Eksperimen Spekulatif, Berambisi Merebut Tahta, Lucu Tetapi Berbahaya!
IMNEWS.ID – KALAU dalam judul besar artikel ini berbunyi “Pemeo : Aja Dolanan Sdeging Ratu; Larangan yang Dilanggar Dua Kali”, itu adalah poin utama dan pertama sebagai esensi inti artikel ini. Poin kedua yang cukup penting, hendak menunjukkan ada kesalahan dalam memaknai, memahami dan asumsi era zaman milenial. Disadari atau tidak, perubahan peradaban dilakukan begitu saja “tanpa kontrol”.
Entah apakah ada pedoman naskah tentang peringatan atau “sabda” dari para tokoh pemimpin Mataram Islam era Surakarta, Kartasura atau sebelumnya, termasuk para Pujangga Jawa (Surakarta). Yang jelas, kalimat itu terbawa hingga kini dan sering terdengar mulai peristiwa pergantian tahta 2004. Pada era suksesi itu, ada penobatan “raja” PB XIII di “luar kraton”, lalu disebut “dolanan adeging ratu”.
KPA Winarno Kusumo (alm) yang menjabat Wakil Pengageng Sasana Wilapa sekaligus “juru penerang budaya” sejak jajaran Bebadan Kabinet 2004 berdiri, sering menyebut kalimat itu, walau tidak menunjuk langsung pada peristiwa berkonotasi demikian di tahun 2004 itu. Tetapi, makna dari kalimat yang disampaikan, jelas tertuju pada “eksperimen” penobatan “raja” Paku Buwana XIII di “luar kraton” itu.
“Eksperimen dolanan adeging ratu” ini, telah menghasilkan gambaran kisah yang kurang baik bagi siapa saja, di dalam lingkungan masyarakat adat kraton maupun di luar. Karena, proses lahirnya seorang “ratu” atau “raja” (pemimpin) terutama di Mataram Islam, tak “bisa” (boleh) dijadikan spekulasi dan “dolanan” (bermain-main) “adeging” (menobatkan) “ratu” (raja). Ada nilai misteri sakral di situ.
Salah satu nilai misteri sakral yang tidak boleh dilanggar, kalau proses ritual “adeging ratu” dilakukan tidak di lokasi yang menjadi “habitat adatnya” di Pendapa Sasana Sewaka dan lokasi sakral untuk keperluan itu, tetapi dilakukan di luar kraton. Selain “habitat adat”, ada paugeran adat menyangkut prosedur yang tak boleh dilanggar, karena penobatan di depan jenazah, itu bukan prosedur adat.
Tahun 2025 menjadi momentum penting karena ada peristiwa pergantian tahta akibat wafatnya Sinuhun PB XIII. Tetapi, momentum ini diwarnai “eksperimen dolanan adeging ratu”. Selain prosedur adat, berbagai jenis persyaratan juga dijadikan “spekulasi” untuk dilanggar. Prosedur adat spiritual religi, hukum administrasi dan paugeran adat, juga menjadi eksperimen bermain-main menobatkan “raja baru”.
Secara eksplisit maupun implisit, tokoh sentral yang menjadi subjek utama dalam “eksperimen dolanan adeging ratu” sudah memberi pernyataan di depan publik. Yaitu menyatakan “pinta maaf” baik kepada pribadi Sinuhun PB XIII semasa masih hidup dan minta maaf kepada para leluhurnya, melalui kelembagaan yang ada di kraton dan di Astana Pajimatan Imogiri. Sebagai bentuk “pertobatannya”, ia ingin “membantu”.
“Bantuan” berupa dukungan moral kepada Bebadan Kabinet 2004 sejak dipercaya sebagai “Plt Sinuhun ad-interim”, sungguh luar biasa dan menenteramkan kalangan kerabat besar Kraton Mataram Surakarta. Tetapi di sisi lain, “eksperimen dolanan adeging ratu” yang menampilkan tokoh sentral seorang pemuda milenial, sungguh memprihatinkan. Karena, dia hanya menjadi “boneka” para oknum “di belakangnya”.
Para oknum yang bersembunyi di belakang layar itu, ada kedua orang-tua pemuda milenial, ada dua “pangeran putra” yang salah satunya masih adik kandung “Plt Sinuhun ad-interim”. Juga ada “pangeran siluman” yang masih paman pemuda, para kaki-tangan yang bergabung karena ada “uang proyek ritual”. Orang-tua pemuda milenial, menjadi pengumpul uang proyek event, sekaligus “bendahara/juru bayar”.
Kata-kata “eksperiman dolanan adeging ratu” dan pemuda milenial yang menjadi bonekanya, adalah dua kalimat yang punya kaitan rasional dalam konotasi peristiwa secara eksplisit maupun implisit. Sebab, tampilnya pemuda milenial “dijagokan” menjadi “calon pewaris tahta” di Mataram Surakarta, sungguh sangat fenomenal. Karena, era kelahirannya dianggap memiliki segala cirikhas seperti milik publik.
Anggapan inilah yang langsung atau tidak, telah menjerumuskan dan menyesatkan pemuda milenial yang dicalonkan menjadi pewaris tanta “tandingan” itu. Selama muncul sebagai konten medsos pribadi, bahkan sebelum Sinuhun PB XIII wafat, sangat mengesankan sebagai pribadi yang merasa generasi “milenial total”. Dirinya menganggap harus punya ciri-ciri seperti pemuda milenial lain di luar kraton.
Selain kedangkalan pribadi dalam kapasitas apa saja, kebetulan punya pengasuh yang “berpengalaman” di beberapa bidang, yang rata-rata “menyimpang” dan “sesat”. Maka, “eksperimen dolanan adeging ratu” itu dikerjakan nyaris tanpa ekspresi takut berdosa, atau rasa bersalah pada para leluhurnya. Begitu ringan, mereka “dolanan” menobatkan “boneka siluman”, yang hanya bermodal “busana” adat.
Memang, ciri-ciri generasi yang lahir di abad milenial rata-rata memiliki keberanian dalam beberapa hal yang sifatnya lebih terbuka, misalnya dalam berpendapat. Tetapi, generasi milenial rata-rata sudah terputus dari memori soal sejarah masa lampau leluhur bangsa. Bahkan, tak punya bekal edukasi soal budaya dan nilai-nilai fundamental bangsa, sehingga nyaris tak punya kebanggaan sejarah.
Karena terlahir dengan ciri-ciri itu, maka wajar saja kalau pemuda milenial itu juga punya anggapan/pola-pikir seperti orang lain segenerasi, yang dengan ringan berkeluh-kesah “menyesal bergabung dengan KRI”. Ungkapan seperti itu, bisa jelas menandakan bagaimana kualitas orang-orang dekat di lingkungannya. Selain kualitas “bahan dasar” yang bersangkutan, pergaulan di lingkungannya ikut menentukan.
(slide 2:Jumenengan Ketua Kudus+Ni Mas Cerrier)
Karena, referensi sejarah hubungan NKRI dengan Kraton Mataram Surakarta mulai saat 17 Agustus 1945, sudah tak dikenal sama-sekali oleh generasi milenial. Jangankan yang lahir di tahun 2.000-an, generasi yang lahir tahun 1980-an, bahkan generasi tahun 1960-an, banyak yang tidak mengenal referensi soal itu. Andaikata punya referensi, rata-rata tidak cukup lengkap, bahkan banyak yang “gagal-paham”.
Bisa dibayangkan, bagaimana kualitas referensi pemuda milenial ini, jika bergaul dengan para pengasuh yang tidak punya referensi sama-sekali atau terbatas dan “gagal-paham”. Karena, sejumlah banyak kerabat dari berbagai elemen masyarakat adat yang ada, hampir semuanya setia bekerja di jajaran Bebadan Kabinet 2004. Mereka inilah yang banyak mendapat kesempatan belajar dan memperkaya pengetahuan.
Salah satu contoh edukasi yang baik dan memperkaya referensi pengetahuan sejarah, adalah peristiwa uji materi UU No.10/1950 tentang Provinsi Jateng di Mahkamah Konstitusi (MK) 2012. Walau gagal (tidak dikabulkan), tetapi upaya itu membuka mata kalangan masyarakat adat, pengikut setia Gusti Moeng selaku Pengageng Sasana Wilapa/Ketua LDA. Bahwa di sana ada penjelasan edukatif yang sangat berguna.
Di tahun-tahun mulai 2010, suasana kekerabatan di internal kraton mulai terasa sekali friksi atau perpecahannya sebagai buntut “eksperimen dolanan adeging ratu” tahun 2004. Karena, ada beberapa tokoh penting yang terlibat, terus menggalang kekuatan internal dan eksternal kraton, untuk bermanuver politik di dalam kraton. Para tokoh inilah yang ikut “menghalangi” berbagai forum edukasi sebelum ke MK.
Karena ada sebagian masyarakat adat yang tidak mau mengikuti jejak Bebadan Kabinet 2004 dan Lembaga Dewan Adat, perlahan-lahan semakin berkurang jumlahnya oleh berbagai faktor. Hingga terjadi peristiwa “damai sepihak” atau “berkhianat” setelah tahun 2010 dan puncaknya di tahun 2017 (Insiden MOM), jumlah mereka di sekitar Sinuhun PB XIII memang mengalami pasang-surut lalu banyak menyusut, kini.
Termasuk Sinuhun PB XIII, hampir semua yang pernah bergabung di lingkungannya adalah orang-orang yang tak memiliki referensi yang cukup tentang sejarah hubungan antara NKRI dengan kraton. Mereka jelas tidak teredukasi oleh peristiwa uji materi ke MK tahun 2012. Maka, ketika tiba-tiba ada yang “menyesal bergabung NKRI”, tetapi masih ngotot berambisi merebut tahta, itu lucu namun bahaya!. (Won Poerwono-bersambung/i1)
