Karena “Memaksakan Kehendak, Aib Terbongkar”, Semua Jadi Ikut “Kewirangan”
IMNEWS.ID – SIKAP Sinuhun PB XII tak pernah mengungkapkan masalah calon pengganti tahtanya, termasuk hal yang “didiskusikan” dengan GBPH Yudaningrat (iMNews.id, 1/5), ternyata ada maksud dan tujuan ideal. Salah satu alasan yang terpenting, adalah agar “aib” yang menimpa keluarganya itu, tidak diketahui publik. Karena, sekecil apapun “aib” di lingkungannya, bisa menyangkut nama baik lembaganya.
Pepatah kuno mengatakan, “setitik nila, rusak susu sebelanga”. Kalimat bijak ini sudah berulang-ulang dijadikan perumpamaan di iMNews.id, untuk melukiskan berbagai persoalan yang muncul di kraton. Karena, era setelah Sinuhun PB XII (1945-2004) saat penerusnya (Sinuhun PB XIII) memimpin (2004-2025), kraton silih- berganti menghadapi persoalan (aib) yang terpaksa dilukiskan dengan pepatah itu.
Edukasi soal berbudaya santun memang menjadi tanggung-jawab “bersama”, sehingga selalu dicari “cara menyajikan” (diksi) yang paling baik untuk melukiskan. Karena, cara atau bahasa yang vulgar bukan pilihan bijak bagi adab bangsa timur, terlebih di lingkungan masyarakat adat Kraton Mataram Surakarta. Karena, publik sudah sangat meyakini, kraton itu pusat dan sumber Budaya Jawa yang penuh adab santun.
Tetapi, dalam lingkungan sekecil apapun dan di manapun, termasuk di lingkungan kraton, hal baik dan buruk selalu lengkap ada, berdampingan. Karena, kehidupan manusia tak akan mungkin lepas dari sifar-sifat duniawi pada umumnya. Bahkan, di dalam suasana kehidupan para dewa di “Kahyangan” (pewayangan), citra baik dan buruk, gelap-terang dan sebagainya tetap ada, dari yang jelas sampai abu-abu.
Pengungkapan adanya sifat-sifat dasar manusia dalam kehidupan itu, bukan sebagai upaya pembenaran atas perubahan iklim Budaya Jawa yang terjadi di lingkungan kraton. Apalagi untuk membenarkan munculnya letupan-letupan kecil ekspresi dari kalangan masyarakat adat yang berubah adabnya menjadi vulgar, berlebihan. Tetapi, ada persoalan dalam tata-laksana edukasi keadaban yang selama ini terlewatkan.
Oleh sebab itu, antara sikap “diam” Sinuhun PB XII dengan ekspresi GBPH Yudaningrat untuk mengungkap “pengalamannya” memang masih tetap dalam bingkai keadaban Budaya Jawa, apalagi dari lingkungan kraton. Tetapi faktanya, ada orang-orang (oknum) yang levelnya tokoh, yang tidak bisa memahami cara-cara bersikap adab. Karena, mereka itu memang tidak pernah paham edukasi tentang adab.
Persoalan esensial macam itulah, yang sudah tidak dimiliki orang-orang (oknum) yang berlevel tokoh sekalipun di kelompok “sabrang”. Karena, mereka terdiri Gen Z (tokoh utama), plus oknum-oknum di sekelilingnya yang kumpulan orang-orang “terbuang”. Mereka “ampas” atau “residu” dari mana-mana yang berkumpul, termasuk yang dihasilkan dari proses persesuaian dan perubahan zaman di lingkungan kraton.
Maka, kalau tidak mengakhiri “petualangan sesatnya” dan nekat “menantang” malu untuk dites DNA, berarti sudah siap dan berani semua aibnya “dibongkar/diungkap”. Dan kalau sampai berani sejauh itu, berarti sudah tidak punya pertimbangan adab- moral. Seterusnya, kalau mereka sering tampil terbungkus busana adat begitu agung dan indah itu, mungkin itu hanya yang tampak dari bungkus dan “casingnya” saja.
Kalau dianalisis lebih lanjut, ketika mereka berani melangkah sampai ke tes DNA, memang hanya akan menemukan “rasa wirang” atau menderita malu luar biasa. Tetapi, itu berlaku bagi orang/manusia normal yang masih “punya adab”. Berbeda jika sudah tidak normal atau tidak punya adab, karena “tidak paham adab”. Kalau sampai tidak malu, masyarakat adat yang punya adab itu, pasti akan “menanggung wirang”.
Sampai pada ulasan sebagian informasi penting yang dikisahkan GBPH Yudaningrat itu, tampak sekali begitu hebat, dahsyat dan luar biasa tantangan (cobaan) yang dihadapi Kraton Mataram Surakarta. Dan tak banyak yang memahami, bahwa tantangan seberat itu harus dihadapi dan ditanggung Gusti Moeng beserta Bebadan Kabinet 2004 yang dipimpin, serta berbagai elemen masyarakat adat yang ikut mengawalnya.
Dengan tampilnya Sinuhun PB XIV Hangabehi melalui “wilujengan” sederhana pada 13 November 2025, bisa disebut Gusti Moeng selaku pimpinan Bebadan Kabinet 2004 beserta seluruh masyarakat adatnya, telah berhasil melewati tantangan berat selama satu generasi (2004-2025). Walaupun, selaku Pengageng Sasana Wilapa dan Ketua Lembaga Dewan Adat memang belum lolos sama sekali dari “tantangan barunya”.
Menyingkirkan berbagai “rintangan” dengan mangatasi “riak-riak kecil” yang sedang “menantang adab”, adalah pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan tuntas dalam waktu dekat. Karena, tantangan baru di sekitar pergantian tahta itu bisa menjadi “kerikil tajam” dan “duri”, yang bisa mengganggu upaya pemulihan kraton agar kembali berwibawa, punya harkat, martabat dan eksis sampai akhir zaman.
Sampai di sini, ada semacam pemahaman yang mirip kesimpulan, bahwa eksistensi dan peran Gusti Moeng sangat besar, penting dan mendasar dalam “penyelamatan” kraton dari “kehancuran” sampai satu generasi. Di sisi lain, hal-hal atau persoalan dan para oknum bersama orang-orang yang menjadi kelompok pelaku/pendukung yang berpotensi menjadikan kraton “hancur”, juga sudah terpetakan dan makin kelihatan.
Pada sisi lain lagi, hasil “ngudarasa” Sinuhun PB XII yang diungkapkan GBPH Yudaningrat memang masih bersisa, walau lebih menyangkut hal yang masih perlu dikaji kebenarannya dari peristiwa masa lalu. Tetapi hal yang menyangkut “nasib” dirinya yang telah lama “tidak aktif” atau “mengundurkan diri” dari aktivitas kelembagaan keseharian di Kraton Jogja, memang menarik untuk “diungkap”.
Begitu pula, hasil diskusinya dengan KGPAA MN IX saat masih aktif jumeneng nata (1988-2022). Semua diskusi itu terjadi di sekitar kesempatan berkumpulnya keluarga besar Catur Sagatra (CS) di event Festival Kraton (FK), mulai dari FKCS hingga lahir Festival Kraton Nusantara (FKN). Di forum-forum pertemuan “jagongan” informal FKN seperti itu, soal KGPAA MN IX juga dibahas Sinuhun PB XII dengannya. (Won Poerwono – bersambung/i1)
