Penerus KGPAA MN VIII Sempat “Dipertimbangkan” Tanpa Angka Dinasti
IMNEWS.ID – “NGUDARASA” para tokoh Dinasti Mataram terutama GKR Wandansari Koes Moertiyah (Kraton Mataram Surakarta) dan GBPH Yudaningrat (Kraton Jogja) mengenai keluarga besar Catur Sagatra (iMNews.id, 2/5), semua “dipersentasikan” dan dikritisi. Kalau Gusti Moeng khusus mengkritisi dan menjelaskan soal perkembangan situasi dan kondisi terakhir di Surakarta, GBPH Yudaningrat semuanya “dibahas”.
Kalau Kraton Mataram Surakarta sudah “tuntas” oleh pembahasan dua narasumber itu, berikut ada “pembahasan”, persentasi dan “review” terhadap dua dari tiga anggota Catur Sagatra lainnya, yaitu Kraton Jogja dan Kadipaten Mangkunegaran. Kadipaten Pakualaman tidak diungkap panjang-lebar, selain munculnya belakangan (1813), juga bukan lahir dari perjanjian-perjanjian yang dilakukan dengan Sinuhun PB III.
Dengan sub-tema khol (haul) peringatan 300 tahun wafat Sinuhun Amangkurat Jawi atau ke-IV, menjadi wajar jika pokok bahasan atau yang banyak dibahas adalah seputar tokoh Sinuhun Amangkurat Jawi (1719-1727). Karena dari sini, lahir Sinuhun PB II (1927-1949) yang kemudian “melahirkan” tiga pemimpin masyarakat adat sekaligus berturut-turut, yaitu Sinuhun PB III, Sultan HB I dan KGPAA MN I.
Yang “melahirkan” adalah Sinuhun PB II, tetapi yang “mengeksekusi” putranya yaitu Sinuhun PB III (1749-1788). Eksekusi “pembagian” wilayah kepada Pangeran Mangkubumi (Sultan HB I), berupa wilayah berstatus “hanggadhuh” dalam Perjanjian Giyanti (1755). Kemudian wilayah di “utara”, plus Pendapa Agung Kepatihan Kraton Kartasura, “diberikan” kepada RM Said (KGPAA MN I) dalam Perjanjian Salatiga 1757.
Mengenai Kraton Jogja, GBPH Yudaningrat menyinggung soal “Babad Spei” yang baginya ekspresi penulisan sejarahnya sulit diterima dengan akal. Karena, diceritakan Kraton Jogja dikepung “musuh” dari berbagai penjuru, lalu terjadilang perang pertumpahan darah yang hebat. Di Alun-alun Lor (Jogja), darah yang tumpah dari ribuan prajurit yang meninggal, sampai setinggi mata kaki orang dewasa.
“Kalau saya memikir-mikir narasi seperti ini, lalu bertanya apa ya mungkin darah tertumpah menggenang alun-alun sampai setinggi itu? Itu adalah gambaran penulis sejarahnya pada waktu dulu. Padahal, kita semua tahu, kalau ada sejarah ditulis, yang pertama kali adalah untuk kepentingan pemilik sejarah atau penguasanya saat itu. Jadi, informasi tentang sejarah itu, ya belum tentu sepenuhnya benar”.
“Maka, kita harus hati-hati membaca informasi tentang sejarah, apalagi yang menyangkut keluarga besa kita sendiri. Apalagi sekarang, kita harus hati-hati membaca informasi dari medsos. Karena tingkat kebenarannya sangat diragukan. Jangan sampai setiap informasi dari medsos, kita jadikan pedoman sebagai sebuah kebenaran. Padahal itu hanya isapan jempol untuk memecah-belah,” ujar Gusti Yuda.
Di bagian lain, adik Sultan HB X itu menyinggung tentang posisi diri dan beberapa saudaranya yang disebutnya “mengundurkan diri” dari segala posisi di Kraton Jogja, setelah memasuki masa pensiun dari dinasnya di lingkungan Pemprov DIY. Menurutnya, sudah ada generasi muda yang menggantikannya pada posisi-posisi, yang disebut tidak lagi diperlukan perannya secara adat dan kekerabatan di kraton.
“Saya tidak tahu rencananya mau bagaimana? Yang jelas, sudah ada tenaga muda pengganti saya dan beberapa sedherek lainnya. Termasuk, sudah ada GKR Mangkubumi dan sebagainya. Tetapi, kangmas Sultan (Sultan HB X-Red), sudah kembali pada jati-diri dinastinya kok. Pakai Hamengku Buwana lagi (bukan Bawana-Red). La kalau tidak kembali, apa mau bikin dinasti sendiri?,” ujar GBPH Yudaningrat bertanya.
Dia juga mengungkapkan sering digoda teman-teman akrabnya yang masih sering bertemu dan berkumpul untuk ngobrol, bahwa dirinya sudah lama tidak kelihatan di kraton tetapi “menikmati dana istimewa”-nya Pemprov DIY. Dalam eskpresi geli di depan forum itu Gusti Yuda menyatakan, dirinya dianggap “menikmati” atau “makan gaji buta”. Dia sempat membayangkan, betapa banyaknya kalau sampai 5 tahun.
“Lah, setelah didorong-dorong saya mau menanyakan, ternyata gaji yang dimaksud sebulan Rp 1 juta. Bayangan saya semula, kalau lima tahun sudah milyaran rupiah. La kalau memang benar gaji dari dana keistimewaan itu besar, ya pasti sudah kawin lagi. Tapi waktu itu lo, bukan sekarang. La kalau sekarang yang wis ora saguh. Wis telat… he… he… he….,” seloroh Gusti Yuda yang sempat tertawa geli.
Yang berkait dengan silang-pendapat pro-kontra soal isu rencana Sultan HB X akan mengangkat “Putri Mahkotanya”, sebagai pengganti “Sultan” agar “menjadi” Gubernur DIY, diekspresikannya dengan “bahasa bersayap”. Dia melukiskan ungkapan kakak iparnya atau istri Sultan HB X (GKR Hemas-Red), yang mengandaikan Kraton Jogja seperti kerajaan di Eropa (Belanda dsb-Red), yang disebut “Ratunya” boleh wanita.
“Saya menjawab, la kalau di sana ‘kan kerajaan Katholik. Sedangkan di sini ‘kan kerajaan Islam. Mosok kraton Islam kok pimpinannya wanita/perempuan? Kalau di Indonesia, apalagi Dinasti Mataram, ya tidak ada Ratu perempuan. Ya harus sesuai dengan syariatnya. Di lingkungan umat muslim imamnya ya harus laki-laki. Kecuali, kalau mau bikin dinasti sendiri yang membolehkan ratunya perempuan,” ujarnya.
Hal lain yang diungkap Gusti Yuda dari diskusinya bersama Sinuhun PB XII, adalah soal kelanjutan dinasti di Kadipaten Mangkunegaran. Pergantian tahtanya di tahun 1988, tetapi soal identitas KGPAA MN IX dibahas saat FKN tahun 1996. Sinuhun PB XII menyebut, sedianya saat itu (1988), gelar di Kadipaten Mangkunegaran “disepakati” hanya KGPAA MN saja, tanpa angka urutan dinasti (IX).
“Sinuhun ngendika, :…. la uwis ora duwe apa-apa ngono kok. Apa isih perlu diteruske?,” tiru Gusti Yuda. Kalimat ini ada kelanjutannya, mungkin memang yang diungkap Sinuhun PB XII hanya sampai di situ, atau GBPH Yudaningrat yang tidak menyebutkan. Terlepas dari adanya kesepakat untuk menyertakan angka dinasti atau tidak, sepertinya semangat itu memang bisa menunjuk sisi manfaat atau sebaliknya. (Won Poerwono – habis/i1)
