Nilai Ekonomis Kraton dan Aset-asetnya “Harus Menjadi Sumber Income (seri 4-bersambung)

  • Post author:
  • Post published:
  • Post category:Budaya
  • Reading time:6 mins read
You are currently viewing Nilai Ekonomis Kraton dan Aset-asetnya “Harus Menjadi Sumber Income (seri 4-bersambung)
SATU-SATUNYA : Layanan kunjungan wisata ini, kelak akan menjadi satu-satunya kegatan usaha kraton yang diharapkan menghasilkan income, untuk biaya otonomi rumah-tangga dan pemeliharaan kraton. (foto : iMNews.id/Won Poerwono)

“Daerah Istimewa Surakarta”, Bagian Utama Rasa Keadilan yang “Terampas”

IMNEWS.ID – MENCERMATI serangkaian ceramah forum “Maiyah Kiai Kanjeng” yang digelar budayawan MH Ainun Najib yang selalu viral di akun medsosnya, dalam 2-3 minggu terakhir ini, sungguh banyak menginspirasi warga bangsa di NKRI ini. Karena di salah satu tayangan itu, ada tanya-jawab yang terarah pada bangkitnya kesadaran berbangsa dan bernegara, pengakuan terhadap eksistensi sebelum ada NKRI.

Pertanyaan Cak Nun, begitu budayawan aktivis 1998 itu banyak dikenal dan disebut, bertubi-tubi diarahkan kepada para peserta yang hadir di kajian Maiyah itu. Apakah kamu tahu, sebelum ada NKRI atau RI lahir/merdeka tanah-tanah di Nusantara ini ada yang memiliki? Kira-kira tanah di Jawa ini milik siapa saja sebelum ada negara RI atau sebelum ada Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945?.

Dalam tayangan video berdurasi sekitar 15 menit itu, tak memperlihatkan seorangpun yang menjawab pertanyaan Cak Nun, dengan jawaban yang benar dan tepat. Bukan benar dan tepat sesuai ukuran kemampaun intelektual dan spiritual religi Cak Nun, melainkan ukuran lain berupa fakta-fakta nyata dalam sejarah. Karena di situ, Cak Nun juga menjelaskan soal bagian akhir “Teks Proklamasi”.

Sedangkan “Teks Proklamasi” yang disajikan dalam seri artikel sebelumnya (iMNews.id, 19/11), pada intinya berisi tentang “penyerahan kekuasaan” atas sesuatu, dari satu pihak ke pihak lain. Seperti pernah beberapa kali disebut Gusti Moeng di berbagai kesempatan sebelumnya, setiap datang peringatan HUT RI atau “17-an”, juga tanggal 1 September (1945), selalu ada “ruang perenungan”.

BISNIS PROFESIONAL : Pengelolaan objek wisata kraton secara bisnis profesional, akan menjadi satu-satunya kegiatan usaha milik kraton, sebagai sumber ekonomi untuk membiayai rumah-tangganya secara mandiri. (foto : iMNews.id/Won Poerwono)

Dalam kesempatan itu Cak Nun tak melanjutkan bahasannya soal “siapa milik” tanah-tanah di Jawa dan lainnya di Nusantara ini, sebelum ada NKRI yang mengaku sebagai miliknya sejak 17 Agustus 1945 itu. Gusti Moeng pun tak mengkaitkan secara langsung sesuai hukum “sebab-akibat”, antara kalimat bagian akhir “Teks  Proklamasi” dengan nasib yang dialami kraton setelah bergabung ke NKRI.

Cak Nun hanya menegaskan, sebelum ada NKRI tanah-tanah di Jawa, juga yang tersebar di Nusantara itu, pasti ada yang memiliki. Dia menambahkan, yang memiliki tanah-tanah di Jawa adalah raja-raja di Jawa. Dia menyinggung bagian akhir “Teks Proklamasi” itu untuk menjelaskan, bahwa sejak NKRI lahir terjadi “pemindahan kekuasaan”, tetapi tak dijelaskan pindah dari siapa kepada siapa?.

Aktivis 98 kelahiran Jombang (Jatim) yang bermukim di Jogja sejak berumah-tangga dengan artis Novia Kalapaking itu, juga tak menjelaskan kekuasaan yang berpindah kekuasaan atas apa?. Ia hanya mengakhiri penjelasannya dengan pertanyaan, “Yen ngono kuwi terus piye?”. Pertanyaan itu jelas mengarah pada nasib Kraton Mataram Surakarta, atau semua kraton korban pindahnya kekuasaan.

Ketika mencermati proses “pemindahan kekuasaan” yang menghasilkan pemandangan yang antara lain, Kraton Mataram Surakarta justru bernasib “buntung” karena “dilucuti” kedaulatan dan aset-aset kekayaannya, bagaimana bisa ada Pancasila dengan Sila kelima yang berbunyi : “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Apakah sejak itu masyarakat adat di kraton bukan Rakyat Indonesia?.

LEBIH MEMBANGGAKAN : Layanan kunjungan studi kalangan mahasiswa dna pelajar di Sasana Pustaka, bisa menjadi bagian dari kegiatan bisnis profesional yang lebih membanggakan dibanding hanya memanfaatkan lahan untuk kegiatan parkir. (foto : iMNews.id/Won Poerwono)

Bangsa dan negara yang dibangun dari penderitaan Sinuhun PB XII bersama keluarga 35 putra/putri-dalem dan masyarakat adatnya, juga dari pengorbanan raja, sultan, datu dan pelingsir adat se-Nusantara, tak bisa selamanya berada dalam “kegelapan” perjanjian “pemindahan kekuasaan”. Negara (pemerintah) harus bertanggung-jawab sesuai pasal 18 ayat 2 UUD 45 dan sila kedua Pancasila.

“Kegelapan” di bawah perjanjian “pemindahan kekuasaan” harus diungkap sejelas-jelasnya di permukaan, dan negara (pemerintah) harus menjalankan segala konsekuensinya. Negara (pemerintah) yang “diam-diam” memberi status Daerah Istimewa kepada Jogja melalui UUK No.13/2012, adalah kebijakan diskriminatif jika dasarnya jasa-jasa “satuan pemerintahan adat”, apalagi Mataram Surakarta.

Tetapi, dengan melihat fakta bahwa Kraton Mataram Surakarta justru “dilucuti” habis-habisan di momentum lahirnya NKRI (1945), lalu terbitnya PP No.16/SD/1946 dan membiayai delegasi KMB 1949, banyak pertanyaan besar melintas. Apa dosa kraton sampai diperlakukan demikian?. Kraton punya kesalahan apa terhadap bangsa dan NKRI? Mengapa tegas memperlakukan Sinuhun PB XII dan keluarganya?

Pertanyaan-pertanyaan itu wajar muncul ke permukaan kapanpun, sepanjang negara (pemerintah) belum menunjukkan etikad baik untuk menjalankan amanat konstitusi khususnya pasal 18 ayat 2, juga sila kedua Pancasila, Perpres No.29/1964 dan mengembalikan berbagai rasa keadilan yang pernah “dirampas” dari kraton. Termasuk mencabut PP No.16/SD/1946 agar status Derah Istimewa Surakarta pulih.

PERTUNJUKAN SENI : Pengelolaan berbagai kegiatan berbasis wisata budaya seperti pertunjukan seni wayang kulit, bisa menjadi bagian bisnis profesional. Karena kraton sudah “dilucuti” habis-habisan saat bergabung ke NKRI 81 tahun lalu. (foto : iMNews.id/Won Poerwono)

Selama 8 dekade usia NKRI dan hampir tiap lima tahun berganti-ganti pemimpin (pemerintahan), hanya berjalan begitu saja, terkesan seperti sama sekali tak paham bahwa pemerintahannya menjalankan konstitusi. Di sisi lain, ada pula kesan sengaja mengabaikan konstitusi, terbukti dengan semakin jauhnya hak-hak konsitusional kraton dan rasa keadilan didapat kalangan masyarakat adat.

Realitas zaman juga menunjukkan, beberapa tokoh yang masuk ke politik praktis, ternyata bukan jalan terhormat untuk mendapatkan hak-hak konstitusional dan rasa keadilan kraton yang selama ini “dirampas”. Gusti Moeng dan Gusti Ayu, sudah membuktikan masing-masing dua periode di DPR RI dan di DPD RI. Bahkan, tampilnya Jokowi menjadi Presiden RI dua periode, bukan hadiah, tetapi musibah.

Semula, ketika Jokowi dianggap sukses menjadi Gubrnur DKI dan dicalonkan sebagai Presiden RI yang bahkan berlanjut sampai dua periode itu, akan menjadi kebanggaan sekaligus “bebungah” seluruh warga di tempat asalnya, Surakarta. Tetapi, ternyata harapan itu “salah alamat”, karena dia lebih “suka memberi musibah”. Karena, dia sama sekali tak peduli dan tak punya urusan soal kraton.

Ia lebih bangga membangun “pusaka” perlintasan KA “Palang Joglo” dan masjid dibanding mengentas Kraton Mataram Surakarta yang saat itu sedang terpuruk. Padahal, Kota Surakarta punya ikon kraton dan Taman Sriwedari yang sudah mulai dibangun masjid saat dirinya menjadi Wali Kota. Di balik kasus ini spekulasi berkembang, dia diduga berada di balik “musibah” Insiden MOM 2017 itu.

DEWA PENOLONG : Kemenbud RI yang menjadi duta pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyalurkan proyek revitalisasi kraton saat ini, seperti “dewa penolong” bagi Kraton Mataram Surakarta yang sangat butuh “modal usaha”. (foto : iMNews.id/Won Poerwono)

Kini di tahun 2025/2026 ini, ada secercah harapan datang setelah kepemimpinan nasional berganti ke tangan Presiden Prabowo Subianto sebagai Presiden RI ke-8. Kehadiran Menbud RI Fadli Zon terkesan membawa “bebungah”, yang selama ini sudah “dipupus” tak mungkin datang dari negara (pemerintah). Karena, perbaikan nasib kraton yang diharapkan totalitas, menyeluruh, luas kawasannya dan banyak isinya.

Rekomendasi KGPH PA Tedjowulan terwujudnya proyek revitalisasi 13 lokasi yang kini mulai digarap memang penting, tetapi Bebadan Kabinet 2004 memandang, tahta Sinuhun PB XIV Hangabehi jauh lebih penting. Kegiatan usaha yang menghasilkan income, guna membiayai otonomi rumah-tangga/pemeliharaan kraton, ke depan juga mendasar. Karena inilah satu-satunya harapan kraton setelah menunggu 81 tahun. (Won Poerwono-bersambung/i1)