Karena Justru Merugikan Bagi Kraton Secara Kelembagaan?
SURAKARTA, iMNews.id – Tiga tokoh penting dalam jajaran “Bebadan Kabinet 2004” yaitu GKR Wandansari Koes Moertiyah, KGPH Hangabehi dan KPH Edy Wirabhumi “mendeklarasikan” pakta integritas tentang kesepakatan untuk tidak terlibat dalam politik praktis dan politik kepartaian, menghadapi Pemilu 2024 mendatang.
Pakta Integritas itu memang tidak mereka tandatangani, tetapi diucapkan bersama-sama dan kesepakatannya diungkapkan bersama-sama oleh ketiga tokoh penting di “Bebadan Kabinet 2024” itu. Pakta Integritas mereka deklarasikan di hadapan para sentana-dalem, kerabat keluarga besar “Raja” dan abdi-dalem perwakilan “Bebadan Kabinet 2024”.
“Kita bertiga bersepakat. Minimal kita bertiga, ya. Bersepakat untuk tidak terlibat dalam politik praktis dalam menghadapi Pemilu 2024 nanti. Kalau saya dan Kanjeng Wira, sudah sepakat tidak ikut (parpol) manapun dan tidak ikut kampanye pasangan capres-cawapres manapun. Kalau Kangjeng Gusti (KGPH) Behi, yang penting jangan sampai kelihatan”.
“Ini untuk benar-benar menjaga nama lembaga kraton di mata publik secara luas, jangan sampai kraton terkesan menjadi bagian dari parpol atau pasangan capres-cawapres tertentu. Kraton secara kelembagaan harus netral. Kalau secara pribadi-pribadi di antara kita ada yang ikut kegiatan politik, itu hak pribadi yang harus lepas dari nama lembaga kraton,” tandas Gusti Moeng.
Pernyataan tegas Gusti Moeng selaku Pengageng Sasana Wilapa/Pangarsa Lembaga Dewan Adat itu, disampaikan dalam forum doa wilujengan peringatan setahun peristiwa “Insiden Gusti Moeng Kondur Ngedhaton” yang terjadi pada 17 Desember 2022. Peristiwa kembalinya jajaran “Bebadan Kabinet 2004” bekerja penuh di dalam kraton, setelah “berjuang” sejak April 2017 di luar kraton.
Perjuangan selama lima tahun lebih hingga peristiwa 17 Desember 2022 di luar kraton, karena jajaran “Bebadan Kabinet 2004” yang dipimpin Gusti Moeng atau GKR Wandansari Koes Moertiyah itu, “diusir” ke luar kraton dan semua akses pintu masuk ke kraton ditutup untuk Gusti Moeng dan para pengikutnya, bahkan untuk umum dalam beberapa waktu hingga tahun 2022.
Dalam catatan iMNews.id, “Pakta Integritas” yang dilakukan dengan bersepakatan di antara tiga tokoh itu, dalam versi agak berbeda pernah diungkapkan Gusti Moeng di tahun 2019 bahwa dirinya bersama KPH Edy Wirabhumi sudah berhenti berpolitik dan tidak ingin terlibat dalam politik praktis atau berafiliasi dengan dengan parpol manapun.
Berkait dengan deklarasi “Pakta Intergitas” di depan para kerabat jajaran “Bebadan Kabinet 2004” itu, iMNews.id berusaha mendapatkan update data terbaru tentang kesepakatan itu, namun pertanyaan konfirmasi yang dikirim kepada Gusti Moeng melalui WA, hingga kini belum terjawab.
Update data tentang pakta integritas itu, sedianya bisa menjadi kesempatan untuk menegaskan kembali pernyataan sikap yang pernah diambil pada tahun 2019. Bahwa pengalaman “berjuang melalui jalur politik menjadi anggota parpol dan duduk di kursi DPR RI dua periode terpisah lalu, ternyata tidak menguntungkan tapi justru merugikan bagi kraton secara kelembagaan.
“Saya ingat betul pesan Sinuhun yang tidak hanya sekali disampaikan, langsung atau tidak langsung saya dengar. Bahwa, kraton jangan sampai ‘dinggo jag-jagan’. Ini maknanya luas sekali, termasuk sikap Sinuhun menghadapi suasana politik di zaman Orde baru. Dan itu juga yang harus kami pahami sampai sekarang ini”.
“Bahwa ketika itu Sinuhun (PB XII-Red) banyak tinggal di hotel, agar para tamu dan kenalan baiknya tidak repot dan sulit untuk bertemu dengan beliau. Kalau Sinuhun selalu tinggal di kraton, betapa ribetnya para tamu dan teman-teman kenalannya bila harus mengenakan busana adat untuk bisa masuk kraton. Karena, kraton tidak boleh untuk ‘jag-jagan’,” tandas Gusti Moeng.
Ini tentu berkait dengan sikap politik Sinuhun secara pribadi, yang tidak ingin mengorbankan kraton secara kelembagaan. Keteladanan ini yang dinilai Gusti Moeng diperlihatkan kepada semua keluarganya dan keluarga besar kraton. Bahwa dalam satu hal saja, berpolitik bisa merugikan nama baik, kewibawan, harkat dan martabat kraton.
Untuk itu pula, dalam menghadapi Pemilu 2024 ini, “Pakta Integritas” kesepakatan tidak berpolitik sudah dideklarasikan. Seiring dengan itu, kini sedang dipelajari keluarnya aturan pemerintah daerah dan secara nasional yang melarang tempat-tempat tertentu di kawasan kraton dijadikan sebagai ajang kegiatan politik, misalnya kampanye.
Di forum doa wilujengan itu sempat disebut, ruang di kawasan inti yaitu kawasan Kamandungan, disepakati menjadi kawasan terlarang untuk berbagai kegiatan politik, walau hanya untuk menempelkan alat peraga kampanye. Mengenai ruang-ruang lain di dalam tembok Baluwarti yang sudah menjadi kelurahan tersendiri, diizinkan karena sudah masuk wilayah warga kelurahan.
“Ini semua kami upayakan untuk tetap dijaga dengan baik, agar kraton tidak dijadikan sebagai tempat jag-jagan oleh siapapun. Karena bisa merendahkan kewibawaan, harkat dan martabat kraton. Itu harus tegas kita hindari. Sebagai satu tim, kira harus kompak dan tegas untuk menjaga kraton, walau tinggal ‘sak megaring payung,” tunjuk Gusti Moeng. (won-i1).
