Tak Hanya Membalik “Telapak Tangan”, Tetapi Membalik “Logika Peradaban”
IMNEWS.ID – PERUBAHAN besar dalam cara pandang secara politis dan ideal memang sedang terjadi di republik ini. Khususnya bagi masyarakat adat kraton, kedatuan, kesultanan dan pelingsir adat, di era kepemimpinan Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto ini, seperti menjadi permukaan lain mata uang. Ada sebagian yang tampak dari permukaan uang itu yang “bertolak belakang” dengan permukaan lainnya.
Intinya tidak sama antara dua permukaan itu, bila diibaratkan mata uang. Tetapi, gambaran tentang era pemerintahan Presiden RI ke-8 dengan era sebelumnya (Presiden RI ke-7), bisa disebut “bertolak-belakang”. Tetapi khusus pada cara pandang secara politis dan ideal negara/pemerintah, terhadap kalangan masyarakat adat. Dan lebih khusus lagi, yang dirasakan dan dialami Kraton Mataram Surakarta.
Karena dari yang sebelumnya berada di dalam suasana kegiatan adat yang serba “prihatin”, hampir semua bangunan nyaris tak terjangkau oleh upaya perbaikan dan pemeliharaan (revitalisasi), sejak awal kepemimpinan Presiden Prabowo ini mulai berubah. Walau Menbud RI Fadli Zon menyebut, revitalisasi kraton di tahun pertama baru 20 persen, tetapi melihat wujud nyatanya termasuk berubah secara drastis.
Kalau ada pepatah sering disebut banyak pejabat dengan kalimat “Tak Semudah Membalik Telapak Tangan”, untuk mengibaratkan sebuah perubahan yang mustahil, apa yang terjadi di kraton dalam sekitar setahun ini mungkin menjadi anomali untuk pepatah itu. Karena, “telapak tangan” itu tiba-tiba begitu mudah terbalik. Dan, bunyi pemeo “hil yang mustahal” khasnya pelawak Srimulatitu, kini menjadi nyata.
Memang, sebuah perubahan apalagi yang tergolong besar dari “sikap politik” yang sebelumnya tidak realistik dan tidak rasional, menjadi benar-benar bisa dirasakan dan dilihat wujud dan manfaatnya, perlu proses waktu. Proses inilah yang mungkin tak banyak dilihat dan dipahami publik secara luas. Proses itu dilakukan Gusti Moeng dan masyarakat adat pengikut setianya, yang lama berjuang dan “prihantin”.
Sejak memimpin Bebadan Kabinet 2004, bahkan jauh sebelum menyiapkan dukungan untuk penerus tahta Sinuhun PB XII, berbagai upaya dilakukan melalui perjuangan dan berada dalam suasana keprihatinan. Karena, tak mudah bagi Kraton Mataram Surakarta untuk “bersikap” pada era rezim Orde Baru. Begitu pula, betapa sulitnya ketika menjadi representasi kraton, mengambil “sikap” mulai zaman reformasi.
Tetapi, keputusan bijak Gusti Moeng, begitu juga KPH Edy Wirabhumi, untuk segera “keluar” dari pusaran politik praktis secara total mulai 2019. Walau sedikit “terlambat”, tetapi kelembagaan masyarakat adat dan kraton lebih cepat bisa ditahan laju arah perjalanannya menuju kondisi yang “lebih parah”. Tetapi, hikmah tetap bisa dipetik dari pengalaman menjadi anggota DPR RI dua periode terpisah.
Selain hikmah sebagai anggota legislatif yang didapat Gusti Moeng, ternyata KPH Edy Wirabhumi juga mendapatkan hikmah. Yaitu dari pengalaman menjadi Ketua DPC sebuah parpol, dan pesaing “head to head” dalam Pilkada Kota Surakarta tahun 2010. Salah satu hikmah dari pengalaman di pusaran politik praktis yang bisa dipetik adalah, bahwa “berjuang” untuk kraton “mustahil” melalui politik praktis.
“Perjuangan” dan “sikap prihatin” yang sesungguhnya dan “On The Right Track”, adalah fokus dan bersungguh-sungguh pada kerja adat di kraton. Yang salah satunya, adalah setia dan peduli merawat dan memuliakan para tokoh leluhur Dinasti Mataram. Caranya, dengan bersafari “Tour de Nyadran” bila datang bulan Ruwah, dan “Tour de Makam” bila datang musim haul atau khol leluhur dinasti.
Dengan bersafari keliling ke makam, petilasan dan pesanggrahan, di sana banyak dijumpai masyarakat adat yang merawat, memelihara dan menjaga situs makam, petilasan dan pesanggrahan para leluhur dinasti itu. Di situlah ada doa dan kekuatan bersama untuk memuliakan para leluhur, yang langsung atau tidak telah memberi kekuatan spiritual religi/kebatinan terhadap kraton dan seluruh isinya.
“Perjuangan” dan “sikap prihatin” yang dilakukan bersama seluruh masyarakat adat di berbagai wilayah yang luas itu, sangat diyakin sebagai jawaban Sang Khalik yang telah membuka “pintu rezeki” dan memudahkan mengalirkan “rezeki” untuk revitalisasi kraton. “Rezeki” yang mengalir lewat Kemenbud RI dan dua kementerian lainnya, akan memberdayakan kraton untuk menjadi sumber rezeki bagi banyak orang.
Dengan perjuangan, pengorbanan dan sikap prihatin seperti itu, kraton “diyakini” akan menjadi “sumber rezeki” masyarakat secara luas, terutama melalui pintu destinasi wisata. Manfaat secara ekonomi bagi orang banyak seperti ini, tentu bukan hasil jerih-payah kelompok pragmatis, arogan, anarkis, malas, suka foya-foya, “flexing” dengan barang mewah dengan uang yang tak jelas asal-usulnya.
Kini, hasil jerih-payah dan perjuangan Gusti Moeng bersama Bebadan Kabinet 2004 dan semua trah darah-dalem yang terwadahi dalam LDA serta berbagai elemen masyarakat adat, sudah selayaknya mulai merasakan aliran “rezeki” yang masuk kraton. Meskipun, rezeki yang dimaksud tidak selalu berujud materi atau uang. Berbagai kemudahan dan kharomah dari kraton, bisa juga dinikmati sebagai rezeki.
Pada level besar dan tinggi, adalah era kepemimpinan Presiden Prabowo yang ikut menerima kesan positif dan ideal. Tetapi, faktor lembaga Kemenbud RI dan figur tokoh Fadli Zon sebagai pejabat menterinya, punya unsur-unsur positif yang bisa bertemu sinergis dan “match” dengan kraton. Dan, khusus untuk Kraton Mataram Surakarta, faktor Maha Menteri KGPH PA Tedjowulan juga menjadi sangat menentukan.
“Pusaran” politik praktis dan sikap politik memang tak bisa dipisahkan dari proses terjadinya “anomali” hubungan antara Kraton Mataram Surakarta dengan negara atau pemerintah. Tetapi, banyak faktor lain yang bisa bersifat pribadi ikut menentukan. Mulai dari seorang Fadli Zon yang punya naluri seni dan “sutresna budaya” luar biasa, faktor KGPH PA Tedjowulan dan sebagainya.
Faktor Maha Menteri KGPH PA Tedjowulan yang pernah menjadi “tokoh antagonis” pada tahun 2004, terkesan “berbalik arah” sikap dan komitmennya, karena mengambil keputusan tepat untuk “memuliakan” diri, “habitat kraton” dan para leluhurnya. Ia sangat menentukan proses persesuaian “frekuensi” antara kraton, juga anggota FKIKN dan MAKN lainnya, dengan Kemenbud RI dan pemerintahan Presiden Prabowo.
Selain faktor Gusti Moeng yang sangat jelas dedikasi dan pengorbana serta sikap tulus-ikhlasnya berjuang demi adat, tradisi, Budaya Jawa dan nasib kraton, faktor lain yang ikut menentukan adalah figur Sinuhun PB XIV Hangabehi. Tokoh penerus tahta yang akan memimpin kraton dan masyarakat adatnya yang akan melanjutkan sejarah Mataram Surakarta itu, adalah pribadi yang memang bisa diterima semuanya.
Semuanya adalah publik secara luas, baik kerabat masyarakat adat di dalam dan berbagai elemen masyarakat di luar kraton, termasuk rezim penguasa. Semua elemen masyarakat adat sebagai pendukung legitimatif, tentu menjadi penentu. Perubahan besar terjadi oleh kekuatan kombinasi antara semua unsur dan elemen itu, menjadi bukti logika peradaban yang menginginkan hapusnya “Mataram”, ternyata “berbalik”. (Won Poerwono – bersambung/i1)
