Semua Milik Seluruh Dinasti, Bukan Milik Pribadi Sinuhun dan Tidak Boleh Dibagi-bagi
IMNEWS.ID – WALAU harus menunggu waktu yang akan tiba, tetapi perjalanan KGPH Hangabehi menuju “tahtanya” akan menjadi keniscayaan yang pasti atas “seizin” dan ridha” Tuhan YME Allah SWT. Pemandangan seperti itulah yang bisa “direkam” iMNews.id sampai Jumat kedua (21/11/2025), pada saat “Sang Adipati Anom” menjalani syarat shalat Jumatan sebanyak 7 Jumat di “kagungan-dalem” Masjid Agung.
Apa yang dilakukannya telah meyakinkan kalangan masyarakat adat yang selama ini menaruh harapan kepadanya, yaitu menjadi pengganti ayahandanya, sebagai pemimpin Kraton Mataram Surakarta. Namun di sisi lain, publik secara luas juga pasti banyak yang berharap positif seperti itu, mengingat peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan peradaban dunia, juga menjadi bagian tugas kepemimpinannya.
Pemandangan ketika “Sang Adipati Anom” putra tertua Sinuhun PB XIII diikuti rombongan sekitar 20-an kerabat menjalankan shalat Jumat kedua di Masjid Agung, jelas berkait dengan harapan publik secara luas terutama dari eksternal kraton. Karena, sosok calon pemimpin yang diharapkan sebagai seorang yang taat beragama dan rajin beribadah sedang dibuktikan dan sedang berjalan secara natural.
Penjelasan KRT Ahmad Faruq, abdi-dalem “Kanca-Kaji” dari wilayah Pakasa Cabang (Kabupaten) Madiun (Jatim), bahwa seorang Sinuhun Paku Buwana sejak masih Adipati Anom harus selalu dekat dengan “Kanca-Kaji”, memang itulah salah satu tugas wajibnya. Abdi-dalem juru-suranata RT Irawan Wijaya Pujodipuro yang mendampingi KGPH Hangabehi saat shalat Jumat tadi, fungsi penting penasihat spiritual religi.
Dari 20-an kerabat yang mengiringi Sang Adipati Anom menjalankan shalat Jumat siang tadi, tampak juga KP Siswantodiningrat (Wakil Pengageng Sasana Wilapa) dan KRT Suyono S Adiwijoyo (Ketua Harian Pakasa Cabang Ngawi) selain RT Irawan Wijaya Pujodipuro. “Paranpara-nata” atau “Lembaga Kapujanggan” di bidang spiritual religi terutama “Kanca-Kaji” dari Pakasa cabang, bisa memberi kebersamaan dari sini.
Kewajiban yang sedang dijalankan Sang Adipati Anom menjalankan shalat Jumat, sebenarnya merupakan kewajaran yang harus dilakukan seorang calon pemimpin di Kraton Mataram Surakarta seperti para pendahulunya. Terlebih, Ketua Pengurus Takmir Masjid Agung, KRT Muhtarom Tafsir Anom juga menegaskan, kraton punya Masjid Agung semegah itu, jelas tak bisa dipisahkan dari kewajiban seorang pemimpin.
Hal yang disinggung KRT Muhtarom Tafsir Anom saat bersilaturahmi dengan Sang Adipati Anom pada shalat Jumat pertama (14/11/2025), bila dianalisis lebih lanjut bisa dimaknai sebagai penegasan bahwa Kraton Mataram Surakarta tidak bisa dilepaskan dari eksistensi kagungan-dalem Masjid Agung. Karena antara keduanya, menjadi satu-kesatuan simbol kelembagaan kraton Mataram penerus Mataram Islam.
Satu-kesatuan simbol itu kemudian juga menunjuk pada makna tokoh pemimpinnya, karena seorang Sinuhun Paku Buwana bukan hanya sebagai pemimpin masyarakat adat, pemimpin (pelestarian) budaya dan pemimpin pemerintahan/kepala negara (dulu-Red), tetapi juga seorang pemimpin agama. Karena, sejak awal di antara nama lengkap seorang Sinuhun, disebut sebagai “abdurachman khalifatullah sayidin panatagama”.
Makna berikut dari hal yang disinggung KRT Muhtarom Tafsir Anom maupun kegiatan wajib yang sedang dijalankan Sang Adipati Anom untuk memenuhi persyaratannya, adalah rangkaian kata “kagungan-dalem”. Bahwa masjid Agung tak bisa dipisahkan dari kraton, karena faktanya adalah bagian dari “kagungan-dalem. Rangkaian kata itu merujuk pada makna “milik lembaga”, bukan “milik pribadi raja”.
“Itu anggapan yang salah besar. Sesat. Kagungan-dalem itu maknanya milik lembaga. Semua dokumen manuskrip selalu menunjuk sebutan ‘kagungan-dalem, kraton-dalem, abdi-dalem, sentana-dalem dan lainnya yang merujuk pada lembaga sebagai pemilik otoritasnya. Maka, sudah tepat sekali Gusti Wandan tegas saat menjelaskan bahwa kraton bukan milik pribadi Sinuhun. Itu Benar sekali,” tandas KP Budayaningrat.
KP Budayaningrat (dwija Sanggar Pasinaon Pambiwara) dalam beberapa kali diskusi dengan iMNews.id sebelumnya juga sempat mengkritisi penggunaan rangkaian kata itu, karena ada “trend” penyimpangan makna yang dilakukan sekelompok orang yang bergabung dengan tokoh yang baru saja mengumumkan dirinya sebagai Sinuhun PB XIV. Makna “kagungan-dalem” disimpangkan, karena ada motif-motif tujuan tertentu.
Tak hanya penyimpangan makna, beberapa waktu sampai Sinuhun PB XIII wafat apalagi pada periode 2017-2022, semua yang bergabung di kelompok itu diduga melakukan kerja adat sesuai redefinisi paugeran adat yang dianggap benar. Misalnya soal pemberian gelar kekerabatan, soal tugas pokok dan fungsi (tupoksi) “bebadan” dan perubahan kewenangan memimpin tatacara beberapa upacara adat yang tak rasional.
Praktik-praktik penyimpangan tata-nilai paugeran adat seperti itulah yang sangat dikhawatirkan para kerabat di jajaran Bebadan Kabinet 2004 pimpinan Gusti Moeng. Karena, ambisi untuk merebut tahta yang dilakukan secara serampangan agar cepat terwujud, diduga akan meneruskan praktik-praktik destruktif seperti yang sudah banyak terjadi selama enam tahun kraton ditutup dan Bebadan Kabinet 2004 diusir.
Melihat gelagat ambisi nekat yang berpotensi merusak tatanan adat dan citra lembaga kraton, momentum proses pergantian tahta ini seharusnya menggugah sikap waspada yang ekstra. Karena, hampir semua tokoh yang namanya dipasang dalam “kabinet” yang disusun dan diumumkan, kebanyakan figur-figur yang sudah tampak sepak-terjangnya yang bersifat “merusak” dan tak memiliki kapasitas pribadi layak.
Dengan pengalaman mengatasi “ontran-ontran” pada proses alih kepemimpinan tahun 2004, Bebadan Kabinet 2004 beserta Lembaga Dewan Adat (LDA)nya tentu tak akan diragukan mampu menghadapi “ontran-ontran” yang juga muncul pada proses alih kepemimpinan di tahun 2025 ini. Karena, polanya serupa dan motif tujuannya kurang lebih sama, yaitu citra diri, motif ekonomis tetapi cara yang digunakan pragmatis.
Masyarakat adat yang dipimpin Gusti Moeng dan Sang Adipati Anom tentu tak akan ragu mengambil sikap tegas menghadapi potensi ancaman pesaing yang sama sekali tanpa dasar itu. Karena kini, segenap elemen masyarakat adatnya seperti “abdi-dalem “Kanca-Kaji” dan pakasa cabang bisa menjadi daya dukung luar biasa bagi LDA untuk menjaga keutuhan kraton serta aset-asetnya, termasuk lestarinya Budaya Jawa.
Berbagai elemen masyarakat adat tentu juga setuju dan sangat berkomitmen untuk menjaga kelangsungan kraton dan semua aset-asetnya, seperti ketika Lembaga Dewan Adat dan Bebadan Kabinet 2004 merangkul semua potensi kekuatan masyarakat adat yang tersebar luas di luar kraton. Simbiosis inilah yang akan memberi jaminan riil legitimasi dan terjaganya sakralitas semua aset-aset beserta upacara adatnya.
Tak hanya kerabat, masyarakat adat yang berhimpun di cabang-cabang Pakasa tentu juga tidak setuju aset kraton dibagi-bagi oleh keluarga Sinuhun PB yang bertahta. Karena, kraton beserta isinya yang bergerak atau tidak, yang dikuasai atau tidak, yang dikelola sendiri atau pihak lain, adalah milik lembaga “kagungan-dalem” dan seluruh Dinasti Mataram. Karena dia menjadi pusat pemandu peradaban setiap zaman. (Won Poerwono -habis/i1)
