Bila tak Bisa Melengkapi/Menambah, Jangan Sampai Merusak/Melenyapkan
IMNEWS.ID – WALAU nyaris tak ditemukan “maklumat” penjelasan detil mengenai alasan membangun, memperbaiki, menyempurnakan dan menambah karya peradabannya saat “bertahta”, tetapi hampir semua tokoh pemimpin Dinasti Mataram telah menunjukkan niat luhurnya dalam berkarya. Mereka tulus-ikhlas “memberikan” (meninggalkan) semua karyanya sebagai “warisan”, petunjuk dan sekaligus sarana.
Raja Kraton Mataram Islam ke-3 Sultan Agung Prabu Hanyakrakusuma, meninggalkan “warisan” dasar-dasar perhitungan waktu (kalender) yang menggabungkan antara Islam dan Jawa begitu harmonis. Bahkan kemudian hanya bangsa Indonesia khususnya Jawa, yang punya kalender lengkap dengan hari, tanggal, bulan dan tahun Jawa/Islam dan Masehi serta dikuatkan dengan hari “pasaran” atau “weton”.
Dalam soal perhitungan waktu, bila ditulis dengan lengkap akan sulit dipalsukan atau dimanipusasi dalam tindak kejahatan. Kekayaan karya seperti itu, mungkin hanya satu-satunya di dunia yang dimiliki bangsa Indonesia. Kelengkapan karya seperti itu “nyaris” final, tuntas dan permanen. Tidak ada siapapun dan bangsa manapun yang bisa menggantikan dan menandingi karya perhitungan waktu itu.
Masih banyak karya-arya Raja ke-3 Kraton Mataram Islam itu yang utuh sampai sekarang, walaupun ada beberapa di antaranya sebagai penyempurnaan atau melengkapi karya tokoh leluhur sebelumnya. Karya yang berupa upacara adat, misalnya Sekaten bersama gamelannya dan ritual Sesaji Raja Wedha (Raja Suya), embriyonya dari Kraton Demak, Majapahit atau peradaban abad lebih awal lagi.
Setelah Sultan Agung Prabu Hanyakrakusuma, tokoh pemimpin Dinasti Mataram yang punya karya “tangible” (tampak/bisa diraba) dan “intangible” (tak tampak/tak bisa diraba) adalah Sinuhun Amangkurat II, Sinuhun Amangkurat IV (Jawi) dan Sinuhun PB II. Mereka membangun kraton Mataram Islam yang berIbu-Kota di Kartasura, selain karya sastra (Serat Cebolek) dan embriyo dua kotak wayang.
Wayang Kanjeng Kiai Dewa Katong dan Kiai Jimat disebut beberapa tokoh yang mengkaji sejarah, mulai dibuat beberapa Raja Mataram di Kartasura. Bahkan gamelan (Kiai Jimat) dan perlengkapannya, “blencong” Kiai Dewa Katong, juga dibuat raja-raja mulai Sunuhun Amangkurat II di Ibu Kota Kartasura. Insiden “peperangan” di zaman Sinuhun PB II, karya-karya sejarah ikut menjadi “korban”.
Berdasar data-data manuskrip yang ada di perpustakaan Sasana Pustaka dan sumber-sumber lain, beberapa tokoh pemimpin Dinasti Mataram di atas disebut banyak berkarya di bidang fisik bangunan untuk pusat pemerintahan dan segala fasilitas infrastrukturnya. Termasuk Sinuhun PB II, yang terus melanjutkan karya fisik bangunan seseudah memindahkan Ibu Kota Kraton Mataram di Surakarta.
Baru pada masa Sinuhun PB IV dan PB V bertahta, banyak dihasilkan karya yang perbandingannya lebih besar bidang aset koleksi pengisi kraton dibanding bangunan fisik. Begitu pula selama Sinuhun PB IX dan X bertahta, bangunan fisik (tangible) lebih banyak dibanding “intangible”. Saat memasuki zaman Sinuhun PB XI, dua jenis karya itu “tidak tampak”, karena banyak terlibat aksi-ekspresi.
Karya yang sifatnya membangun baru, melengkapi, menambah dan menyempurnakan bisa disebut masif pada zaman Sinuhun PB X, tanpa mengurangi/merusak satupun. Rusak dan bekurangnya aset bangunan, juga koleksi pengisi, baru terasa saat memasuki zaman Sinuhun PB XII, karena hampir bersamaan dengan Kemerdekaan RI. Perang dan konflik fisik (ideologis) telah merusak/menghilangkan “banyak” aset.
Seperti disebut dalam artikel seri sebelumnya, di masa Sinuhun PB XII bertahta yang penuh gejolak di alam perubahan tatanan dunia, Kraton Mataram Surakarta ikut menjadi “korban” yang tak ternilai. Karena, kompleks “ndalem” Kepatihan sebagai eks pusat pemerintahan ekskutif “negara” (monarki), “dihancurkan” dan “dijarah” isinya. Tak hanya itu, lahan kompleksnya itu, juga “dijarah habis”.
Masih banyak “pengorbanan” yang dialami Sinuhun PB XII secara “disengaja” dan “tak disengaja”, sejak bertahta mulai Juni 1945 hingga akhir hayat (2004). Karena, kawasan kraton seluas 90 hektare dari gapura Gladag hingga gapura Gading, kini mungkin tinggal separo dari luas semula. Banyak yang diduduki lalu pindah-tangan untuk berbagai keperluan, tetapi juga banyak yang “dihibahkan”.
Berbagai peristiwa yang intinya berujung “penjarahan” itu, menjadi keniscayaan sejarah yang menyakitkan, tetapi harus diterima. Sangat berbeda halnya ketika Gusti Moeng diberi gelar “Putri Mbalela”, yang membuatnya terkesan “melawan raja”. Tetapi itulah komitmen untuk melawan siapapun yang “menyimpangkan” sabda “amung nglungguhi klasa kang gumelar”, yang maknanya harus menjaga keutuhannya. (Won Poerwono-bersambung/i1)
