Status Administratif Dua Alun-alun Setelah Direvitalisasi Tidak Jelas
IMNEWS.ID – SETELAH “nganggur” beberapa tahun sejak direvitalisasi “negara” di ujung pemerintahan Presiden ke-7 (2023-2024), Alun-Alun Lor kembali “berfungsi”. Difungsikannya kembali Alun-alun Lor menyusul Alun-alun Kidul yang lebih dulu, karena ada beberapa alasan. Salah satunya, karena ruang terbuka itu malah tampak “njembrung”, terkesan tak terawat, padahal semangatnya di awal “setinggi langit”.
Kesan setinggi langit semangat merevitalisasi yang diungkapkan tim teknis dari Kemen PU, kontraktor pelaksana dan juga pihak pimpinan Pemkot yang hadir dalam rapat dialog dan sosialisasi itu. Di sebuah hotel berbintang di sekitar tahun 2023/2024 pertemuan digelar, dihadiri rombongan dari kraton yang dipimpin Gusti Moeng. Banyak saran, pertimbangan dan usulan disampaikan Gusti Moeng dan lainnya.
Dalam dialog yang terjadi antara utusan kraton dengan pihak pelaksana dan pemerintah, di antaranya Wali Kota Surakarta Teguh Prakoso, ada beberapa hal menonjol dibahas. Di antaranya mengenai penutup permukaan tanah yang oleh pihak pelaksana diusulkan pasir gunung, sedangkan Alun-alun Lor tak pernah punya riwayat filosofis berpasir. Kraton usul ditutup rumput, sesuai peruntukannya.
Berbagai usulan, saran dan pertimbangan yang disampaikan rombongan kraton, termasuk KPH Edy Wirabhumi. yang disampaikan penyusun perencanaan revitalisasi kraton secara menyeluruh sebelum 2017 ini, sangat mendasar, masih menampung nilai-nilai filosofis dan ideal, karena juga terbuka kebutuhaan kekinian. Waktu itu disebut ada taman (bunga), tempat bongkar-muat dan perangkat perawatannya.
(foto : iMNews.id/Won Poerwono)
Tetapi, proyek revitalisasi dua alun-alun itu hasilnya menjadi tidak ideal karena beberapa hal. Pertama, alokasi biaya jelas tidak maksimal karena APBN dan APBD Kota Surakarta tak bisa “maksimal” karena ekonomi nasional belum pulih dari masa pandemi. Kedua, hubungan “politis” antara Bebadan Kabinet 2004 sebagai otoritas kraton dengan pemerintah 2019-2024 terutama Pemkot, jelas sangat tidak harmonis.
Dua alasan di atas kemudian ditambah “krisis ekonomi” dunia yang mulai dirasakan pemerintahan baru di bawah Presiden RI ke-8, yang membuat “nasib” dua alun-alun itu tidak benar-benar “nyaman” digunakan karena tak bisa berfungsi penuh sesuai peruntukannya. Terlebih, ada persoalan pada dua alun-alun itu setelah selesai direvitalisasi, karena status administratifnya yang tak jelas.
Peristiwa “Insiden Mirip Operasi Militer (MOM) 2017”, secara langsung atau tidak telah mengacaukan mekanisme prosedur hubungan antara kraton dengan berbagai pihak eksternal, terutama pemerintah. Ini yang masih berpengaruh dan menjadi latar-belakang ketidakjelasan status administratif dua alun-alun hingga kini. Karena, pemerintah lebih percaya berhubungan Sinuhun PB XIII dari pada lembaga kraton.
Padahal faktanya, pihak Bebadan Kabinet 2004 yang dipimpin Gusti Moeng memiliki otoritas secara kelembagaan berbadan hukum di kraton. Karena kelembagaan kraton dipayungi secara hukum legal formal, dan sah di bawah Lembaga Dewan Adat (LDA). Tetapi bagi pihak yang bisa mengatasnamakan Sinuhun PB XIII, lebih beruntung jika langsung berurusan dengan pihak pemberi proyek revitalisasi dua alun-alun itu.
Dengan awal seperti itu, langkah pemerintah sudah terlanjur “salah”, yang sulit dilanjutkan oleh penggantinya hasil Pilpres dan Pilkada 2024. Maka tidak aneh kalau Bebadan Kabinet 2004 sebagai pihak otoritas kraton, mendapat “sisa masalah” saat hendak memanfaatkan untuk keperluan Sekaten. Karena, dialog di sebuah hotel itu hanya formalitas, terkesan seolah-olah, karena desain perencanaan sudah jadi.
Situasi ekonomi nasional yang belum pulih dari terpuruk karena pandemi Corona, malah berlanjut pada krisis yang terasa lebih luas di awal 2025. Situasi inilah yang secara langsung maupun tidak, telah memperburuk nasib Alun-alun Lor. Karena, setelah proyek diserahkan ke pihak Sinuhun PB XIII dalam kondisi tak lengkap fasilitas yang pernah “dijanjikan”, Pemkot Surakarta sudah berganti “pimpinan”.
Datangnya pimpinan baru, Wali Kota Respati Ardi, kas daerah dalam kondisi defisit sejak ditinggalkan pendahulunya, Wali Kota periode 2019-2024. Dengan begitu, rencana adanya fasilitas perawatan terutama Alun-alun Lor, termasuk isntalasi air untuk menyirami taman dan rumput, tidak mungkin terwujud. Bebadan Kabinet 2004 hanya bisa prihatin melihat kondisi alun-alun “terlantar”, padahal tak dipasrahi.
Mencermati pemandangan seperti itu, sangat diyakini Bebadan Kabinet 2004 tak bisa membiarkan berlarut-larut. Sementara, rencana proyek revitalisasi yang sudah segera dikerjakan pekerjaan fisiknya, membuat Bebadan harus berbagi ruang untuk menggelar keramaian pasar malam pendukung upacara adat Sekaten Garebeg Mulud. Maleman Sekaten yang akan dibuka Sabtu (1/8), butuh ruang cukup termasuk alun-alun.
“Maleman Sekaten” harus dan sangat membutuhkan Alun-alun Lor, untuk menggelar keramaian pendukung hajad-dalem Sekaten Garebeg Mulud. Karena keramaian pasar itu adalah bagian syi’ar agama yang terpusat di kagungan-dalem Masjid Agung. Rute hajad-dalem Gunungan maupun keluar-masuk sepasang gamelan Kiai Sekati, juga melalui Alun-alun Lor. Bukan Alun-alun Kidul seperti bunyi papan promosi di sana.
Pusat keramaian pasar yang terkoneksi dengan pusat upacara adat keagamaan dalam syi’ar agama, ada di antara Masjid Agung, Alun-alun Lor dan Pendapa Pagelaran berikut Pendapa Sitinggil Lor termasuk kraton. Semua tempat itu menjadi satu-kesatuan dalam ritual Sekaten Garebeg Mulud, juga semua ritual sejenis lainnya. Alun-alun Kidul bisa dimanfaatkan untuk masyarakat/pedagang, tetapi di luar ritual. (Won Poerwono-bersambung/i1)
