Gamelan Gedhe Berkualitas Bisa Sampai di Atas Rp 500 Juta/Pangkon
IMNEWS.ID – BAGI bangsa Indonesia secara umum, pengakuan Unesco terhadap gamelan dan sejumlah warisan budaya tak benda lain selain wayang, keris, batik reog Ponorogo (sedang dalam proses di Unesco-Red) serta Candi Borobudur, selain keuntungan dari sisi pengakuan dunia terhadap asal-usul dan kepemilikannya, seharusnya juga mendatangkan keuntungan secara ekonomis. Unsur keuntungan secara ekonomis inilah yang perlu dipertimbangkan banyak pihak khususnya pemerintah, aga bisa membantu negara untuk meningkatkan kemakmuran rakyatnya, mengingat sesungguhnya aset terbesar bangsa di NKRI ini adalah basis budaya.
“Saya setuju sekali, kalau banyak pihak di luar negeri membeli gamelan Indonesia yang notabene bisa diekspor. Itu jelas membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Satu perangkat gamelan gedhe yang standar, bahan perunggu dan produk baru, ukuran medium bisa seharga Rp 600 juta, dan ukuran besar sampai Rp 800 juta. Tapi, ‘kan gamelan adalah barang seni tradisi (etnik). Pasar yang paling banyak membutuhkan seharusnya pasar dalam negeri,” jelas Ki Purbo Asmoro, dalang wayang kulit terkenal yang juga dosen di jurusan pedalangan ISI Surakarta, menjawab pertanyaan iMNews.id, tadi siang.
Apa yang diceritakan Ki Purbo Asmoro itu, memang sisi lain yang penting bagi bangsa Indonesia dari unsur gamelan yang diakui Unesco. Seharusnya, sisi lain penting itu pula yang ada di balik keris, wayang kulit dan Candi Borobudur yang sudah lebih dulu diakui, serta reog Ponorogo yang sedang menunggu keputusan pengakuannya dari Unesco. Sebab, semua yang diajukan untuk mendapatkan pengakuan dunia itu, adalah asli produk kebudayaan Indonesia yang menjadi cirikhas kebhinekaan bangsa, sekaligus menjadi bagian dari cirikhas kepribadian bangsa dan NKRI.
Biaya Lebih Murah
Arah perjalanan bangsa yang dikritisi Ketua DPD RI La Nyala Mataliti di forum pertemuan Majlis Adat Kraton Nusanatara (MAKN) di Istana Maimun, Medan (Sumut) beberapa waktu lalu, disebutkan karena tidak melibatkan kraton/kesultanan/kedatuan/pelingsir adat yang tersebar di Nusantara, sebagai pemilik budaya lokal yang menjadi unsur-unsur kebhinekaan Nusantara. “Kelalaian” seperti ini yang membuat bangsa dan NKRI kini terancam perpecahan oleh masuknya anasir-anasir radikalisme dan sikap intoleransi serta lahirnya politik identitas.
Kalau para pemimpin bangsa ini lengah dan membiarkan ancaman perpecahan itu, biayanya akan sangat mahal berlipat-lipat dibanding jika para pemimpin bisa mau membawa bangsa dan NKRI ini benar-benar konsisten memelihara budayanya yang menjadi modal dasar dan asli miliknya. Sebab, biayanya jauh lebih murah, dan bila dikelola dengan baik justru akan mendatangkan keuntungan bagi negara yang bisa untuk memakmurkan dan menyejahterakan rakyatnya.
“Itu jelas sekali. Memang itulah yang dimiliki bangsa kita ini. Selain budaya, apa yang mau diandalkan dari bangsa kita? La mbok kekayaan budaya itu yang dikelola secara serius. Kalau budaya benar-benar digalakkan di semua lapisan masyarakat, pasti akan mendatangkan keuntungan bagi negara dan rakyatnya. Saya setuju apabila tiap kelurahan di Provinsi Jateng, Jatim dan DIY punya gamelan dan diedukasi untuk menguasai musiknya. Sepanjang pengalaman saya, tidak pernah ada tawuran gara-gara ada klenengan atau musik gamelan lainnya. Kalau ada campursari masuk ke karawitan, jelas bukan faktor musiknya yang menjadi penyebab tawuran,” tunjuk Ki Purbo menyinggung ekses negatif konser gamelan dalam pentas wayang kulit yang beberapa waktu lalu melahirkan ekses samping berupa tawuran.
Sejahterakan Rakyat
Dalam catatan Ki Purbo Asmoro, sebenarnya sudah sejak lama atau jauh sebelum musik etnik gamelan diusulkan Prof Dr Rahayu Supanggah (alm) untuk mendapatkan pengakuan Unesco, gamelan Indonesia khususnya gamelan Jawa sudah laku banyak, di dalam dan di luar negeri khususnya negara-negara yang universitasnya memiliki jurusan musik etnik gamelan. Hampir semua negara di Eropa, Amerika, Austalia dan Jepang, memiliki gamelan khususnya gamelan Jawa, format lengkap atau gedhe karena berisi perangkat gamelan Slendro dan Pelog, yang rata-rata berstandar kualitas baik, yang harganya antara Rp 600 – Rp 800 juta/pangkon.
Untuk pasar di dalam negeri sendiri, jika pemerintah serius ingin menjaga ketahanan budaya dan kekuataan budaya lokal sebagai cirikhas kebhinekaannya, ketika mewujudkan gamelan di setiap kelurahan di Jateng, Jatim dan DIY, bisa mengambil porsi gamelan yang kualitasnya medium sekitar Rp 300-an juta. Dengan memberi kesibukan sekaligus hiburan musik gamelan di tiap kelurahan, diyakini akan lahir kreativitas bernilai ekonomis turunannya, yang bisa melahirkan aktivitas kesenian dan destinasi wisata mirip “banjar-banjar” yang ada di tiap desa di Bali, yang sebagian besar sudah memiliki gamelan.
Sebagai ilustrasi, Kota Surakarta saat dipimpin R Hartomo selaku Wali Kota (1985-1995), sudah mulai diwujudkan tiap kelurahan punya satu unit gamelan gedhe (Slendro-Pelog) lengkap, karena saat itu pemerintah menggencarkan peningkatan income devisa negara dari sektor pariwisata, hingga diharapkan ada konser karawitan dan pentas tari di tiap kelurahan. Saat resepsi diterimanya sertifikat pengakuan dari Unesco di halaman Balai Kota Surakarta, belum lama ini (iMNews.id, 17/9/2022), seorang direktur jenderal dari Kemendikbud yang bernama Dr Restu Gunawan kembali mengingatkan kepada Wali Kota (Gibran Rakabuming), agar kelurahan yang belum mendapat gamelan diberi dan konser karawitan rutin diadakan.
Malaysia Impor Gamelan
Aksi demo yang melibatkan puluhan bahkan ratusan unit seni reog Ponorogo secara lengkap, pernah terjadi di kota Kabupaten Ponorogo di Provinsi Jatim itu, beberapa bulan lalu. Rupanya, aksi itu untuk mengartikulasi proposal pengajuan pengakuan seni reog Ponorogo ke Unesco, sebagai reaksi pemberitaan yang lumayan gencar khususnya dari Malaysia, yang terang-terangan mengklaim reog Ponorogo sebagai milik bangsanya, dan akan segera mendaftarkannya ke Unesco.
Proses menuju pengakuan Unesco untuk Reog Ponorogo, juga disebut dalam brosur yang dibuat dan disebar panitia “Konser Tiga Gamelan, Mahambara Gamelan Indonesia: Tribute to Rahayu Supanggah”, Jumat malam (16/9/2022) itu, dan Ketua Pakasa Cabang Ponorogo KRA MN Gendut Reksodiningrat mengakui adanya proses pengajuan proposal dan aksi “demo” itu. Bahkan, Ketua Paguyuban Reog Pakasa Kraton Surakarta Mataram (Katon Sumirat) KRAT Sunarso Suro Agul-agul sampai mengerahkan 300-an unit reog pada kirab budaya Hari Jadi Kabupaten, 12 Agustus lalu, untuk meyakinkan dunia bahwa reog milik Ponorogo.
Musisi etnik gamelan Dr Joko Daryanto hanya mendengar bahwa di Desa Paju, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo masih ada “besalen” yang tetap aktif berproduksi hingga sekarang. Tetapi seniman praktisi yang juga abdidalem karawitan Mandra Budaya Kraton Mataram Surakarta, tidak pernah mendengar bahwa gamelan khususnya iringan seni Reog Ponorogo dari besalen Paju itu, telah banyak “diimpor” warga Malaysia di Johor, Selangor, Penang, Negri Sembilan dan lainnya untuk keperluan aktivitas seni reog di negaranya. (Won Poerwono-habis/i1)
