Pemimpin Selalu Disiapkan dengan “Tuntunan” Positif dan Ideal, Bukan Hasil dari Ambisi dan “Kebetulan”
IMNEWS.IDÂ – SETELAH lima pimpinan cabang Pakasa memberikan pandangan, saran dan masukannya mengenai hal-ikhwal proses suksesi atau alih kepemimpinan sepeninggal Sinuhun PB XIII (iMNews, 5/11/2025), itu adalah sangat natural dan rasional. Itu adalah bentuk kepedulian, cinta-kasih, setya-tuhu yang tulus ikhlas untuk “pasuwitan”-nya sebagai “abdi-dalem” kepada Kraton Mataram Surakarta dan Budaya Jawa.
Selain doa dan harapan sekaligus dukungan moral elemen masyarakat adat Pakasa yang jumlahnya terbesar dan mendominasi potensi daya dukung legitimatif terhadap Kraton Mataram Surakarta di bawah Bebadan Kabinet 2004 dan LDA, memang terdengar pula nuansa “galau” dan “cemas” di kalangan mereka. Walau tidak semua berani mengekspresikan dengan terus terang, seperti yang dilakukan pimpinan Pakasa Cabang Kudus.
Pakasa cabang yang dipimpin KRRA Panembahan Didik Alap-alap Gilingwesi Singonegoro (Ketua) itu, mungkin satu-satunya yang berani mengekspresikan segala perasaannya berkait proses suksesi di platform media sosial pribadinya. Begitu lengkap, begitu “berani”, terbuka dan sangat santun dalam penyampaiannya. Mungkin keberaniannya ini bisa menjadi “pembakar semangat” melakukan inisiatif pribadi yang positif.
Memang, dalam suasana berkabung sampai 40 hari atau bahkan sampai hitungan 100 hari sejak Sinuhun PB XIII wafat (iMNews.id, 2/11/2025), sudah ada “komando” dari Pengageng Sasana Wilapa/Pangarsa LDA dan Pangarsa Pakasa Punjer untuk “diam” dan “menunggu” perkembangan situasi. Tetapi, bisa dimengerti dan dimaklumi kalau ada di antara pimpinan Pakasa yang mengambil inisiatif pribadi untuk mengedukasi publik.
Idealnya memang seperti doa dan harapan serta kepatuhan menjalankan tugas dan kewajiban yang digariskan pimpinan. Bahwa setelah seluruh proses suksesi berdasar paugeran adat dilewati dan lahir pemimpin baru, segera kembali bekerja bersama menjalankan tugas dan kewajiban seperti semula. Dan harapan seperti itulah yang diekspresikan KRAT Seviola Ananda Reksobudoyo selaku Ketua Pakasa Cabang Trenggalek.
“Kalau sudah berdasar kesepakatan musyawarah agung sesuai yang digariskan paugeran adat, itu berarti sudah sah dan final. Terlebih, siapapun yang jumeneng nata nanti, harus bisa membuktikan tugas dan fungsinya menjaga tegaknya paugeran adat, melestarikan budaya dan semua produknya serta bisa mengayomi seluruh masyarakat adatnya, itulah yang kami harapkan,” ujar KRAT Seviola saat dihubungi iMNews.id.
Keberanian “mengedukasi” itu dituangkan dalam surat terbuka yang diberi judul “Serat Pandhapat Pakasa Kudus”. Saking “Pakumpulan Pakumpulan Kawula Karaton Surakarta (Pakasa) Cabang Kudus. Kagem “Para Sentana-dalem, Pepatih-dalem, lan Pengageng Sasana Wilapa Karaton Mataram Surakarta. “Serat menika ngemu panemu resmi Pakasa Cabang Kudus kangge ndukung KGPH Hangabehi jumeneng nata minangka Sinuhun PB XIV”.
“Surat terbuka ini kami publikasikan melalui akun facebook pribadi, mudah-mudahan banyak kerabat dan masyarakat adat membaca. Karena terus-terang saya dan warga Pakasa Kudus gemes. Promosi dengan postingan yang bernada menyerang dari pihak sebelah, luar biasa membanjir. Seakan-akan sudah pasti di atas angin. Tetapi, kasihan Gusti Behi, kok tidak ada yang mempromosikan,” keluh KRRA Panembahan D Singonegoro.
Ketua Pakasa Cabang Kudus itu mengungkapkan kegelisahannya saat dihubungi iMNews.id di kediamannya, Desa Singocandi, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, siang tadi. Pribadinya gelisah, kalangan warga Pakasa cabangpun mengungkapkan hal serupa kepadanya selaku Ketua Pakasa Kudus. Pertemuan pengurus dan warga dalam pengajian Senin malam (3/11) hingga Sabtu (8/11) hari ini, masih cemas memikirkan soal suksesi.
Sementara itu, sejarawan yang juga Ketua Lokantara Pusat di Jogja, Ki Dr Purwadi juga mengirim surat kepada iMNews.id, Sabtu (8/11) siang tadi, sebagai ekspresi simpatinya kepada Kraton Mataram Surakarta. Surat berjudul “Refleksi atas Kepemimpinan dan Legitimasi di Kraton Surakarta” itu, salah satunya menegaskan bahwa Kraton Mataram Surakarta adalah warisan agung Kebudayaan Jawa dan simbol peradaban.
“Kraton (Mataram) Surakarta adalah pusat nilai adiluhung yang telah bertahan ratusan tahun. Maka, penentuan seorang raja bukan perkara sederhana. Melainkan keputusan besar yang menyangkut martabat dan keberlanjutan Dinasti Mataram Surakarta. Dan konsekuensinya, pemilihan seorang raja harus melalui pertimbangan matang berdasar ‘bobot, bebet dan bibit’. Serta melibatkan seluruh trah sentana-dalem”.
“Senata-dalem dari Dinasti mataram Surakarta. Karena, raja bukan pemilik mutlak (absolut), melainkan estafet kepemimpinan yang mengemban amanah luhur. Untuk menjaga marwah kraton dan kesejahteraan masyarakat adat. Dan hal penting yang harus diingat, adalah fakta bahwa Kraton Mataram Surakarta (bahkan sejak sebelumnya), bukan milik pribadi raja, termasuk PB XIII, walaupun pernah menulis surat wasiat”.
“Secara adat dan sejarah kraton merupakan milik seluruh keluarga besar Dinasti Mataram Surakarta. Bahkan menjadi simbol persatuan identitas budaya yang diwariskan turun-temurun. Maka, model kepemimpinan di kraton, termasuk penentuan raja yang jumeneng nata, harus ditempuh musyawarah agung keluarga besar trah Mataram. Ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan perpecahan dan konflik, apalagi sampai berpanjangan.”
“Kraton (Mataram) Surakarta bukan sekadar “bangunan dan tahta”. Melainkan warisan jiwa dan amanah leluhur yang harus dijaga dengan bijaksana, bukan atas kepentingan pribadi,” tulis Ki Dr Purwadi. Ada dua hal yang sangat penting ditandasakan dalam surat itu. Yaitu penegasan bahwa Kraton Mataram Surakarta bukan milik pribadi Sinuhun PB XIII dan kraton bukan sekadar wujud “bangunan” dan soal “tahta” semata.
Dua hal itu, sudah berulang-ulang ditegaskan GKR Wandansari Koes Moertiyah di berbagai kesempatan bertemu dengan kalangan elemen masyarakat adat, baik di lingkungan internal keluarga maupun di luar kraton. Ketika dianalisis kemudian, dua hal penting isi surat itu hendak mengingatkan banyak pihak, terutama yang sedang “bersaing”, khususnya bagi kelompok di belakang yang sudah mendahului deklarasi.
Bila dianalisis lebih jauh, GKR Wandansari atau Gusti Moeng selalu mengingatkan di setiap kesempatan bahwa kraton adalah milik seluruh Dinasti Mataram Surakarta, bukan milik pribadi Sinuhun PB XIII, tentu ada alasan penting yang melatar-belakangi. Yaitu, adanya sinyal dari semua oknum yang bergabung dengan keluarga kecil Sinuhun PB XIII, termasuk oknum dari rezim penguasa, berupaya “membagi-bagi aset kraton”.
Indikasi yang sudah tercium Gusti Moeng sejak lama dan dirumuskan dalam surat Ki Dr Purwadi itu, maka peristiwa “mendahului deklarasi” itu patut dimaknai sebagai bagian dari skenario yang sengaja dirancang tokoh dalam atau di balik kelompok itu. Ketika dirunut ke belakang, kesempatan “menjambret” posisi dengan mendahului deklarasi, dimaksudkan sebagai modal utama untuk menguasai aset yang akan dibagi-bagi.
Bagi para penyusun skenario kelompok “di sarang penyamun” itu, keberhasilan menguasai kraton berarti menguasai aset yang setiap saat bisa dibagi-bagi. Dan, praktik itu sebenarnya sudah terjadi nyata. Maka, kraton hanya dimaknai sebagai wujud bangunan kuno, yang setiap saat bisa menghasilkan uang. Sementara, “tahta” hanya dimaknai sebatas pergantian kepemimpinan, yang bisa diperoleh siapa saja, kapan saja.
Banyak hal berkait dengan proses alih kepemimpinan termasuk insiden “jambret posisi” yang terjadi, akan menjadi bahasan menarik di tema-tema tulisan selanjutnya. Termasuk, beberapa potensi kerawanan yang bisa muncul akibat proses perjalanan alih kepemipinan yang menyimpang, kini dan ke depan. Mudah-mudahan, keputusan Maha Menteri KGPH Tedjowulan menerbitkan siaran pers, untuk tujuan proteksi kerawanan itu.
Sementara itu, spekulasi di panggung suksesi memang kembali membanjir di medsos. Namun, kearifan budaya yang akan menjelaskan semuanya. Mengingat, lahirnya seorang (calon) pemimpin adat di lingkungan Dinasti Mataram khususnya Mataram Surakarta, selalu diiringi ciri-ciri dan tanda-tanda positif yang setiap saat bisa muncul. Karena, kepemimpinan ideal adalah hasil “laku” panjang, bukan hasil ambisi tanpa dasar. (Won Poerwono-i1)
