“Tanggul” Ketahanan Budaya Jebol, Berbagai Seni, Adat dan Tradisi “Tenggelam”
IMNEWS.ID – SABTU Kliwon, 23 Juni yang jatuh pada 6 Besar Tahun Dal 1959, bisa menjadi tonggak penanda sejarah perjalanan lembaga Sanggar Pasinaon Pambiwara Kraton Mataram Surakarta. Lembaga yang dikelola Yayasan Sanggar Pawiyatan Kabudayan pimpinan GKR Wandansari Koes Moertiyah itu, telah melakukan perjalanan “edukasinya” lebih selama lebih dari empat dekade sejak lahir di tahun 1993.
Sanggar Pasinaon Pambiwara Kraton Mataram Surakarta bukan satu-satunya lembaga kursus yang mengajarkan bagian-bagian dari Kebudayaan Jawa. Karena selain dia, ada lembaga yang khusus mengajarkan pengetahuan tentang “master of ceremony” (MC) berbahasa Jawa. Ada pula lembaga kursus rias pengantin di berbagai daerah yang memberi tambahan bahasa Jawa, sesuai kebutuhan saat menjalani profesi rias.
Dilihat dari posisinya, lembaga sanggar pambiwara milik kraton adalah satu-satunya yang ada di Nusantara. Karena, lembaga kursus di bidang kebudayaan (Jawa) yang lengkap mengajarkan pengetahuan sejarah asal-usul yang melahirkannya, tidak ada duanya di Tanah Air. Hanya Kraton Surakarta yang punya sanggar kursus budaya, di antara 60-an kraton dan lembaga adat sejenis, yang masih ada di Nusantara.
Selama 40 tahun lebih eksis dan bertahan hingga kini, Sanggar Pasinaon Pambiwara jelas tidak menunjukkan performa berkembang sukses seperti yang diharapkan. Dari waktu ke waktu, faktanya hanya bisa bertahan dan sedikit punya progres ke arah lebih baik. Kondisi seperti itu masih beruntung bagi sanggar milik kraton, karena satu-satunya yang dikecualikan, sedang yang lain nyaris tak ada yang bertahan.
“Perembesan” (infilstrasi) kebudayaan asing yang selalu digaungkan rezim pemerintahan Orde Baru (Orba) sebagai potensi ancaman, memang bukan sekadar propaganda klise untuk menakut-nakuti generasi bangsa, agar tidak terpukau dan terpukau budaya asing. Peringatan itu menjadi kenyataan. Karena dalam waktu 40-an tahun, “tanggul” ketahanan budaya nasional bisa terkikis dan benar-benar “jebol”.
Namun, “warning” yang kerap diberikan pemerintah rezim Orba itu, mungkin dianggap hanya sekadar menakut-nakuti atau memberi tekanan yang dimaknai sebagai pembatasan (“perampasan”) kebebasan berekspresi. Maka, di sisi lain di masa-masa akhir kekuasaannya, rezim Orba membatasi ekspresi berkebudayaan karena dianggap bernuansa politik, di sisi lain perembesan budaya asing makin tak tertanggulangi.
Begitu pintu reformasi dibuka, yang masuk ke Tanah Air bukan hanya angin kebebasan, melainkan “badai” kebudayaan asing yang dibawa oleh “apa saja” dan “siapa saja”. Termasuk berbagai anasir negatif (intoleran) melalui para tokoh-tokohnya secara langsung, maupun melalui teknologi informasi (internet). Di awal tahun 2000, yang terjadi sudah bukan lagi perembesan, tetapi “banjir-bandang”.
“Banjir-bandang” kebudayaan asing akibat “tanggul ketahanan budaya nasional” jebol, telah “menenggelamkan” berbagai macam tradisi, upacara adat dan jebolnya hubungan silaturahmi antar desa yang telah terjalin puluhan atau ratusan tahun sebelumnya. Tak luput dari terjangan “banjir-bandang” itu, berbagai kesenian tradisional yang begitu beragam di desa-desa, ikut tersapu “nyaris habis”.
Wujud kesenian dan namnya masih ada, tetapi sudah tak ada pertunjukan seninya secara “live” di tiap-tiap desa seperti 40-an tahun sebelumnya. Karena, para pelaku seninya sudah semakin sulit didapat. Mereka takut dituduh melanggar agama, karena banyak kesenian tradisi yang selalu diekspresikan dengan busana/kostum ciri khasnya, lengkap dengan durasi dan lokasi, misalnya dalam kesenian Tayub.
Kebudayaan Jawa yang memiliki cabang seni paling banyak, paling kaya dan beragam, jelas paling banyak “menelan korban” ketika diterjang “banjir-bandang” kebudayaan asing. Dan, sari-sari kebudayaan Jawa yang sebelumnya menjadi penguat ketahanan budaya nasional, ikut terguncang ketika anasir-anasir negatif intoleran dan ekstrem “melindas” sendi-sendi kehidupan beradab dan berkepribadian ketimuran.
Tetapi sayang, situasi dan kondisi seperti itu terkesan dibiarkan pemerintah (negara) sejak di awal reformasi bahkan hingga kini. Di satu sisi, pemerintah (negara) terkesan tidak berdaya, tetapi di sisi lain sikapnya diam membiarkan dimaksudkan untuk menghormati keterbukaan dan kebebasan. Dalam cara bersikap seperti ini, bangsa Indonesia mengalami krisis identitas dalam dua dekade itu.
Dan sepanjang iMNews.id “ikut mengawal” perjalanan kebudayaan Jawa di lingkup Kota Surakarta, baru di acara wisuda lulusan siswa Sanggar Pasinaon Pambiwara yang digelar di Bangsal Smarakata, Sabtu malam (23/5) itu, ada “pernyataan” resmi Pemkot Surakarta. Heru Kristanto SSen yang mewakili Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, membacakan sambutan kepala dinas yang terkesan “membanggakan”.
Pernyataan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Surakarta itu terdengar peduli dan memberi pembelaan yang membanggakan, hingga sangat mengundang simpati dan yang mendengarnya jadi penuh harapan. Di situ disebut dengan tegas, bahwa pemerintahan Presiden Prabowo menugaskan kepada Kemenbud RI untuk menggariskan programnya fokus pada pemajuan kebudayaan, terutama mengenai nasib Bahasa Daerah.
Pemkot Surakarta, ujar Kepala Dinas, sangat memperihatinkan nasib Bahasa Daerah atau Bahasa Ibu, yaitu Bahasa Jawa. Karena, masyarakat semakin kesulitan untuk menggunakan Bahasa Jawa yang “tepat” dan “benar”. Padahal, bahasa adalah kunci untuk mengetahui dan memahami segala jenis isi pengetahuan kebudayaan (Budaya Jawa), yang banyak tersimpan dalam berbagai jenis karya peninggalan leluhur. (Won Poerwono-bersambung/i1)
