Semua Dibuat “Kecelik”, Kesan Itu Salah, Peran Itu Semu
IMNEWS.ID – SAAT ini, perjalanan kepemimpinan Sinuhun PB XIV Hangabehi belum genap setahun, bila dihitung dari “wilujengan” yang digelar Bebadan Kabinet 2004 sebagai titik awal memikul tugas penerus tahta mulai 13 November 2025. Usia rezim kepemimpinan yang masih sangat muda dan rentan terhadap berbagai tantangan, sekaligus ada kesibukan di segala lini untuk melakukan konsolidasi.
Konsolidasi yang dilakukan adalah konsolidasi kekuatan daya dukung legitimasi, yang sekaligus menjadi sumber pengakuannya sebagai pemimpin baru masyarakat adat Dinasti Mataram di Kraton Mataram Surakarta. Di saat-saat upaya meyakinkan dan menata sumber-sumber kekuatan (pengakuan) itu, belakangan diketahui sisi hubungan kekerabatan yang ternyata retak karena memang sejak awal “tidak kuat”.
“Keretakan” hubungan terjadi saat diuji oleh mekanisme yang ada di antara bagian kerabat itu sendiri, dalam beberapa kali peristiwa, bukan hanya sekali. Kali pertama terjadi saat peristiwa ritual “njangkepi” tatacara “jumenengan-nata” (iMNews.id, 5/9), kemudian peletakan batu pertama dimulainya revitalisasi (iMNews.id, 23/9) dan dua peristiwa lain (iMNews.id, 5/10 dan iMNews.id, 12/10).
Setidaknya dalam dua peristiwa penting penuh makna dari hubungan kekerabatan mereka, secara natural telah benar-benar teruji dan terseleksi. Karena ada satu di antara beberapa tokoh, yang sejak pra-penobatan memberi kesan meyakinkan “peran dan maknanya” ternyata nihil. Posisinya sebagai sumber pengakuan dan legitimasi dukungan, tak bisa diandalkan. “Kesan itu salah, peran itu palsu”.
Memang, hanya proses waktu yang bisa menguji dan menyeleksi segala bentuk gaya kepura-puraan, kepalsuan dan mungkin “tipu-muslihat”, bisa dilihat dengan jelas melalui peristiwa tampilnya Sinuhun PB XIV Hangabehi ini. Bagaimana kesan palsu penuh kepura-puraan dan niat bermain penuh tipu-muslihat, dilakukan tokoh-tokoh tertentu di sekitar proses pergantian tahta semakin terlihat jelas jatidirinya.
Hasil ujian dan seleksi itu, hanya dalam waktu kurang setahun sudah terlihat. Tokoh yang sejak jauh dari pra-penobatan muncul ke muka publik dan meyakinkan sebagai “sesepuh” itu ternyata nihil. Yang kelihatan sudah “bertobat” dan tulus ikhlas mendukung lalu banyak yang memaknai sebagai “penebusan dosa” itu, makin ke depan terjawab oleh keraguan masing-masing pihak, bahwa hubungannya retak.
“Hubungan kekerabatan” itu jelas mudah retak, karena sejak awal sebenarnya sudah diketahui masing-masing pihak, khususnya di barisan Bebadan Kabinet 2004 dan semua elemen pendukungnya. Karena, bagaimanapun peristiwa pergantian tahta di tahun 2004 telah memberi luka sangat dalam. Begitu pula peristiwa-peristiwa yang terjadi kemudian, khususnya “Insiden Mirip Operasi Militer (MOM) 2017”.
“Sulit terampuni, tidak gampang terobati”. Itu kalimat yang kira-kira tepat, untuk melukiskan keretakan yang terjadi sejak Sinuhun PB XIV Hangabehi memulai proses persiapan menuju tahta. Hingga beberapa peristiwa setelahnya dijalani, bagian yang retak tak mudah direkatkan kembali. Apalagi ada statemen yang viral di medsos, yang menjelaskan alasan tidak hadirnya di beberapa pisowanan.
Menyikapi perkembangan situasi dan kondisi itu, dengan cepat beberapa tokoh penting di otoritas Bebadan Kabinet 2004 dan Lembaga Dewan Adat (LDA) memberi pernyataan publik. Satu hal yang patut diapresiasi sebagai sikap tegas otoritas kelembagaan di kraton, adalah pernyataan KPH Edy Wirabhumi (Ketua Umum LDA) yang menegaskan bahwa pengakuan eksistensi bukan dari pribadi “tokoh tertentu”.
Karena Sinuhun PB XIV Hangabehi sudah memenuhi segala persyaratan dan menjalani tahapan-tahapan yang menjadi syaratnya secara adat, agama maupun hukum positif, maka dukungan legitimasi dan pengakuan eksistensi itu sudah didapat/terpenuhi lengkap. Mayoritas elemen masyarakat adat dan pemerintah telah memberi dukungan legitimatif, pengakuan dan kepercayaan sudah diberikan kepada pemimpin baru itu.
Dengan pernyataan terpisah yang gayung-bersambut itu, menjadi jelas tampilnya Sinuhun PB XIV Hangabehi murni karena dukungan, legitimasi dan pengakuan seluruh elemen masyarakat adat, karena sudah lengkap, tuntas dan sah menurut ketentuan apapun. Berbagai komponen keabsahan, kelengkapan dan tuntasnya segala persyaratannya, tak ditentukan oleh pengakuan pribadi seorang tokoh “sesepuh”.
Dengan begitu, maka sinyalemen retaknya kembali hubungan itu bisa dimaknai sebagai keniscayaan realitas sejarah. Dengan demikian pula patut dipahami, bahwa kesan sebagai “sesepuh” yang sadar telah “melakukan kesalahan” di masa lalu dan ingin “menebus dosa” dengan memberi dukungan, itu anggapan yang salah. Itu hanya pura-pura membuat kesan, karena ambisi mendapatkan tahta tetap ada. (Won Poerwono-bersambung/i1)
