Solusi “Menyesatkan”, Menabrak Segala Aturan Hanya untuk Alasan Ekonomis.
IMNEWS.ID – JAJARAN Bebadan Kabinet 2004 yang terus berusaha memperjelas posisi dan kedudukan lembaga secara hukum positif, sebenarnya juga berfungsi menjadi solusi. Bahkan paling bijak karena tetap menjaga harkat, martabat dan kewibawaan Kraton Mataram Surakarta, ketika rezim penguasa tidak ramah pada masyarakat adat.
Tetapi, semua yang “bersekutu”dan berlindung di balik nama Sinuhun PB XIII (alm) waktu itu, ternyata memilih jalan lain. Mereka menerima “uluran” tangan rezim kekuasaan yang sama sekali tidak menyelesaikan masalah mendasar yang dibutuhkan. Yaitu hak mendapatkan rasa keadilan, bila tidak boleh disebut “kompensasi”.
Solusi yang diharapkan bisa memberi “kompensasi” atas “perampasan” rasa keadilan sebagai konsekuensi penyerahan beberapa kedaulatan fundamental, khususnya ekonomi, ternyata “menyesatkan”. Karena, yang mendapatkan tidak semua masyarakat adat dalam kelembagaan kraton dan berbagai elemennya, melainkan hanya kelompoknya PB XIII.
Solusi pemberian berbagai bantuan dana hibah dari provinsi antara 2017-2022, lebih berkesan menciptakan perpecahan di dalam masyarakat adat. Karena praktik pemberian soluasi seperti itu, seterusnya menjadi ketergantungan yang sangat tidak mendidik. Solusi itu tetap diharapkan walau tak memiliki legal standing sebagai penerima.
Karena sudah menjadi ketergantungan pada saat masih mengalami “ketimpangan secara genetik”, wajar bila saat terjadi pergantian kepemimpinan ada rasa panik, bingung dan “takut menderita” karena tidak berpenghasilan tetap. Karena pendapatannya dari dana hibah APBD/APBN terancam hilang, maka insting rekayasa manipulatif ditempuh.
Rekayasa manipulatif terindikasi pada putusan PN Surakarta yang menolak perubahan nama “Putra Mahkota”, juga pada proses lahirnya gelar “GKR”, munculnya wasiat dan sebagainya. Semua itu, menunjukkan suasana kepanikan, kebingungan dan ketakutan beberapa tokoh akibat semua rekayasanya kandas, dan “dana hibah” tak akan didapat.
Proses pergantian kepemimpinan dari Sinuhun PB XIII kepada penerusnya Sinuhun PB XIV (KGPH Hangabehi) kali ini, menjadi momentum penting bagi perjalanan sejarah Kraton Mataram Surakarta. Karena ada fenomena perubahan/pergeseran cara pandang rezim kekuasaan ke arah yang lebih tepat, positif dan ideal dari fenomena 2004.
Karena, rezim penguasa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo ini bisa melihat lebih cermat bagaimana kelembagaan kraton dikelola para kerabat yang berkualitas, berkelas, tulus-ikhlas mengabdi dan tetap memiliki kontribusi besar pada negara. Karena kraton bisa menjadi mitra yang tepat untuk menjaga ketahanan budaya bangsa.
Perubahan cara pandang rezim penguasa sudah dibuktikan dengan pemberian dukungan terhadap revitalisasi menara Panggung Sangga Buwana, yang sudah diwujudkan peresmiannya oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Setelah itu berlanjut, dengan revitalisasi ruang display museum kraton dalam beberapa tahap ke depan.
Dukungan proyek revitalisasi dua bangunan penting ikon kraton itu, menjadi bukti bahwa rezim penguasa sudah berubah cara pandangnya terhadap kraton. Terlebih, cara pandang terhadap Bebadan Kabinet 2004 yang dipimpin Gusti Moeng, yang memiliki kapasitas dan dedikasi dalam menjaga dan melestarikan budaya serta paugeran adat.
Kredibilitas rezim penguasa juga ditunjukkan dengan kecermatannya dalam memberi sinyal akomodasi dan apresiasi terhadap hadirnya Sinuhun PB XIV Hangabehi. Karena, tampilnya Maha Menteri KGPH Tedjowulan yang “ditetapkan” sebagai ad-interim “Plt” Sinuhun, menjadi simbol dukungan sekaligus “persetujuan” rezim terhadap kraton.
“Kehadiran” rezim penguasa atau negara/pemerintah kali ini sangat cermat dan tepat dalam mengawal proses pergantian pemimpin di kraton. Termasuk bisa melihat dengan jernih apa yang direkomendasikan Bebadan Kabinet 2004 sekaligus Lembaga Dewan Adat (LDA), dan kualitas serta kapasitas tokoh calon pemimpinnya, yaitu KGPH Hangabehi.
Walau tinggal selangkah lagi mewujudkan persiapan diri menerima tanggung-jawab menjadi pemimpin Kraton Mataram Surakarta melalui upacara adat jumenengan nata, tetapi rezim penguasa tentu bisa melihat. Dengan segala kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, KGPH Hangabehi tentu lebih tepat dibanding calon “lain”.
Banyak pihak (publik) tentu bisa menilai, bahwa rezim penguasa pasti sudah mendapat informasi banyak mengenai diri tokoh Sinuhun PB XIV Hangabehi. Terlebih yang menyangkut kapasitas kemampuan, komitmennya pada upaya pelestarian dan menjaga kelangsungan kraton demi terjaganya peradaban serta sikap akomodatifnya.
Kesederhanaan dan keikhlasan menjalani “laku” (perjalanan spiritual) yang natural tentu lebih bisa diterima semua pihak, dibanding sikap congkak, arogan yang “machiavelis” untuk memenuhi ambisinya. Sinuhun PB XIV Hangabehi bukan tipe tokoh yang suka “nggege mangsa” dan menabrak segala aturan, hanya untuk alasan ekonomis. (Won Poerwono – bersambung/i1)
