Nilainya Mahal, Tetapi Menjadi Konsekuensi dan Simbol yang Membanggakan
IMNEWS.ID – BELUM lama ini, komunitas wadah para lulusan Sanggar Pasinaon Pambiwara bernama Pasipamarta, menggelar acara pertemuan rutin tiap Minggu Pon. Dan pertemuan Minggu Pon (13/9) di ndalem Kayonan, Baluwarti milik Gusti Ayu (GKR Ayu Koes Indriyah) itu, dihadiri sekitar 100 warganya. Acara di pertemuan itu unik, yaitu pengenalan dan tata-cara mengenakan busana kebesaran “Kampuhan”.
Entah karena terbatasnya waktu, acara edukasi pengenalan busana kebesaran dan tata-cara mengenakan upacara adat itu, tak semua bagian bisa dijelaskan dan diperagakan. Karena, bagian dari busana adat komplet atau “sak-pengadeg” itu memang banyak, dan butuh keahlian khusus oleh orang yang benar-benar memahami adat tradisi kraton, secara profesional. Padahal, busana ini jarang dikenakan.
“Busana adat upacara kebesaran yang sering disebut ‘kampuhan’ atau ‘dodotan’ ini, memang jarang dipakai. Karena, hanya saat ada upacara adat kebesaran saja, yaitu Garebeg Mulud, jumenengan-nata dan tingalan jumenengan. Karena jarang dipakai, maka saya sarankan sering latihan sendiri di rumah. Minimal sebulan sekali. Agar hafal bagian, ukuran dan urutannya,” ujar KP Budayaningrat.
KP Budayaningrat adalah “dwija” di Sanggar Pasinaon Pambiwara Kraton Mataram Surakarta. Dia adalah satu di antara sedikit guru pengampu pengetahuan berbagai jenis busana adat di dua sanggar milik kraton. Dia juga pengamat budaya dari “lembaga kapujanggan” kraton, yang sering diminta mengisi acara edukasi tentang Budaya Jawa di forum pertemuan Pasipamarta pimpinan KP Siswantodiningrat itu.
Hal yang menarik untuk dicermati dari “kursus” kilat tentang busana “sikepan ageng dodot sampir kunca” atau “kampuhan” di depan forum Pasipamarta itu, adalah pernyataan KP Budayaningrat tentang pengetahuan langka yang diajarkan itu. Menurutnya, pada periode zaman sebelum 1945, seseorang berpangkat “Lurah” bisa memiliki seperangkat seragam “kampuhan” lengkap, “sak-pengadeg”.
“Sak-iki, pangkat Pangeran wae durung karuan kuat tuku”, ujarnya saat mengedukasi jenis-jenis “kampuh” berupa kain “jarik” super panjang yang sering digunakan dalam seragam busana “kampuhan”. Dia menyebut ada lima jenis busana “kampuhan” di kraton, yang dikenakan dalam setelan “sikepan ageng dodot sampir kunca”, pada upacara adat khusus yaitu jumenengan, tingalan dan Garebeg Mulud.
Saat berlangsung “kursus” di forum Pasipamarta itu, KP Budayaningrat yidak menyebut nilai nominal keseluruhan maupun sebagian dari 1 set atau setelah busana adat kebesaran upacara itu. Tetapi, kalangan pimpinan Pakasa cabang yang diibaratkan identik pejabat “Bupati Manca” pada pemerintahan kraton sebelum 1945, kini sudah banyak yang mencoba memakainya, bahkan memiliki sendiri.
Bila dicermati, pernyataan KP Budayaningrat bahwa pada masa dahulu pangkat “Lurah” sudah bisa membeli seragam “kampuhan sak-pengadeg”. Karena jabatan Lurah pada zaman “nagara” (monarki) Mataram Islam Surakarta, sudah memiliki otoritas atas wilayah desa dengan penghasilan lumayan. Apalagi jabatan “Lurah” saat itu, seragam “kampuhan” adalah busana dinas aparat pemerintah wajib dimiliki.
“Sekarang sudah berubah era pemerintahannya. Yang dilakukan di internal kraton hanya tradisi adat dan budayanya. Maka, seragam seperti itu hanya dimiliki jabatan dan elemen tertentu. Belum tentu semua Pangeran sentana-dalem punya seregam itu. Apalagi elemen Pakasa atau pimpinannya. Karena, ya termasuk busana langka, yang menyebabkan tinggi (mahal) nilainya,” jelas KP Budayaningrat.
Dwija Sanggar Pasinaon Pambiwara yang dimintai konfirmasi iMNews.id, Senin (21/9) siang tadi selebihnya menyebutkan, satu set/setel atau “sak-pengadeg” busana “pisowanan ageng” itu paling murah sekarang Rp 4,75 juta. Yang di atasnya sangat bervariasi, tergantung ukurannya dari besar (L), sedang (M) atau kecil (S). Ada yang lebih mahal, karena mutu bahan dan motif bordir berbeda.
Memiliki busana adat untuk “pisowanan ageng” lengkap “sak-pengadeg” seharga Rp 5 jutaan, mungkin nilainya kecil saat dikonversi pada zaman abdi-dalem pangkat “Lurah” memilikinya. Walau kini busana itu hanya dikenakan setahun 1-2 kali hanya di kraton, justru di situlah letak spesifik dan istimewanya hingga masuk kategori busana langka. Kelangkaan dan berbagai nilainya membuatnya jadi mahal.
Di zaman sekarang saat para pimpinan Pakasa diibaratkan sebagai pejabat “Bupati manca”, rata-rata bisa mengenakan setelah busana itu. Bila belum bisa membeli, di Kota Surakarta tersedia cukup jasa jasa yang melayani sewa-menyewa yang masih bisa dijangkau kalangan menengah ke bawah. Apalagi dalam situasi ekonomi sulit macam sekarang, untuk membayar ongkos “berdandan” saja ada yang mengeluh.
Melihat fakta-fakta di lapangan yang berkait dengan urusan pelestarian Budaya Jawa yang bersumber dari kraton, memang tidak bisa diukur dari seberapa sukses khususnya secara ekonomi, kehidupan seseorang di lingkungan masyarakat adat. Juga tidak bisa diukur seberapa tinggi jabatan publik di luar kraton. Karena, kerja pelestarian di kraton lebih ditentukan seberapa besar “niat suwita” di kraton.
Karena ukurannya niat dan sikap tulus-ikhlas “suwita”, agar Kraton Mataram Surakarta tetap terjaga eksistensinya sebagai sumber Budaya Jawa, maka dalam situasi dan kondisi seburuk apapun, semangat pengabdian masyarakat adat tetap tinggi. “Pisowanan ageng” Sekaten Garebeg Mulud dan “njangkepi” tata-cara “jumenengan-nata” belum lama ini, menjadi bukti semangat, niat dan sikap itu.
Ada 2 ribuan masyarakat adat berbagai elemen yang sowan, semuanya mengenakan busana adat “Jawi jangkep”. Bahkan, ada di antara 40-an pimpinan Pakasa cabang, mengenakan busana adat kebesaran “pisowanan ageng”, meskipun juga ada yang tak hadir karena berbagai alasan. Tetapi dalam soal upaya pelestarian Budaya Jawa dengan beberapa ukuran di atas, ada pimpinan Pakasa cabang yang patut diteladani.
Karena, tidak hanya dirinya selaku pimpinan yang mampu memuliakan dirinya, tapi juga punya niat baik untuk “memuliakan” kalangan anggotanya, warga cabang. Seperti KRRA Panembahan Alap-alap Gilingwesi Singonegoro misalnya, dalam soal loyalitas dan semangat “pasuwitan” tak perlu diragukan lagi. Apalagi, hal-hal yang sedang sulit diwujudkan pihak lain, justru bisa dirasakan warga cabang.
Mencermati profil Ketua Pakasa Cabang Kudus itu, memang bukan potret seorang pengusaha sukses, pejabat tinggi atau keturunan “juragan” yang kaya-raya. Ia hanya trah keturunan Sunan Kudus, pengasuh Majelis Taklim yang hidupnya bisa disebut tidak berlebih. Tetapi KRRA “Panembahan Kudus” bisa memikirkan kalangan wargaya, dengan mewujudkan edukasi peningkatan ketrampilan anggota Pakasa.
Dia mengundang seorang instruktur lulusan Sanggar Paes Tata-Busana Penganti Jawa kraton, lalu warga Pakasa dikumpulkan untuk diajarkan pengetahuan jenis dan cara mengenakan busana pengantin “dodotan” gaya Surakarta. Edukasi itu memang belum mengkristal menjadi keahlian atau jasa rias khusus busana upacara adat. Tetapi semangat, niat dan sikapnya melestarikan budaya tulus-ikhlas. (Won Poerwono-i1)
