Dukungan Moral GBPH Prabukusumo Membanggakan, Andai KGPH PA Tedjowulan Juga Ada?
IMNEWS.ID – BEGITU kabar duka wafatnya Sinuhun PB XIII tersebar mulai 2 November 2025, tak hanya soal suasana duka yang menjadi menyebar luas. Tetapi, berbagai isu yang menyertai keluarga besar tokoh itu, bahkan isu tentang kraton dan kelembagaannya, juga menyebar luas menjadi konsumsi publik. Tak terkecuali, isu tentang sebuah upaya konsultatif antara kerabat Kraton Surakarta dan Jogja.
Membangun komunikasi dalam rangka silaturahmi, terlebih antar keluarga besar Catur Sagatra, menjadi keharusan yang perlu terus dilakukan dan ditingkatkan intensitasnya. Apalagi, ketika negara dan bangsa ini masih memerlukan identitas budaya sebagai modal ketahanan budaya dan stabilitas nasional. Silaturahmi konsultatif antar keluarga trah Dinasti Mataram itu, sah-sah saja dilakukan.
Secara umum, aktivitas komunikasi dan dialog konsultatif adalah hal yang wajar dan biasa saja, termasuk ketika dilakukan kalangan generasi muda masing-masing atau antara anak-anak Sultan HB X dengan anak-anak Sinuhun PB XIII. Aktivitas dialog ini menjadi menarik, ketika yang dibahas adalah masalah “suksesi”, dan jika ada semacam “proses meneladani” (meniru) contoh yang mereka anggap benar.
Namun, isu pertemuan dialog konsultatif yang terdengar berlangsung 2-3 kali itu tak jelas, apa tema yang mereka bahas? Sampai di mana intensitas pembahasan tema-temanya, juga tidak jelas. Ini berarti, beberapa peristiwa “dramatis” yang terjadi sejak suasana duka hingga muncul berbagai fenomena di luar kewajaran pasca 2 November 2025, belum tentu ekses dari aktivitas dialog konsultatif itu.
Kalau opini bisa terbentuk setelah beberapa tokoh generasi muda Kraton Mataram Surakarta berdialog konsultatif dengan kalangan anak-anak Sultan HB X, itupun masih sulit dieksekusi. Karena masih perlu banyak syarat, di antaranya dukungan “penjamin” dan “provokator” yang bisa memanipulasi informasi dibutuhkan. Tetapi, itulah rentetan aksi yang telah terjadi, yang bisa disimak sampai hari ini.
Tetapi, mungkin ada hal-hal yang sulit diungkapkan dalam dialog konsultatif dua pihak itu. Salah satunya, adalah menyangkut fakta seperti yang pernah diungkap GBPH Yudaningrat, beberapa waktu lalu. Adik Sultan HB X ini pernah mengungkapkan sebuah fakta tentang situasi dan kondisi keluarga besar Sinuhun PB XII, dan beberapa putranya yang dianggap paling memenuhi syarat sebagai penggantinya.
Pernyataan terbuka di forum sarasehan nasional Catur Sagatra yang bertempat di makam bekas Kraton Mataram Kartasura (iMNews.id, 26/4), menjelaskan tentang putra-dalem yang paling memenuhi syarat, termasuk plus-minus kapasitas yang masing-masing dimiliki. Di antaranya, putra tertua Sinuhun PB XII yang kemudian meneruskan tahta sebagai Sinuhun PB XIII, yang wafat pada 2 November 2025 lalu.
Di antara beberapa hal paling menonjol yang diungkap GBPH Yudaningrat selaku pembicara bersama Gusti Moeng, adalah soal “kecacatan” Sinuhun PB XIII yang bisa berkait dengan “pencalonan” seorang anak yang dianggap “putra mahkotanya”. Calon yang dijagokan ini, belakangan makin ketahuan “bermasalah”, tetapi persoalan faktual ini mungkin sulit diungkap dalam “dialog konsultatif” dua keluarga itu.
Beberapa analisis di atas sangat rasional, meskipun mungkin ada faktor-faktor dan persoalan lain atau fakta lagi yang dibahas. Tetapi bila benar yang dibahas soal “suksesi” (pergantian tahta), berarti bisa “nyambung” (berkorelasi) dengan pernyataan Gusti Yuda dan juga statemen tandas Gusti Moeng soal, “Bila perlu tes DNA!”. Beberapa informasi itu tampak menjadi sama arus dan terhubung rasional.
Pernyataan terbuka Gusti Yuda yang bisa terkorelasi rasional dengan dialog konsultatif antar generasi muda dua kraton itu, sangat mungkin menghasilkan simpati dan dukungan. Karena bagi GBPH Yudaningrat, GBPH Prabukusumo dan semua adik-adik Sultan HB X yang “tersingkir”, mereka rata-rata “tidak suka” dan “tidak setuju” pada berbagai bentuk penyimpangan terhadap paugeran adat Dinasti Mataram.
Sementara, berbagai upaya dan rekayasa yang terjadi dalam proses tampilnya anak yang disebut sebagai putra mahkota, jelas banyak diwarnai bentuk penyimpangan paugeran adat dengan berbagai rekayasa yang dilakukan. Bentuk-bentuk pelanggaran paugeran adat ini, sangat mungkin melahirkan “sikap tak simpati” dua adik Sultan HB X dan sebagian keluarga kraton Jogja lainnya terhadap kelompok “sabrang”.
Sebaliknya, melihat fakta-fakta fisik (riil) di lapangan, melahirkan simpati sebagian tokoh dan keluarga Kraton Jogja itu terhadap keluhuran Sinuhun PB XIV Hangabehi dan seluruh elemen masyarakat adat yang mendukungnya, terutama Bebadan Kabinet 2004. GBPH Prabukusumo yang tampak di upacara pelepasan prosesi Gunungan Garebeg Besar, Kamis (28/5), sulit dikatakan kebetulan atau bukan karena simpati.
Disengaja atau tidak, langsung atau tidak, penampilan GBPH Prabukusumo merupakan wujud dukungan moral sesama kerabat Catur Sagatra, yang memiliki komitmen untuk menjunjung tinggi supremasi nilai-nilai paugeran adat. Itulah bentuk-bentuk simbol konsoldasi dan penguatan pijakan kepemimpinan, yang pelan-pelan dilakukan Sinuhun PB XIV Hangabehi. Langkah yang meyakinkan, sekaligus membanggakan.
Walau ada nilai “surprise” mengesankan, tetapi juga ada hal yang bisa mengurangi nilai itu. Tidak tampilnya Maha Menteri KGPH PA Tedjowulan di upacara adat Garebeg Besar “perdana” itu, bisa menimbulkan tanda-tanya kalangan masyarakat adat yang belakangan makin mendapat kepercayaan kepercayaan publik. Sebab, tokoh ini yang sejak awal ikut aktif menginisiasi peningkatan pengamanan upacara adat. (Won Poerwono-bersambung/i1)
