjadi milik generasi bangsa masa kini dan mendatang. Niat ini terdengar sangat ideal.
Setelah ada prioritas kebijakan melalui program pemajuan kebudayaan yang fokus secara khusus menyelamatkan Bahasa Daerah atau Bahasa Ibu, maka kini rakyat menunggu aksi nyata atau “eksekusinya”. Jangan sampai, harapan manis ini hanya menjadi slogan semata, apalagi hanya menjadi kepentingan politis untuk menarik simpati publik calon pendukung dalam rangka meningkatkan jumlah elektoral.
Ketika dicermati lebih lanjut, ekspresi keprihatinan Pemkot Surakarta dan program nasional dari Kemenbud RI itu, belum memberi efek apapun terhadap “penyelamatan” Bahasa Daerah. Karena memang baru saja dicanangkan di awal era kepemimpinan presiden baru. Sedangkan mengenakan simbol-simbol Jawa untuk internal ASN Pemkot Surakarta yang sudah berjalan 15 tahun itu, mungkin hanya melahirkan “kesan”.
“Kesan”, apakah positif atau negatif bagia rakyat yang menyaksikan semua ASN di lingkungan Pemkot Surakarta dari tingkat kota sampai kelurahan mengenakan atribut Budaya Jawa, memang bisa bervariasi tafsirnya. Mungkin ada yang “kesengsem” suka melihatnya, ada yang terbentuk opininya tertarik untuk menirunya, tetapi mungkin saja ada yang sudah “tidak peduli” atau tidak paham untuk apa simbol-simbol itu?.
Ketika situasi dan kondisi nasional bahkan global yang sedang menuju arah sulit dan berat yang membuat gampang cemas dan gelisah seperti ini, rasanya tak ada manfaatnya menggaungkan kebijakan yang memberi angan-angan kosong. Jauh lebih bijak dan efektif, jika langsung melakukan eksekusi nyata mengedukasi rakyat melalui Sanggar Pasinaon Pambiwara, seperti yang berjalan 40-an tahun di kraton.
Sanggar Pasinaon Pambiwara yang sudah “berkarya” dan “berbhakti” nyata selama 43 tahun sejak didirikan tahun 1993, nyaris tak pernah melakukan propaganda dan promosi dengan menyebar ilusi yang menyesatkan. Tetapi langsung “berbuat” nyata, tiap tahun menerima 70-an siswa di “punjer” dan seratusan siswa di dua cabangnya, yang dibekali berbagai pengetahuan Budaya Jawa dan sejarah, “bekal kehidupan”.
Seperti dijelaskan dalam sambutan Ketua Sanggar (KPH Dr Raditya Lintang Sasangka) dan Ketua Yayasan Pawiyatan Sanggar Kabudayan kraton (GKR Wandansari Koes), belajar Budaya Jawa dan sejarah di kraton tak akan ada ruginya. Tetapi sebaliknya akan sangat beruntung, karena para siswa diberi pengetahuan sangat luas dan dibekali “ilmu laku” yang sangat bermanfaat bagi kehidupan pribadi dan peradaban.
Walau hanya selama enam bulan, tetapi 13 “dwija” dan “pamong” sanggar mengerahkan segala kemampuan, pengalaman dan kesungguhannya, agar para siswa benar-benar mengerti, memahami dan menguasai semua pengetahuan teori (20%) dan praktik (80%) yang diberikan. Para siswa dibekali pengetahuan tembang Macapat dan gendhing, menyusun kalimat beraksara Jawa secara benar dan tepat, juga “hamicara” (pidato).
(Won Poerwono – bersambung/i1)
