Ada yang Punya Pribadi Positif, Hangat Bergaul dan Jauh dari Kesan Perbuatan Tercela
IMNEWS.ID – KINI, setelah 21 tahun dari peristiwa suksesi di tahun 2004 yang melahirkan “ontran-ontran” besar (jilid 1), datang lagi sebuah peristiwa serupa di tahun 2025 ini. Kalau pada tahun 2004 “ontran-ontran” lahir saat kepemimpinan beralih dari Sinuhun PB XII (alm) kepada penggantinya Sinuhun PB XIII, kini potensi bibit “ontran-ontran” itu sudah muncul saat kepemimpinan beralih menuju Sinuhun PB XIV.
“Ontran-ontran” dalam makna suasana “chaos” dari persaingan antara dua calon Sinuhun PB XIII waktu itu, wujudnya adalah terbelahnya sikap dan keberpihakan di antara satu-kesatuan keluarga besar putra/putri-dalem Sinuhun PB XII. Sebagian besar memilih mendukung KGPH Tedjowulan yang jumeneng nata di luar kraton, sebagian kecil bersama berbagai elemen mendukung KGPH Hangabehi menggelar jumenengan di kraton.
Friksi yang terjadi di tahun 2004 sudah sampai “chaos”, karena ada pengerahan mass pendukung di salah satu pihak yang menggunakan isu manipulatif sebagai alasannya. Tetapi, di pihak lain dukungan riil yang lebih banyak didapat karena faktor kesadaran terhadap nasib Kraton Mataram Surakarta dan posisinya sebagai sumber segala produk dari Budaya Jawa. Di sini, rezim kekuasaan “campur-tangan”, “bermain”.
Pada proses suksesi setelah Sinuhun PB XIII wafat (iMNews.id, 2/11) ini, faktanya yang terulang adalah pemberlakuan sistem alih kepemimpinan sesuai yang diatur dalam undang-undang atau aturan tidak tertulis, yaitu tata-nilai paugeran adat yang menjadi konstitusi Dinasti Mataram. Tetapi, faktor manusianya yang muncul, punya ambisi untuk merebut tahta Kraton Mataram Surakarta, karena memiliki sifat-sifat “serupa”.
“Jadi, bukan ontran-ontrannya yang ‘sengaja diulang’. Tetapi, sistem alih kepemimpinan sesuai paugeran adat itu sudah ada dan terus diwarisi turun-temurun. Tetapi, faktor SDM atau manusianya bagaimana?. ‘Kan itu yang mungkin akan mengulang cara-caranya untuk memperoleh tahta. ‘Kan sudah ada aturannya yang jelas (paugeran adat), mengapa bukan sistem peralihan yang sudah disepakati dinasti itu yang digunakan”.
“Kasus suksesi tahun 2004 terjadi, karena Sinuhun PB XII tidak punya garwa prameswari. Maka, paugeran adat menegaskan harus digunakan pasal putra tertua yang harus dinobatkan menjadi pengganti. Persoalan yang dialami Sinuhun PB XII itu, faktanya juga dialami Sinuhun PB XIII ini. Maka saya bertanya, apakah selamanya akan begini terus? Kalau seperti ini, ya kelak bisa terulang lagi,” jelas KPH Raditya LS.
Walau tak sempat berbincang panjang-lebar mengenai persoalan alih kepemimpinan yang sedang dihadapi Kraton Mataram Surakarta sekarang ini, tetapi pertemuan “ngobrol” singkat di “ampus” Sanggar Pasinaon Pambiwara, Bangsal Marcukunda, Minggu (10/11) banyak isyarat mendasar terungkap. “Ngobrol” santai KPH Raditya Lintang Sasangka dan Ki Dr Purwadi di sela-sela kegiatan sanggar itu, sangat “menginspirasi”.
Selaku “Pangarsa” (Ketua) lembaga Sanggar Pasinaon Pambiwara kraton, KPH Raditya Lintang Sasangka adalah satu di antara sedikit kerabat trah darah-dalem (Sinuhun PB X-Red) yang punya kapasitas memberikan sumbangan pemikiran solutif. Dia dan KP Budayaningrat (dwija sanggar), adalah dua tokoh yang belakangan diharapkan menjadi representasi “Lembaga Kapujanggan”, pantas diharapkan pertimbangan regulatif adatnya.
Peneliti PUSPARI LPPM UNS sekaligus dosen FEB UNS itu sempat menulis artikel di sebuah media cetak di Surakarta, untuk menyikapi suasana “hangat” dalam kandidasi pengganti kepemimpinan di Kraton Mataram Surakarta. Ia memaparkan suasana perpecahan bahkan menjadi perang terbuka terjadi dalam setiap proses pergantian raja di masa lampau. Selain itu, ditunjukkan pula modal sosial yang dimiliki kraton saat ini.
KPH Raditya Lintang Sasangka tidak menilai atau menakar bagaimana tata nilai paugeran adat berjalan di setiap momen pergantian raja di masa lampau, bahkan pada tahun 2004 dan potensi yang sudah muncul di tahun 2025 ini. Juga tidak membandingkan takaran atau penilaiannya antara para tokoh yang “bersaing” pada suksesi 2004 maupun kini, meskipun dia menyebut ada konsep ideal warisan leluhur tentang “Ratu”.
Konsep tentang “Ratu” akan menjadi bagian bahasan tulisan berikutnya, karena berkait dengan pemahaman makna sejumlah bagian lain. Yaitu mengenai “makna” di balik wujud (struktur) bangunan di kraton, soal “tahta” dan masalah pertimbangan “bibit, bobot, bebet”. Di antara sumbangan pemikiran solutif ideal yang dilontarkan, adalah pertanyaan apakah KGPH Hangabehi tak terpikir punya “garwa prameswari”?.
Pertanyaan Pangarsa Sanggar pasinaon Pambiwara yang bernama kecil BRM Bambang Irawan itu bila dianalisis lebih lanjut, senada dengan “sentilan bernada canda” yang sering diselipkan Gusti Moeng saat memberi sambutan di berbagai kesempatan, khususnya di internal kraton. Yaitu mengenai “perlunya” seorang “calon raja” memiliki “garwa prameswari”. Lahirnya calon “pemimpin” terpilih, bisa menentukan banyak hal.
Bahkan bukan hanya figur “pemimpinnya”, tetapi juga bisa menentukan eksistensi dan masa depan Kraton Mataram Surakarta, tetapi lestarinya Budaya Jawa dan terjaganya pemeliharaan peradaban kehidupan secara luas. Karena, jika seorang pemimpin lahir dari seorang “pinilih” yang segalanya “berkualitas” (bukan asal perempuan-Red), sudah mendapatkan modal 25-50 persen dari total kualitas calon pemimpin yang ideal.
Sisa kualitasnya yang 50 persen hingga 100 persen, bisa diperoleh dengan memahami dan menjalankan semua “kawruh” tentang konsep “tahta” dan “ratu”. Yaitu pemahaman tentang tugas, kewajiban dan tanggung-jawab memimpin seperti yang sudah dicontohkan para leluhur pendahulu, bahwa seorang Sinuhun Paku Buwana adalah penjaga/pemimpin masyarakat adat, penjaga/pemimpin budaya dan pemimpin dinasti plus (dulu) pemerintahan.
Karena, sejak tahun 1945 Kraton Mataram Surakarta “menyerahkan” kedaulatan politik wilayahnya ke NKRI, maka tugas, kewajiban dan tanggung-jawab seorang Sinuhun PB tinggal sebagai pemimpin masyarakat adat dan penjaga/pemimpin adat/budaya. Tetapi, eksistensinya sebagai pusat kearifan lokal (budaya Jawa), seorang Sinuhun PB juga punya tugas dan tanggungjawab memelihara peradaban, menjaga ketahanan budaya bangsa.
Kalau konsep “tahta” sudah terungkap di atas, bagaimana konsep “Ratu” harus dipenuhi sebagai bagian dari satu-kesatuan konsep “kraton”. Tokoh representasi “Lembaga Kapujanggan” kraton KPH Raditya Lintang Sasangka sudah menyinggung pada tulisan sebelumnya (iMNews.id, 9/11/2025). Di situ dia melukiskan syarat yang harus dipenuhi oleh seorang calon “Raja” Mataram dalam tiga harapan untuk tidak dilanggar.
Harapan secara spiritual religi dan kebatinan itu sebenarnya lebih mendekati “wewaler” atau larangan. Tetapi KPH Raditya menyebut, jangan sampai ada seorang “Ratu tanpa laku”, seorang “Nata tanpa labuh karya”, dan jangan sampai ada seorang “Narendra tanpa weruh kawula”. Inilah yang menjadi tantangan besar dan rasional untuk dipenuhi sebagai raja atau calon raja, termasuk dalam konteks rivalitas saat ini.
Ketika dianalisis lebih dalam, tiga syarat itu bisa dijadikan takaran untuk menimbang para calon Sinuhun PB XIV. Bagaimana pemahaman seorang KGPH Hangabehi terhadap persyaratan itu? Kapasitas apa yang sudah dimiliki? Karena, dia tokoh pertama yang “layak” ditakar dengan persyaratan itu, sebagai putra tertua PB XIII. Sementara, adik lelaki rivalnya sungguh sulit ditakar kualitasnya, walau “sukses mencuri start”.
Konsep “Ratu tanpa laku” yang bisa dijadikan peringatan bagi semua yang berkepentingan dalam proses suksesi kali ini, jelas menyangkut atau berkaitan dengan masalah kapasitas dan kualitas pribadi sebagai seorang calon pemimpin (raja). Dua hal itu bisa ditakar dari pribadi KGPH Hangabehi, karena sudah terbukti dimiliki/dilakukan walau perlu proses lebih lanjut, bukan rencana yang akan dilakukan.
Mengenai kualitas pribadi, dari perjalanan pergaulan pribadi hingga di tengah berbagai elemen masyarakat adat, juga sudah dibuktikan KGPH Hangabehi. Kalangan warga Pakasa cabang sudah banyak yang merasakan “kehangatan bergaul” dengan sosok Pengageng Museum, Pagelaran dan Alun-alun Lor ini. Dan yang jelas, reputasi pribadinya selalu positif dan jauh dari kesan dan “perbuatan tercela” seperti “rivalnya”. (Won Poerwono – bersambung/i1)
