Para “Cukong” tak Dikenal Sejarah, Nama Besar Garwa Prameswari “Terkubur”
IMNEWS.ID – PADA beberapa waktu lalu, hampir setiap berlangsung tahun kuliah baru di berbagai perguruan tinggi terutama negeri, Kraton Mataram Surakarta selalu mendapat perhatian dari kalangan kampus. Khususnya mahasiswa baru yang sedang melakukan studi lapangan khusus di kraton, untuk menyerap berbagai bidang pengetahuan yang sesuai dengan bidang ilmu yang dipelajari di kampus.
Dan ada pengalaman menarik dalam diskusi yang berlangsung antara tuan rumah dari Bebadan Kabinet 2004, saat berlangsung sarasehan dan berlanjut tanya-jawab dengan para mahasiswa peserta studi lapangan. Dalam diskusi yang berlangsung di Bangsal Smarakata itu, ada mahasiswa yang bertanya, kalau kraton mengalami kerusakan bangunannya juga kegiatan pemeliharaannya, siapa yang membiayai?.
Pertanyaan itu sangat sederhana dan realistik, karena melihat fakta fisik kawasan kraton memang sangat luas, bangunannya sangat banyak dan ada beberapa di antaranya tampak rusak bahkan terkesan kurang terawat. Pertanyaan itu menjadi sangat wajar, karena berdasar realitas yang dilihatnya secara langsung saat itu. Artinya, pertanyaan itu bukan karena ada pretensi dan maksud lain.
Padahal, hampir semua kunjungan studi lapangan para mahasiswa yang hampir rutin tiap Agustus-September itu hanya dari kawasan Kamandungan, kawasan Bangsal Marcukunda-Smarakata, halaman Pendapa Sasana Sewaka hingga perpusatakaan Sasana Pustaka. Field-trip itu tidak sampai ke kawasan Pendapa Magangan dan sepanjang rute akses menunju Kraton Kulon hingga bangunan-bangunan sekitar Langen Katong.
Seandainya “field-trip” itu diizinkan sampai ke sejumlah lokasi itu, pasti akan melahirkan lebih banyak pertanyaan dan bisa mungundang empati dan keprihatinan. Apalagi, jika ada yang bisa menjelaskan riwayat setiap bangunan, termasuk kerusakan yang dideritanya. Bahkan dijelaskan bagaimana saat dibangun, biaya yang dihabiskan dan riwayat sumber daya keuangan kraton dari waktu ke waktu.
Riwayat bangunan dan potensi sumber daya keuangan kraton sebagai sumber biaya bangunan dibuat, bahkan untuk pemeliharaannya dari waktu ke waktu, menjadi hal penting yang akan melengkapi informasi sejarah tentang nilai setiap bangunan. Tetapi rupanya, sisi “akuntabilitas” yang menjadikannya rasional ini jarang “ditonjolkan” para leluhur, karena dalam Budaya Jawa dipandang “saru” dan tabu.
Di kalangan generasi yang hidup pada tahun 1980-an, hal-hal yang berbau nilai materialistik sebuah “benda” bahkan “karya”, sangat jarang disertai nilai nominal (rupiahnya). Bagi orang Jawa atau dalam lingkup penghayat Budaya Jawa, menilai “benda”, bahkan yang dihasilkan dari sebuah proses karya, apalagi berujud atau dianggap “pusaka”, pantang disertai informasi nilai nominalnya.
Nilai nominal atau nilai materialistik, “saru” (tabu) yang harus dihindari di berbagai segi kehidupan masyarakat di masa lalu, termasuk dalam sejarah kekaryaan para pemimpin Dinasti Mataram dan kraton-kraton di Jawa. Nilai nominal (materialistik) itu, dianggap mengganggu nilai “keikhlasan” (kesucian) “benda” (karya), yang bagi masyarakat modern adalah bentuk “akuntabilitas”.
Dengan melihat sisi latar-belakang budayanya, maka hampir semua data manuskrip sejarah perjalanan Dinasti Mataram beserta para tokoh leluhurnya, dari Kraton Kediri atau lebih jauh ke belakang lagi, hingga Dinasti Mataram Surakarta, sulit ditemukan nilai nominal sebuah “benda” (pusaka bersejarah) ataupun karya. Sisi baiknya, karena berkait nilai-nilai kepribadian dan keikhlasan prosesnya.
Tetapi sisi kerugiannya (buruknya), informasi tentang nilai nominal benda atau proses karya sejarah diciptakan, “terkubur” bersama riwayat para tokoh penting di balik itu semua, misalnya nama-nama tokoh penting yang “membiayai”. Para tokoh penting yang menjadi “cukong” menjadi tak dikenal peran besarnya, padahal keberadaannya sangat menentukan/berarti, misalnya ketokohan KR Kentjana Kudus. (Won Poerwono-bersambung/i1)
