Dialog Konsultatif Tanpa Kejujuran dan Ketaatan, Sulit Mendapat Simpati dan Dukungan
IMNEWS.ID – DALAM dua artikel sebelumnya, disinggung mengenai lahirnya fenomena sebagai simbol idealisme jalinan silaturahmi sebuah keluarga besar Catur Sagatra Dinasti Mataram. Isyarat itu jelas sekali. Karena secara fisik diperlihatkan GBPH Yudaningrat, yang bersinergi dengan Gusti Moeng dalam acara sarasehan. Berikut hadirnya GBPH Prabuwinoto, juga adik Sultan HB X, di acara ritual Garebeg Besar.
Di satu sisi, isyarat munculnya beberapa fenomena itu biasa dan wajar terjadi dalam sebuah keluarga besar dinasti Catur Sagatra. Punya kesamaan rasa sebagai sesama trah keluarga, itu adalah unsur utama yang akan mendekatkan, selebihnya bisa menjadi pengikat erat. Tetapi, fakta perjalanan hidup dari zaman ke zaman yang membawa suasana dan perubahan, menjadi tantangan dan memberi pengaruh besar.
Salah satu tantangan dan pengaruh besar itu, yang muncul di Kraton Jogja adalah “eksperimen” Sultan HB X yang merubah ciri identitas “Dinasti Mataram”. Dia mengganti nama kebesaran tahtanya, dari “Hamengku Buwana” menjadi “Hamengku Bawana”. Berikut, nama kebesaran Pangeran Adipati Anom “Mangkubumi” yang secara adat hanya milik “putra mahkota”, tetapi diberikan kepada putri sulungnya.
Fenomena tantangan perubahan zaman yang dihadapi keluarga besar Dinasti Mataram di Kraton Jogja itu, merupakan isyarat jelas, nyata dan faktual terjadinya penyimpangan konstitusi paugeran adat. Penyimpangan macam itu, jelas ditentang kalangan keluarga besar dinasti, walau sudah terbagi dalam empat bagian (Catur Sagatra). Tetapi, paugeran adat berlaku untuk semua keluarga besar dinasti.
Sebagai reaksi atas penyimpangan konstitusi paugeran adat, hampir semua adik (sedherek-dalem) Sultan HB X, memilih “menyingkir” dan menjauh dari lingkaran tahta di Kraton Jogja. GBPH Yudaningrat, GBPH Prabuwinoto dan lainnya menjadi tokoh-tokoh yang berada di pihak senasib. Mereka tetap ingin keutamaan hidup berlandaskan idealisme yang sudah disepakati para leluhur, yaitu paugeran adat.
Pada persoalan komitmen menjalankan tugas dan kewajiban untuk kelangsungan kraton tetap berlandaskan paugeran adat yang pernah disepakati para leluhur dinasti ini, di situlah letak korelasi dan koneksi idealnya. Korelasi antara yang sedang “diperjuangkan” Gusti Moeng dan segenap masyarakat adatnya, punya latar-belakang masalah yang sama (paralel), dengan keprihatinan para sedherek-dalem Sultan HB X.
Perasaan senasib yang dialami Gusti Moeng bersama segenap masyarakat adatnya, bisa dan mudah terkoneksi dengan kalangan keluarga besar di Kraton Jogja, khususnya bagi sejumlah tokoh yang kini “tersingkir” dari lingkaran tahta kraton. Karena, rasa senasib dan sesama korban “pengkhianatan” terhadap aturan dan tata-nilai yang sudah disepekati bersama, sangat mudah bangkit dan diwujudkan.
Dalam psikologi sosial, seseorang/kelompok sangat mudah mendapatkan simpati dan perhatian publik antara lain karena punya kesamaan identitas, rasa menderita sebagai korban atau tersakiti. Maka, atas dasar kesamaan pemahaman nilai-nilai paugeran adat itulah, rasa simpati para sedherek-dalem Sultan HB X dan Gusti Moeng bersama masyarakat adatnya mudah tersentuh, terkoneksi dan terkorelasi.
Menjadi sangat berbeda, bahkan bertolak-belakang bagaimana beberapa figur bagian generasi muda keluarga Kraton Kraton Mataram Surakarta (phak “Sabrang”), bisa bertemu dengan generasi muda keluarga Kraton Jogja?. Tentu ada unsur-unsur dan faktor-faktor yang menjadikan kualitas pertemuan kedua pihak berbeda, dengan yang dilakukan Gusti Moeng dan adik-adik Sultan HB X. Banyak hal yang membedakannya.
Inti dasarnya, karena ada unsur tujuan yang tergolong “menyimpang”, walau tak diungkapkan dalam dialog konsultatif, itu jelas mengurangi intensitas perhatian dan simpati. Karena, pada dasarnya hubungan komunikasi antar manusia atau lebih dari itu, akan melahirkan simpati kepeduliaan bahkan pembelaan, jika didasari faktor kejujuran, kesahajaan, ketaatan pada norma/tata-nilai, tulus dan ikhlas.
Padahal, “bekal” yang dibawa beberapa tokoh dari “pihak sabrang” bukan itu semua. Tetapi semua unsur dan faktor sebaliknya. Tujuannapun juga untuk penyimpangan paugeran adat. Maka bisa ditarik kesimpulan, sangat kecil kemungkinannya dialog konsultatif para figur pihak “sabrang” itu mendapatkan simpati, apalagi dukungan untuk semua ambisi penyimpangan yang sudah dilakukan dan masih dalam perencanaan.
Kalaulah ada dukungan, bahkan pembelaan, pasti didasati oleh kepentingan atau sama-sama menguntungkan. Dalam posisi seperti ini, selama bisa menguntungkan atau memberi keuntungan seperti yang diharapkan atau disepakati, simpati atau dukungan itu pasti diberikan. Tetapi, hal yang tidak lazim karena menyimpang dari dasar nurani dan tata-nilai, biasanya masih menjadi “perdebatan” dalam diri seseorang.
Kini, perkembangan situasi dan kondisi internal keluarga besar Kraton Mataram Surakarta, pelan-pelan makin mendapatkan pijakan yang baik dan kuat. Kekuatan daya dukung legitimasi berbagai elemen masyarakat, juga sedang kembali tertata dan terbangun sesuai kebutuhan. Yang jelas, dukungan moral keluarga sesama dinasti dari “pihak” yang tersakiti, kini juga mulai bersinergi di Surakarta.
Untuk mewujudkan suasana kraton di era baru tahta Sinuhun PB XIV Hangabehi, kini memang masih membutuhkan banyak pekerjaan dan dukungan lebih luas. Apalagi, masih ada pekerjaan rumah (PR) yang perlu “diselesaikan tuntas”. Karena, residu masalah tahta adalah “PR” yang setiap saat bisa berpotensi menjadi gangguan serius. Maha Menteri KGPH PA Tedjowulan sedang ditunggu peningakatan intensitas sigerginya. (Won Poerwono-bersambung/i1)
