Bagaimana Jika Kraton Jatuh ke Tangan Pemimpin yang tak Peduli Paugeran Adat?
IMNEWS.ID – BEBERAPA waktu di sekitar 5 September 2026 lalu, saat Sinuhun PB XIV Hangabehi menjalani upacara adat “njangkepi” tata-cara “jumenengan-nata”, (iMNews.id, 5/9), ada rekaman percakapan/pernyataan yang sangat menarik. Video pernyataan yang diunggah ke medsos akun pribadi tokoh dari internal kraton itu, kurang-lebih ingin menunjukkan hasil tanya-jawabnya dengan dua “tokoh penting”.
Dua tokoh penting yang berdiri di “dua pihak” itu, yaitu Sinuhun PB XIV Hangabehi dan seorang anak yang “mengaku” putra Sinuhun PB XIII dan juga punya “gelar serupa”. Dalam pernyataan pengantarnya, tokoh kerabat dari internal itu menyatakan bahwa dirinya tidak mengakui tokoh di dua pihak itu sebagai Sinuhun PB XIV. Karenanya, dia menempatkan keduanya seolah-olah punya posisi yang sama.
Menempatkan posisi yang sama untuk kedua tokoh ini, berkait dengan inti pernyataan dalam video itu yang ingin menunjukkan bahwa dirinya telah melakukan tanya-jawab kepada kedua tokoh di dua pihak itu. Hal yang ditanyakan adalah “visi” dan “misi” kedua tokoh itu, jika sudah memiliki “gelar dan kedudukan” itu. Dalam video itu ditegaskan, “keduanya tidak menjawab dan hanya diam saja”.
Dengan mencermati pernyataan dalam video berdurasi sekitar 3 menit dan sempat viral itu, bisa dianalisis yang menghasilkan beberapa kemungkinan. Pertama, mungkin tokoh itu membayangkan suasana “Pilkades, Pilkada, Pipres atau Pileg” yang biasa terjadi di alam demokrasi. Kedua, mungkin kurang memahami proses lahirnya seorang pemimpin di lingkungan masyarakat adat dan di politik praktis.
Masih banyak kemungkinan aneh yang bisa muncul, dari cara-cara menanyakan visi dan misi kedua tokoh yang diangggapnya “sama”, bersaing untuk merebut tahta di Kraton Mataram Surakarta itu. Tetapi satu hal yang sangat tampak dari statement di video itu, bahwa dia tidak paham/abai paugeran adat peninggalan leluhurnya sendiri. Jangan-jangan, keberanian tampil di suksesi 2004, juga karena “itu”?.
Sebelum sampai pada “hypothesis” itu, banyak pihak menduga yang bersangkutan sedang memainkan peran “diplomasi”. Tetapi, ketika pernyataan dalam video itu beredar, derajatnya sudah bukan “diplomasi”, melainkan “manuver politik” jika dia mengibaratkan kesibukan dalam proses pergantian tahta di kraton, sebagai dinamika politik praktis seperti yang terjadi di luar kraton tiap lima tahun.
Hal lain yang bisa muncul dari analisis terhadap visi dan misi yang hendak diminta dari dua tokoh di dua pihak itu, ada kemungkinan yang bersangkutan akan melakukan “assessment” (penilaian) dan “appraisal” (penakaran). Bila dugaan ini benar, maka dirinya sedang membayangkan berada di lingkungan politik praktis yang hendak memperlakukan dua tokoh itu mirip para calon di ajang “pemilihan”.
Bila dugaan itu benar, maka dia tak memahami bahwa kepemimpinan adat ranahnya sudah jauh berbeda dengan kepemimpinan politik di alam demokratis. Hampir semuanya berbeda, terutama yang menyangkut syarat dasar yang dimiliki calonnya, proses perjalanan seseorang yang hendak menjadi pemimpin, dan tanda-tanda yang menjadi ciri-ciri dan karakter seorang calon pemimpin menjadi modal dasar.
Semua yang berkait dengan beberapa proses di atas, sudah kelihatan dalam perjalanan waktu sejak lahir hingga dewasa. Dan sampai pada saatnya menerima amanah tugas kepemimpinan itu, semakin kelihatan semua tanda-tanda dan syarat yang diperlukan itu. Kepemimpinan adat yang tanpa batas waktu atau sepanjang hayat di wilayah adat, tak perlu/bukan tempatnya dideteksi visi dan misinya.
Kepemimpinan adat yang sudah banyak dipahami dalam keluarga besar Dinasti Mataram adalah kepemimpinan dinasti seperti yang dirumuskan Sinuhun PB XII : “Amung nglungguhi klasa gumelar”. Pemimpin yang selalu berusaha “hamemulya” atau memuliakan para leluhurnya, termasuk menjaga keutuhan (makna dan filosofi) segala jenis dan bentuk “pusaka” peninggalannya, yang “tangible dan intangble”.
Maka, saat menyimak hal-hal yang dilakukan Sinuhun PB XIV di awal era tahtanya, misalnya mengembalikan tradisi “wayangan malem Anggara Kasih” yang dimulai 19 Oktober 2026 lalu, itulah salah satu ciri dan tanda pemimpin Dinasti Mataram sejati. Itulah sosok pemimpin ideal yang dinanti-nanti masyarakat adat dan publik secara luas, karena contoh dan teladannya setelah Sinuhun PB XII wafat.
Sinuhun PB XIII (alm) memang tak bisa merepresentasikan diri sesuai ekspektasi berbagai pihak, tetapi kehadirannya sudah sesuai dengan paugeran adat yang dijunjung tinggi semua masyarakat adatnya. Bagaimana jika jatuh ke tangan tokoh yang jelas “tak layak” dari ukuran agama, adat dan hukum, banyak bernarasi dan tak mau tes DNA?. Apalagi jatuh ke tangan yang mengaku dirinya “Panembahan”?. (Won Poerwono-bersambung/i1)
