Selama “Krisis Kepemimpinan”, Pelanggaran Adat Menyentuh Level Darurat
IMNEWS.ID – KONDISI “force majour” untuk Kraton Mataram Surakarta di alam kemerdekaan yang sudah dimulai sejak “2004”, ditandai dengan pelanggaran paugeran adat yang sebenarnya sudah termasuk berat, karena pelanggaran-pelanggaran itu berakumulasi pada titik “merongrong kewibawaan” atau kepemimpinan yang sah secara adat. Pada perjalanan berikut, intensitas pelanggaran adat semakin meningkat di sekitar tahun 2010 di saat “rekonsiliasi” yang dilakukan Wali Kota Jokowi gagal, tetapi kemudian terjadi rekonsiliasi sepihak di Jakarta, antara Sinuhun PB XIII Suryo Partono dengan “mantan” Sinuhun Tedjowulan.
Menjelang tahun 2010 hingga sesudahnya, “krisis kepemimpinan” mulai terasa karena Sinuhun PB XIII Suryo Partono “berani” mengambil keputusan tidak menghadiri “tingalan jumenengan”, dan terus meningkat intensitasnya dari waktu ke waktu hingga sampai puncaknya di tahun 2017. Sejak ada “insiden mirip operasi militer” 2017 itu, “krisis kepemimpinan” benar-benar mencapai level “darurat sipil” yang tentu saja melahirkan berbagai bentuk pelanggaran adat hingga mencapai level darurat pula. Situasi dan kondisi sedang “force majour” benar-benar terasa antara 2017-2022, karena berbagai pelanggaran adat semakin banyak terjadi.
“Krisis kepemimpinan” yang terjadi di internal kraton dalam kurun waktu lebih lima tahun (2017-2022), karena di situ hanya ada figur Sinuhun PB XIII Suryo Partono dan sekelompok orang, termasuk tokoh sederek-dalem yang hanya memanfaatkan waktu bergabung kalau ada “gula”. Dalam komposisi kelompok kerja dan “semangat” kerja seperti itu, jelas banyak melahirkan pelanggaran paugeran adat, hingga menyentuh level darurat atau “darurat adat”, karena rata-rata anggota kelompok itu “tidak menguasai medan, marka dan rambu-rambunya”, walau di situ ada sosok Sinuhun dan “siluman” Pengageng Parentah Kraton.
“Krisis kepemimpinan” dan “pelanggaran adat” sudah mencapai level “darurat sipil dan “darurat adat” di dalam kraton, karena figur para tokoh yang menguasai hampir segala bidang urusan di dalam kraton, mulai dari urusan manajemen administrasi hingga manajemen tatacara upacara adat, berada di luar kraton. Hampir semua jajaran “Bebadan Kabinet 2004” yang sangat “menguasai medan”, memilih mengikuti Gusti Moeng (Pengageng Sasana Wilapa/Pangarsa Lembaga Dewan Adat) “berjuang” di luar kraton dan berupaya sekuat tenaga melakukan kerja-kerja pelestarian budaya demi kelangsungan kraton.
“Sukses” besar “perjuangan” Gusti Moeng bersama para pengikut setia jajaran “Bebadan Kabinet 2004” di luar kraton, ternyata tidak disertai kepuasan yang sempurna, karena harus “membayar sangat mahal” untuk pencapaian kerja-kerja adat legitimatif di luar kraton. “Gugurnya” sejumlah tokoh penting yang sangat “menguasai medan” kepemimpinan dan paugeran adat (iMNews.id, 27/10/2023), adalah sebuah keniscayaan sekaligus tantangan tersendiri dalam upaya menggelindingkan kembali roda kerja adat, mempercepat proses regenerasi/alih kepemimpinan serta mengefektifkan kerja pelestarian budaya dan kelangsungan kraton.
Kini, sejak “insiden Gusti Moeng kondur Ngedhaton” pada 17 Desember 2022 situasi dan kondisi “force majour” itu, walau pelan-pelan, upaya menggelindingkan kembali roda kerja adat, mempercepat proses regenerasi/alih kepemimpinan serta mengefektifkan kerja pelestarian budaya dan kelangsungan kraton sudah ada progresnya. Meskipun, semangat kebersamaan yang hendak dibangun dengan terbitnya putusan Mahkamah Agung (MA) tertanggal 29 Agustus 2022, gagal dieksekusi PN Surakarta pada 9 Oktober 2023 lalu, karena istri Sinuhun hendak menutup kembali semua pintu masuk kraton sebagai bentuk aksi penolakan.(iMNews.id, 11/10/2023).
Aksi protes penolakan istri Sinuhun PB XIII Suryo Partono dengan para pengikutnya, Senin (9/10) itu, menjadi ilustrasi yang baik karena menampilkan contoh-contoh akibat “krisis kepemimpinan” dan ekspresi sekelompok orang yang sama sekali “tidak “menguasai medan, marka dan rambu-ambunya”. Misalnya, akses pintu keluar-masuk yang hendak ditutup, itu dianggap menyalahi kesepakatan “damai” dan putusan MA 29 Agustus 2022, dan alasan Sinuhun hendak melakukan ritual, itu justru memperlihatkan ekspresi “rendahnya kualitas penalaran” sehingga nyaris melanggar paugeran adat.
Setidaknya ada tiga figur tokoh pengikut Gusti Moeng yang benar-benar “menguasai medan, marka dan rambu-rambunya”, yang merasa prihatin atas terjadinya insiden di dalam suasana “krisis kepemimpinan” itu, yaitu dwija KP Budayaningrat (Sanggar Pasinaon Pambiwara Kraton Surakarta), KRRA Ir Gendut Wreksodiningrat ST MM (Ketua Pakasa Cabang Ponorogo Jatim) dan KRT Ahmad Faruq Reksobudoyo MFil-I (dosen IAIN Ponorogo). Ketiganya sangat prihatin, muncul seorang yang tiba-tiba jadi tokoh yang selalu memperlihatkan rendahnya kualitas penalaran dan rendahnya etika publik, sehingga dianggap tidak pantas “mewakili” kraton.
Selain dari yang tampak di sejumlah video tayangan beberapa media platform di medsos, aksi protes yang mencerminkan “rendahnya kualitas penalaran dan rendahnya etika publik” itu, juga bisa dilihat dari yang tersirat bahwa “krisis kepemimpinan” dan “krisis figur” pemimpin benar-benar diperlihatkan Sinuhun. Di antara beberapa video itu, memperlihatkan ekspresi begitu sulitnya Sinuhun hendak bertutur, sementara putri tertuanya yaitu GKR Timoer Rumbai Kusumadewayani, sangat kesal dengan istri Sinuhun yang dituduh selalu menghalang-halangi dirinya, sehingga sulit bisa bertemu ayahandanya sendiri, yaitu Sinuhun.
“Sekarang ini, kita (kraton-red) benar-benar krisis kepemimpinan, krisis abdid-alem. Kraton yang ditutup selama 5 tahun lebih, jelas tidak bisa melakukan persiapan dan proses regenerasi. Kami semua semakin ketinggalan kemajuan zaman. Padahal, tokoh-tokoh yang menguasai dan ahli di bidangnya banyak yang mendahului wafat, sebelum kami sempat belajar. Ini sebuah kerugian besar, yang harus kita kejar dan menebus ketinggalan dengan kerja keras luar biasa,” ujar GKR Timoer Rumbai selaku Pengageng Keputren sekaligus Ketua Putri Narpa Wandawa, yang dihubungi iMNews.id, kemarin. (Won Poerwono-bersambung/i1).
