Yang Membedakan Fadli Zon, dengan Para Menteri Sejenis Era Sebelumnya
IMNEWS.ID – “Perhatian” pemerintah/negara dalam wujud bantuan revitalisasi yang begitu “tiba-tiba” datang, dan dengan cakupan yang begitu banyak (lokasi) serta masif, maka tidak salah kalau disebut fenomena anomali dalam hubungan kraton-kraton dengan pemerintah/negara selama ini. Setidaknya kalau dibandingkan dengan kepemimpinan Presiden RI ke-6 dan Presiden RI ke-7 yang sama-sama 10 tahun.
Selama dua periode kepemimpinan Presiden Jokowi (2024-2024), Kraton Mataram Surakarta mendapat perhatian yang minim. Mungkin hanya renovasi kecil-kecilan di beberapa bangunan, termasuk Bangsal Pradangga (2017) yang kini sudah rusak lagi, hampir ambruk. Juga revitalisasi Alun-alun Lor dan Alun-alun Kidul yang hingga kini tak jelas “status” dan “fungsinya”, hingga sebagian ditumbuhi semak-belukar.
Hanya itu “legacy” Presiden Jokowi selama 10 tahun. Tetapi, memang perlu dipahami bahwa hampir selama periode terakhir Presiden RI ke-7 itu (2019-2024), negera sedang terganggu pandemi Corona, pemerintahannya repot mengeluarkan banyak uang untuk pemberantasan virus Covid 19 itu. Tetapi memang, selama dua periode itu kebijakannya jauh dari kata “berpihak” pada ketahanan budaya dan nasib kraton.
Tetapi, sikap “diam” selama kepemimpinan Presiden ke-7 itu masih lebih baik ketika ditimbang dengan 10 tahun kepemimpinan sebelumnya, Presiden SBY. Karena, ada ekspresi yang “berbahaya” keluar dari mulut Menbud Jero Wacik kepada Gusti Moeng (Kraton Mataram Surakarta), waktu itu. Ada pernyataan bernada “membujuk” agar semua penghuni kraton keluar dari kraton, dan akan diganti kompensasi cukup.
“Saya masih ragu, pernyataan itu ekspresi pribadi atau atas nama pemerintah (negara)?. Karena, ketika berbicara di depan saya kelihatan serius. Katanya, kalau kami semua seluruh kerabat yang menghuni dan bekerja di kraton bersedia keluar meninggalkan kraton, kompensasi tempat-tinggal pengganti yang diinginkan seperti apa, pemerintah akan menuruti. Pokoknya, asal kraton dikosongkan”.
“Ya, intinya, semua diharapkan keluar dari kraton dan diiming-imingi kompensasi tempat-tinggal dan diminta menyebutkan jenis dan lokasi yang diinginkan. Tentu saja saya langsung ‘muntab’ mendengar ungkapan seperti itu. Saya tolak mentah-mentah bujukan dan tawaran itu. Karena ujungnya, adalah mengusir halus agar Mataram Surakarta berakhir dan bangunannya bisa jadi museum,” jelas Gusti Moeng.
Walau di penghujung periode kedua Presiden ke-6 (2014) ada ekspresi “pengusiran halus” itu, tetapi dalam beberapa titik lokasi bangunan kraton, sempat mendapat bangunan renovasi. Tetapi sekali lagi, seperti yang disinggung pada artikel seri sebelumnya (iMNews.id, 29/3/2026), kesan negara/pemerintah “menelantarkan” masyarakat adat (aset sejarah) kraton-kraton se-Nusantara itu, tetap terasa/ada.
Kembali pada sebagian waktu kepemimpinan Presiden ke-7 yang dinilai ada masa “subur” sebelum “pageblug” nasional (2019-2024), ada ekspresi harapan dari masyarakat adat Kraton Mataram Surakarta. Walau faktanya “dicabik-cabik” oleh “Insiden MOM 2017”, tetapi sisi baik dan positif masih diharapkan datang dari Jokowi. Meskipun akhirnya, harapan itu kosong belaka, hanya tinggal harapan.
“Sanjungan seorang menteri” bahwa pimpinannya asal Solo identik dengan “Raja Jawa” itu, adalah faktor yang tak ada pengaruh secara simbolik pada asal-usulnya. Karena senyatanya memang sama sekali tak ada hubungan makna dan manfaat terhadap simbol asal-usul kebanggaan, seperti sering direpresentasikan banyak orang. Kisah “suksesnya” sama sekali tak melahirkan sesuatu yang ideal bagi kraton.
Memang ada karya simbolik yang dibanggakan, tetapi dalam dua periode jabatannya Presiden ke-7 itu telah meninggalkan “nila” yang merusak “susu sebelanga”, yaitu peristiwa “Insiden MOM 2017”. “Ontran-ontran” tahun 2004 yang tak mendapatkan “solusi”, tetapi “membiarkan” friksi berlarut-larut dan kraton makin terpuruk. Saat itu, calon presiden masih menjabat Wali Kota Surakarta dua periode.
Sejarah, dan setidaknya perjalanan sejarah Mataram Surakarta akan mencatat berbagai peristiwa yang berkait dengan eksistensinya, walau sudah berada di era republik sejak 1945. Termasuk peristiwa yang sangat tidak menguntungkan, bahkan sangat mengecewakan bagi kalangan anak peradaban di zaman yang sudah berubah. Sebuah anomali yang lebih bersifat personal, pasti juga akan ikut dicatat.
Anomali sikap pandang dalam hubungan antara negara/pemerintah dengan kraton, lahir di abad 21 atau milenial. Dan anomali yang lebih merujuk pada cara pandang, sikap dan kapasitas personal itu, terjadi di saat seorang Dr Fadli Zon menjabat Menteri Kebudayaan (Menbud) RI di era Presiden ke-8, Prabowo Subianto. Walau masih sedikit, tetapi karya kebijakannya sudah bisa dirasakan masyarakat adat.
Cara pandang, sikap dan kapasitas pribadi seorang Fadli Zon yang sudah masuk kategori “sutresna budaya” itu, ditunjukkannya melalui berbagai simbol dan karya nyata. Forum “Jambore Keris Nasional” yang digelar kalangan pecinta “Tosan-Aji” se-Nusantara di Pendapa Pagelaran Sasana Sumewa, menunjukkan bagaimana citra dan profil seorang Menbud RI, yang benar-benar berjiwa budaya atau “sutresna budaya”.
Dalam pidato sambutan dan wawancaranya dengan para wartawan bahkan diakui, dirinya adalah salah satu penulis buku tentang keris, karena dirinya sangat suka sekaligus pengagum karya “Tosan-Aji” para empu di Tanah Air. Momentum menyambut 1 Sura tahun 2025 itu, menjadi cara yang untuk melihat bagaimana seorang Menteri Kebudayaan RI berkapasitas, paham dan cinta budaya serta berani “berpihak”.
Keberanian “berpihak” pada nasib dan masa depan kebudayaan beserta semua produk budaya asli bangsa yang tersebar di Nusantara ini, ada pada diri seorang Fadli Zon. Inilah yang membedakan antara Fadli Zon dengan menteri-menteri sejenis di bidangnya pada era rezim penguasa sebelumnya. Kebijakan Menbud RI yang “berpihak” pada nasib dan masa depan peradaban bangsa ini, tentu mencerminkan presidennya.
Apa yang dilakukan Fadli Zon bukan wacana dan kalimat klise penuh “pangalembana” yang tentang budaya (Jawa) “adi luhung” yang perlu “dilestarikan”. Yang dilakukan bukan hanya sekadar rencana dan sanjungan yang membuat “tidak kecewa” dan diam, tetapi nyata wujudnya. Panggung Sangga Buwana dan museum sudah terwujud, yang akan segera disusul “Kraton Kulon” dan petilasan “Alas Krendhawahana”.
Walau semua bentuk “perhatian” rezim penguasa tak pernah bebas sama sekali dari urusan politik, itu memang sebuah keniscayaan yang sulit dibantah. Tetapi, yang dilakukan Menbud RI atas nama pemerintahan Presiden Prabowo ini, adalah strategi politik berlandaskan fundamental budaya. Politik yang berbudaya ini tepat sebagai identitas negara/bangsa yang besar dan dikenal luas karena cirikhas budayanya.
Mungkin saja, pemerintahan Presiden Prabowo telah belajar banyak pada situasi dan kondisi bangsa/negara, saat diguncang gangguan stabilitas nasional oleh berbagai anasir negatif dari luar negeri. Berbagai potensi disintegrasi yang belum lama mengguncang Tanah Air, ternyata akibat ketahanan budaya nasional lemah. Karena, kraton-kraton yang menjadi pusat ketahanan budaya, “sedang terabaikan”. (Won Poerwono – bersambung/i1)
