Dukungan Legitimatif Pelestarian Budaya Jawa dari Luar Pakasa Nyaris Habis
IMNEWS.ID – RITUAL hajad-dalem “Malem Selikuran” digelar “Bebadan Kabinet 2004” tepat pada tanggal 21 Pasa/Ramadhan, Tahun Jimawal 1957/Hijriyah 1445 atau Minggu malam (31/3) lalu. Urut-urutan prosesinya, dimulai dari dalam kraton, bergerak mengelilingi Baluwarti, lalu menuju kagungan-dalem Masjid Agung.
Gerak prosesi kirab baru dimulai setelah shalat tarawih, atau tepatnya sejam setelah keberangkatan prosesi kirab serupa yang dilakukan kelembagaan Sinuhun Suryo Partono, dari kraton menuju Taman Sriwedari. Prosesi ini, diduga atas “order” Pemkot Surakarta, maka disebut “Malem Selikuran Plat Merah”.
Ritual “Malem Selikuran Plat Merah” itu, kalau tidak boleh disebut (diduga) “atas order” Pemkot, bisa saja karena antara kedua pihak yang “mengorder” dan “diorder”, merupakan bentuk kerjasama yang sama-sama mempunyai kepentingan. Yang jelas, ritual ini didukung 4 truk pasukan Brimob dan pasukan polisi bermotor.
Dengan adanya ritual “Malem Selikuran” yang disebut “Plat Merah”, berarti ritual “Malem Selikuran” yang digelar “Bebadan Kabinet 2004”, bisa disebut “Plat Hitam” karena hanya semata-mata untuk tujuan pelestarian budaya Jawa yang dibutuhkan warga peradaban secara luas, tetapi dibiayai secara mandiri atau swadaya.
Dalam terminologi jenis angkutan sesuai regulasi kepemilikan dan peruntukannya, ada jenis armada “Plat Merah”, “Plat Hitam” dan “Plat Kuning”. Ketika terminologi itu dipinjam untuk membedakan dua ritual “malem Selikuran” di atas, antara “Plat Merah” dan “Plat Hitam” setiap saat bisa berubah sesuai sudut pandang.
Dua jenis “Malem Selikuran” itu bahkan sama-sama bisa berpotensi menjadi “Plat Kuning”, tergantung bagaimana kelincahan masing-masing untuk “ngompreng” atau mendapatkan tumpangan. Tetapi, kecil kemungkinannya “Malem Selikuran Plat Hitam” menjadi “Plat Kuning”, karena ada berbagai alasan ideal yang mengendalikannya.
Beberapa alasan itu, adalah komitmen dan konsistensi untuk menjaga marwah adat, kewibawaan, harkat dan martabat kraton, yang sulit dikorbankan hanya untuk “ngompreng” atau berubah menjadi “Plat Kuning”. Tetapi, persoalan menjaga beberapa hal dengan mengedepankan nilai-nilai ideal di atas, selalu terbuka kesempatan .
Sampai berlangsungnya ritual “Malem Selikuran” kedua setelah peristiwa “insiden Gusti Moeng Kondur Ngedhaton”, 17 Desember 2022, di sisi lain masih tampak ada catatan yang berkait dengan momentum “perdamaian”, 3 Januari 2023. Di satu sisi, progres yang baik terjadi pada proses perdamaian itu sendiri.
Ilustrasi yang menjadi latar belakang peristiwa demi-peristiwa yang terjadi sejak “Bebadan Kabinet 2004” di bawah kepemimpinan Gusti Moeng selaku Pengageng Sasana Wilapa/Pangarsa Lembaga Dewan Adat, memperlihatkan banyak hal yang patut dicatat sebagai bagian perjalanan sejarah Mataram Surakarta.
Catatan besar yang dimiliki iMNews.id selama mengikuti perjalanan sejarah pelaksanaan “Malem Selikuran” sejak tahun 1985 hingga kini, dalam satu hal, event ritual yang dimeriahkan dan dibungkus “Maleman Sriwedari” dan “Maleman Pasa/Ramadhan”. Yaitu adanya perkembangan positif/baik dan negatif/kurang baik.
Perkembangan/perubahan positif atau baiknya adalah Kraton Mataram Surakarta di bawah “Bebadan Kabinet 2004” segera menarik event keramaian “Pasar Malam” dalam rangka “Malem Selikuran”, Ramadhan dan menyambut Idhul Fitri itu, dari Taman Sriwedari/Kebon Raja dan dikembalikan ke Masjid Agung dan Alun-alun Lor.
Event ritual hajad-dalem menyambut peristiwa religi selama bulan Pasa/Ramadhan hingga Lebaran/Idhul Fitri itu, ditarik dari Taman Sriwedari/Kebon Raja beberapa waktu setelah peristiwa krisis ekonomi disertai datangnya era reformasi tahun 1998. Tetapi, Maleman Sriwedari lebih dulu “tidak laku” sebelum 1998.
Jadi, catatan besar iMNews.id adalah lukisan fakta bahwa kegiatan ritual adat Kraton Mataram Surakarta selama bulan puasa, di antaranya ada “Malem Selikuran” yang digelar di Taman Sriwedari/Kebon Raja, sejak 1985 atau mungkin sejak sebelumnya, sudah nyaris kehilangan penikmat dan pengunjung yang “ngalab berkah”.
Bahkan tak hanya ritual “Malem Selikuran”, peneliti sejarah dari Lembaga Kajian Nusantara (Lokantara) Pusat di Jogja, Dr Purwadi punya catatan lebih banyak event adat lagi yang kondisinya seperti itu. Di antaranya, adalah kirab pusaka menyambut datangnya Tahun Baru Jawa/Hijriyah, malam 1 Sura dan Sekaten Garebeg Mulud.
“Sekitar 15 tahun lalu, saya ingin masuk kraton dari pintu masuk Gladag pada pukul 19.00 WIB, jauh sebelum kirab pusaka di kraton dimulai (Pukul 00.00 WIB-Red), sulitnya bukan main. Karena, jalan Slamet Riyadi sampai di perempatan Gladag, sudah penuh manusia, tidak ada ruang untuk arus lalu-lintas”.
“Padahal, saya turun dari Stasiun KA Balapan, naik becak dan hendak ke kraton, yang paling dekat harus lewat perempatan Gladag. Tetapi, antusiasme luar biasa menyambut upacara adat bernuansa spiritual kebatinan itu, terjadi 15 tahun lalu. Sekarang, nyaris hilang,” ujar Dr Purwadi menjawab pertanyaan iMNews.id, kemarin.
Trend penurunan secara kuantitatif masyarakat yang “ngalab berkah” dan para penikmat event ritual itu, diakui juga terlihat ketika “Bebadan Kabinet 2004” menggelarnya, Minggu (31/3). Dari pengamatan iMNews.id, hal serupa juga terjadi saat “Malem Selikuran Plat Merah” digelar, Minggu malam, 2 jam lebih awal.
Tendensi penurunan jumlah masyarakat pengunjung yang “ngalab berkah” event Malem Selikuran dan berbagai jenis upacara adat lain yang digelar Kraton Mataram Surakarta, harus mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Dr Purwadi mencatat, unsur esensi ritual spiritual kebatinan, perlu menjadi pokok bahasan serius.
Menurutnya, ketika ada pihak yang mengevaluasi semua ritual spiritual kebatinan dari ranah budaya Jawa seperti yang selama ini dilakukan Kraton Mataram Surakarta sebagai sumbernya, mulai saat itulah masyarakat peradaban secara luas “seperti” dihadapkan dua pilihan, “dosa” dan “tidak” kalau datang “ngalab berkah”.
Proses ke arah itu telah berlangsung selama lebih 2 dekade, sejak anasir-anasir yang terbawa faham radikalisme dan intoleran sedikit demi sedikit masuk ke Indonesia. Selain menyudutkan masyarakat pada sikap pemahaman tentang “musyrik”, “syirik” dan “bit’ah”, ada juga peran kalangan kampus dari sisi penalaran.
“Banyak saya dapati dari skripsi dan tesis bahkan disertasi, yang melakukan kajian secara keilmuan dan pengukuran dengan dasar-dasar logika, terhadap berbagai kegiatan upacara adat dan fenomena-fenomena magis-mistik di luar itu. Tujuannya, untuk mendudukkan logika pada semua kegiatan spiritual kebatinan itu”.
Ketika masyarakat awam yang rata-rata masih memiliki kenyamanan secara kebatinan dalam kehidupan spiritualnya di lingkup budaya Jawa, misalnya, kemudian dihadang dengan pilihan antara “dosa” dan “tidak” ketika “ngalab berkah” kegiatan upacara adat, tentu akan menjatuhkan pilihan yang “dianggap tidak berdosa”.
Terlebih, ketika stempel “musyrik”, “syirik” dan “bitah” itu, “dicarikan” pembenaran secara ilmiah dari kampus untuk mengkritisi sisi penalaran “ngalab berkah”, berbagai upacara adat, mitos, mistik dan sebagainya. Sejak saat itulah, sikap spiritual kebatinan masyarakat pecinta budaya Jawa “dimatikan”.
Pada gilirannya, sejak saat itulah hampir semua upacara adat yang digelar Kraton Mataram Surakarta sedikit demi sedikit terus ditinggalkan masyarakat pecinta budaya Jawa yang dulunya rajin hadir untuk “ngalab berkah”. Tetapi, dua variabel di atas bukan pasangan faktor penyebabnya.
Mungkin, sepasang variabel di atas hanya faktor utama saja. Karena, masih ada beberapa variabel lain yang tak kalah ganas pengaruhnya, bisa mengurangi dari sedikit hingga secara frontal, dari wilayah-wilayah tertentu. Ada dua variabel lagi yang lebih ganas, yaitu lembaga kekuasaan dan internal lembaga adat.
Pengaruh lembaga kekuasaan bekerja makin masif, terstruktur dan tersistem untuk menghancurkan nama besar “Kraton Mataram Surakarta”, dengan segala produk upacara adat dari budaya Jawa yang bersumber dari kraton sejak lama. Kerja penghancuran itu, paling banyak dan efektif dilakukan melalui dunia pendidikan.
Tetapi, kerja penghancuran melalui variabel internal lembaga masyarakat adat, sangat kelihatan terjadi setelah Sinuhun PB XII. Mulai “Bebadan Kabinet 2004” muncul, kekuasaan dari tingkat nasional, provinsi sampai Pemkot, menggunakan tokoh-tokoh internal masyarakat adat untuk menciptakan “kegiatan tandingan”. (Won Poerwono-bersambung/i1)
