“Daerah Istimewa Surakarta”, Bisa Mengembalikan Wibawa dan Kehormatan Kraton
IMNEWS.ID – WALAU masih diawang-awang dan suasana kehidupan bangsa dan negara masih jauh dari yang diharapkan, tetapi upaya untuk memikirkan kembalinya Daerah Istimewa Surakarta (DIS) harus terus dilakukan sampai terwujud. Tentu saja upaya yang terhormat sesuai tata-nilai dan hak konstitusionalnya, yang harus ditempuh. Bukan upaya politik praktis yang membuat kraton “kecelik”.
Kini memang sedang dirasakan bersama, bangsa dan negara ini sedang “gonjang-ganjing” karena kekuasaan sedang “dipermainkan” kelompok oligarki. Oknum penguasa yang bersekongkol dengan kelompok oligarki inilah yang diduga kuat ingin menenggelamkan kraton melalui “Insiden MOM 2017”. Mereka juga yang diduga membuat “kacau” akhir-akhir ini, hingga terkesan menghalangi kraton “bangkit”.

Hal di atas memunculkan indikasi sangat kuat, beberapa waktu pasca dan sesudah peristiwa “Insiden MOM 2017” pada 15 April 2017. Karena pelibatan ribuan personel polisi dan ratusan tentara, dikabarkan kalangan oligarki yang punya basis usaha di Kota Surakarta, yang membiayai. Rombongan kerabat kraton yang dipimpin Gusti Moeng ke Istana Negara 2018, “insting” itu tepat tetapi “nihil”.
“Insting” datang pada “sumber skenario” atau “otak” di belakang “musibah” pada tahun 2018, sekitar setahun setelah “Insiden MOM 2017” itu tepat sekali. Tetapi, bahasa bersayap yang membungkus upaya “meminta pertanggung-jawaban” dengan permohonan untuk memikirkan nasib 60-an kraton (anggota FKIKN/DPP MAKN) itu, hanya sia-sia. Karena jawaban yang diberikan janji kosong alias “nihil”.

Jadi, kalau ada tokoh mengaku “Raja dari Jawa” (dari Surakarta) yang berkuasa selama 10 tahun atau dua periode itu, praktis “tak ada gunanya” bagi Kraton Mataram Surakarta dan segenap masyarakat adatnya. Bahkan, hanya “musibah” yang didapat kraton, dari tokoh yang mulai tampak “ngundhuh woh-ing pakarti” itu. Akibat ulahnya, kerabat terpecah-belah, kraton makin terpuruk, tampak buruk.
Kini, di tangan Presiden RI ke-8, kraton mendapat seberkas cahaya harapan yang menjanjikan. Di 13 titik kawasan serentak direvitalisasi, yang diperkirakan menelan biaya sampai Rp 150-an milyar. Entah harus akhir Februari serentak berakhir rampung tuntas atau masih ada waktu mengakhiri, atau bahkan masih bisa berlanjut ke tahap berikut, revitalisasi itu adalah modal usaha sangat vital.

Modal usaha bagi Kraton Mataram Surakarta bersama seluruh masyarakat adatnya, agar bisa bertahan hidup lebih panjang lagi, agar bisa menjalankan tugas-tugas adat guna menjaga kelestarian Budaya Jawa dan menjaga kelangsungan kraton hingga akhir zaman. Apalagi, Gusti Moeng sudah menyiapkan gagasan untuk mencari pihak profesional, untuk mengelola dan menjalankan bisnis pariwisata kraton.
Bahkan ada kabar, beberapa hari lalu ada rombongan generasi wayah-dalem Sinuhun PB XII diundang ke Museum Nasional di Jakarta. Belasan tokoh muda yang dipimpin langsung Sinuhun PB XIV Hangabehi ini, ke Museum Nasional untuk melakukan studi dan berbagi pengalaman tentang pengelolaan museum. Langkah ini sangat strategis dan tepat, sebagai modal pendukung pengelolaan destinasi wisata museum, kelak.

Entah melalui jalan politik atau hukum, intinya status Daerah Istimewa Surakarta sudah mendesak dikembalikan pada pemiliknya, bukan hanya masyarakat adat Kraton Mataram Surakarta, tetapi lebih luas lagi, kepada segenap rakyat di wilayah “asal-mula”. Wilayah asal-mula yang dibingkai dalam satu “Karesidenan” atau istilah “Solo Raya” itu, meliputi 6 kabupaten dan 1 Kota Surakarta.
Dr KPH Edy Wirabhumi yang disertasi program doktoralnya di Undip mengambil tema soal “Provinsi Daerah Istimewa Surakarta”, 20-an tahun silam, banyak memberi “energi” pada upaya uji-materi UU No.10/1950 tentang Pembentukan Provinsi Jateng itu. Walau “gagal”, uji-materi itu telah menunjukkan celah-celah yang selama ini menjadi “tantangan gelap” upaya-upaya pengembalian status DIS itu.

Berkaca dari kegagalan itu, Lembaga Hukum Kraton Mataram Surakarta (LHKS) yang dipimpin Dr KPH Edy Wirabhumi, jelas mendapatkan banyak bekal dan pengalaman untuk melanjutkan perjuangan mengembalikan status Provinsi DIS pada kesempatan mendatang. Bahkan setidaknya, sudah ada gambaran tentang seknario proses yang akan ditempuh, melalui “pemekaran daerah” atau pola mirip yang dilakukan Jogja.
Sepertinya, kraton lebih condong memilih jalur “pemekaran daerah” karena akan memberi kesempatan lebih luas partisipasi publik dan unsur-unsur demokratisasi lainnya. Karena, terbentuknya Provinsi DIY sudah menjadi contoh nyata kebuntuan karena raja tidak memiliki anak lelaki. Padahal, kepemimpinan di lingkungan Mataram Islam harus berada di tangan lelaki sebagai imam, syarat menjadi raja.

Contoh model pembentukan provinsi daerah istimewa yang salah satunya terganjal oleh aturan seperti itu, jelas tak perlu ditiru Provinsi Daerah Istimewa Surakarta. Terlebih, saat ada masalah hukum dalam pelaksanaan pemerintahannya, Raja “bisa” ikut diseret ke pengadilan untuk mempertanggung-jawabkan masalah hukum yang dilakukan aparatnya. Ini sungguh contoh model yang tidak “elok”.
Karena contoh-contoh kelemahan “model lama” itu, sepertinya model “pemekaran daerah” plus adalah ideal bagi Provinsi Daerah Istimewa Surakarta (DIS). Yaitu “pemekaran daerah” plus pelibatan unsur-unsur yang berbasis adat, yaitu model pemilihan kepala daerah yang calonnya dari sekitar kerabat (masyarakat adat). Pakta integritas terhadap kraton juga menjadi syarat yang harus dipenuhi calon.

Dalam model “mixing” atau gabungan antara modern (sistem pemilihan) dan tradisional (SDM dan pakta integritas) ini, hanya menempatkan Kraton Mataram Surakarta dan “Raja” (Sinuhun Paku Buwana) sebagai pihak yang menjadi pengayom, bukan untuk dicalonkan dalam pemilihan “Gubernur”. Calon yang diusulkan dari kalangan kerabat (masyarakat adat), punya kewajiban moral terhadap kraton.
Karena riwayat Provinsi DIS dan proses lahirnya NKRI ada kaitan erat eksistensi Kadipaten Mangkunegaran selain Kraton Mataram Surakarta, maka posisi masyarakat ada Kadipaten Mangkunegaran “bisa” menyediakan “calon” di posisi “Wakil Gubernur” (Wagub) untuk dipilih bersama pasangan Cagub-Cawagub lainnya. Model ini diyakini lebih akomodatif, partisipasi lebih luas dan lebih representatif.

Dengan model campuran itu, banyak kebutuhan akan bisa diakomodasi secara ideal. Tuntutan demokratisasi alam pemilihan bisa terwujud, partisipasi publik juga bisa terwujud, legitimasi calon yang akan terpilih-pun, akan terpenuhi. Hak-hak konstitusional kraton dan Pura Mangkunegaran bisa terakomodasi dan terwakili, bahkan rumah-tangga kedua lembaga adat itu akan terpelihara melalui APBD-nya.
Sinuhun PB XIV Hangabehi dan KGPAA Mangkunagoro X yang ada di posisi masing-masing, sebagai simbol pengayom masyarakat lebih luas, di mata Provinsi DIS. Keduanya bahkan akan menjadi simbol pemimpin adat di wilayah lebih luas, yaitu Daerah Istimewa Surakarta. Yang jelas, kraton akan lebih terawat, tarjaga kewibawaan, kehormatan, harkat dan martabatnya, begitu pula Mangkunegaran. (Won Poerwono-habis/i1)
