Evaluasi dan Perenungan untuk Masa Depan Mataram yang Lebih Baik
IMNEWS.ID – KETIKA sebuah keluarga besar dinasti yang sudah melewati masa pergantian generasi sampai ratusan tahun, sepertinya menjadi sulit untuk bisa bertemu bersama untuk sekadar “ngudarasa”, bersilaturami. Salah satu penyebabnya, karena keluarga besar dinasti itu sudah berkelompok dalam nama besar dinasti keturunannya, jumlahnya begitu banyak dan rata-rata juga dijauhkan oleh “luka”.
Betapa tidak, Dinasti Mataram yang dibangun dan didirikan Sinuhun Panembahan Senapati (1588-1601) di Kutha Gedhe, sudah sulit dihitung keluarga besarnya sampai pada saat Sinuhun Sultan Agung Prabu Hanyakrakusuma tampil (1613-1645). Belum lagi dinasti yang lahir ke Ibu Kota Mataram, Kerta/Plered dan Ibu Kota Kartasura, sampai tampilnya Amangkurat Agung hingga Sinuhun PB II (1645-1745).
Sebagai gambaran saja sesuai yang diungkap Ki Aryo (Ketua Komunitas Pamerti Budaya Catur Sagatra), dari upayanya mengumpulkan trah Sinuhun Amangkurat IV (Jawi) disebut ada 300-an orang yang masih hidup. Walaupun, jumlah sebanyak yang disebut di forum “Sarasehan Nasional Pemersatuan Hati Trah dan Kawula Mataram” di makam bekas Kraton Kartasura, Minggu siang (26/4), hanya beberapa yang tampak.
Padahal, saat GKR Wandansari Koes Moertiyah (Gusti Moeng) berbicara sebagai narasumber sarasehan itu menyebut, data informasi yang didapat menjelaskan ada 42 putra/putra Sinuhun Amangkurat IV atau Jawi (1719-1727). “Itu saja yang lahir dari satu putra/putri eyang Amangkurat (IV). Kalau rata-rata sampai 300 keturunan untuk satu putra/putri beliau, berapa jumlah keturunan dari 42 putra/putri”.
Pertanyaan Gusti Moeng (Pengageng Sasana Wilapa/Ketua Lembaga Dewan Adat) di forum itu, secara tidak langsung memberi gambaran betapa banyak keluarga besar yang pernah dibangun para pemimpin Kraton Mataram Islam, dari Panembahan Senapati hingga Sinuhun PB II saja. Apalagi, dari Sinuhun PB II ini telah melahirkan dinasti baru, yaitu Dinasti HB (Jogja) dan MN (Solo) selain Dinasti PB Surakarta.
“Luar biasa lo, Sinuhun PB II itu. Dari keturunannya, putranya langsung menjadi Sinuhun PB III di Kraton Mataram Surakarta. Kemudian Pangeran Mangkubumi, menjadi Sultan Hamengku Buwana (HB) I dan Raden Mas Said menjadi KGPAA Mangkunagara (MN) I. Di Surakarta ada dua termasuk Kadipaten Mangkunegaran, di Jogja ada satu. Sedangkan Pura Pakualaman, baru belakangan (1800-an),” ujar Ki Dr Purwadi.
Sejarawan yang juga Ketua Lokantara Pusat di Jogja, Ki Dr Purwadi, juga hadir di forum sarasehan itu. Ia banyak membantu Kraton Mataram Surakarta (Gusti Moeng-Red), karena banyak memiliki referensi tentang Surakarta, karena penelitian dan kajian sejarahnya banyak dilakukan dan fokus untuk Surakarta. Yang “melahirkan” tiga pemimpin Sinuhun PB II, tetapi yang “mengeksekusi” (membagi) Sinuhun PB III.
Dinasti Paku Alam di (Pura) Kadipaten Pakualaman yang lahir paling belakang dengan rentang waktu agak jauh, telah melengkapi “pecahnya waris” menjadi empat dinasti, sehingga disebut Catur Sagatra. Gusti Moeng sebagai pembicara pertama sarasehan menegaskan, Dinasti Mataram sudah pecah menjadi empat, menurutnya sudah cukup atau harus diakhiri sampai di situ saja. “Jangan sampai terberai lagi”.
Harapan Gusti Moeng itu, disampaikan karena hampir separo usianya mulai 2004 hingga kini, nyaris tak pernah sepi dari “grejegan” (pertikaian-Red) antara anggota keluarga besar yang dihadapi selama menjalankan tugas dan kewajiban adat di kraton. Dia tak bisa mengelakkan adanya hubungan dari situasi yang sama di masa lalu sebagai akar masalahnya, tetapi itu terjadi karena “tak paham esensi”.
Yaitu ada di antara keluarga yang tidak sepenuhnya bisa memahami tugas, fungsi dan tanggung-jawab serta keberadaan dirinya tercipta sebagai bagian dari masyarakat adat, keluarga raja bahkan sebagai tokoh penting di kraton. Sebab jika bisa memahami sepenuhnya semua hal itu, pasti tidak akan terjadi “grejegan” (pertikaian-Red), karena semua sudah ada “mekanisme prosedur” yang mengaturnya.
Mekanisme dan prosedur secara adat yang disebut paugeran adat atau konstitusi Dinasti Mataram yang tidak terlulis itu, sudah menggariskan tegas tata-nilai dan tata-aturan tentang kehidupan adat di dalam lingkungan masyarakat adat dinasti. Gusti Moeng melukiskan perkembangan situasi-kondisi terakhir terjadi di Kraton Mataram Surakarta, sebagai dinamika yang faktanya terjadi dan sulit dihindari.
Beberapa hal berkait perkembangan situasi-kondisi terakhir di kraton, bahkan dari suksesi 2004 dan 2025 disinggung Gusti Moeng, seakan “memancing” GBPH Yudaningrat untuk merefleksi dengan cara yang sama, yaitu “ngudarasa”. Maka, ekspresi adik Sultan HB X itupun mengekspresikan hal-hal serupa, ketika menjadi pembicara ke-2. Baik soal Kraton Jogja maupun para anggota Catur Sagatra sebagai pembandingnya.
GBPH Yudaningrat sejak “non-aktif” atau “mengundurkan diri” dari berbagai posisi di dalam struktur Kraton Jogja, lebih 5 tahun lalu, nyaris tak pernah mendapatkan kesempatan berbicara panjang-lebar kepada publik di luar Kota Jogja. Maka, ketika Komunitas Pamerti Budaya Catur Sagatra menggelar sarasehan itu, terkesan didapat kesempatan leluasa untuk curah “uneg-uneg”, berekspresi bebas dan “ngudarasa”.
Banyak hal yang disampaikan GBPH Yudaningrat di depan forum, baik mengenai situasi dan kondisi Kraton Jogja yang dipimpin kakaknya, Sri Sultan HB X itu, maupun yang lain. Curah “uneg-uneg” dan “ngudarasa” ini menjadi menarik, karena banyak hal yang lama tak pernah terungkap ke ruang publik, pada sarasehan itu bebas didengar siapapun, misalnya soal sebelum suksesi di Kraton Surakarta 2004.
Di situ, GBPH Yudaningrat mengisakan dirinya diajak “ngudarasa” Sinuhun PB XII (alm), yang salah satu saksinya adalah sentana-dalem bernama KPP Wijoyo Adiningrat. Di forum “ngudarasa” itu, Sinuhun PB XII disebut sedang menyeleksi 4 putranya untuk mencari siapa yang paling “layak”, jika kelak menjadi penerusnya. Ternyata, tiga tokoh “cacat” (adat), sedang KGPH Hangabehi yang “cacat penyakit”. (Won Poerwono – bersambung/i1)
