Proses Perubahan Tata-Ruang Makam di Kudus dan Surakarta Ada Kemiripan
IMNEWS.ID – SEBELUM tahun 1980-an, wilayah Kota Surakarta yang tak begitu luas itu memiliki 20 titik lokasi makam yang rata-rata berukuran 500×500 meter. Tetapi, sebagai Ibu Kota “nagari” (monarki) Mataram Islam yang menjadi pusat pemerintahan dan pusat kegiatan enokomi selama 200 tahun (1745-1945), wilayah kota tentu makin sesak oleh populasi dan berbagai kegiatan negara dan warganya.
Dengan “kesederhanaan/kelonggaran” kebijakan di bidang pemakaman warganya jika ada yang meninggal, tentu lahan wilayah Ibu Kota tak akan bertahan lama lagi bisa menyediakan ruang nyaman bagi yang hidup dan ingin berkembang. Apalagi, setelah dunia memasuki tananan modern mulai tahun 1945, bersamaan lahirnya negara republik (RI), kebutuhan ruang untuk hidup dan berkembang makin berlipat.
Dengan tatanan negara baru (UU Pokok Agraria) dan penentuan batas wilayah Kota Surakarta, serta kebutuhan perkembangan kehidupan (zona industri), sudah menampilkan tiga hal yang faktanya tidak saling mengisi/mendukung. Terlebih, ketika realitas membutuhkan ruang yang cukup untuk memakamkan bagi warga yang meninggal. Kebijakan untuk inipun, masih mengacu gaya atau model lama (kraton).
Karena unsur-unsur perkembangan peradaban sebelum ada UU Pokok Agraria yang dihasilkan NKRI mulai 1945, Kota Surakarta nyata-nyata sudah padat. Bukan karena perkembangan kebutuhan kehidupan dan peradaban yang makin modern, tetapi karena sudah ada warisan 20 atau 30 titik lokasi makam di dalam kota, bahkan lebih, rata-rata seluas 2.500 meter persegi saat kraton bergabung ke NKRI.
Begitu lewat tahun 1980-an yang menampilkan perkembangan kota begitu masif akibat ada slogan-slogan pencitraan pemerintaha rezim Orde Baru, “berseri” (bersih, sehat, rapi, indah) misalnya, saat itulah lahan-lahan kosong benar-benar habis untuk berbagai kebutuhan. Tak hanya lahan makam umum (TPU) atau tanpa label persemayaman tokoh penting (terutama kraton), lapangan olah-ragapun “diembat”.
Kalau makam warga Tionghoa di Lampung Vetoran, Jebres, yang berukuran 10-an hektare digunakan untuk kampus UNS, ISI Surakarta dan kompleks kantor Taman Budaya Jawa-Tengah di Surakarta (TBS), Surakarta Techno Park (STP), perkantoran pemerintah dan pemukiman, itu memang rasional. Karena, kebutuhan ruang untuk mendirikan infrastruktur kota, karena konsekuensi perkembangan riil peradaban.
Perkembangan kebutuhan kehidupan dan peradaban setelah 1945, tentu berlipat-lipat perluasan ruang dan keperluan pemanfaatannya, terlebih saat perkembangan di sektor ekonomi butuh perluasan untuk zona industri. Maka, tidak aneh mulai tahun 1950-an hingga 1980-an “lahan kosong” di dalam Kota Surakarta sudah “nyaris” habis. Padahal, selain atau di antara 30-an titik lokasi makam itu ada 4 makam “warisan” yang namanya sesuai 4 arah mata angin pemberian kraton.
Yaitu, makam Purwalaya di ujung timur kota, makam Untaralaya (utara), makam Daksinalaya (selatan) dan Purwalaya (barat). Terlebih, dua di antara 4 makam “bersejarah” itu, yaitu Purwalaya masuk Kecamatan Kartasura dan Daksinalaya masuk Kecamatan Grogol, wilayah administrasi Kabupaten Sukoharjo sejak batas kota ditentukan. Dari tahun ke tahun sampai 80-an, lahan kosong terus menyusut.
Bila mencermati profilnya, Kota Surakarta sebelum NKRI lahir lahan wilayah Ibu Kota “negara” (monarki), sudah dipenuhi oleh kebutuhan kehidupan dan peradaban saat itu. Tak hanya untuk infrastruktur pusat pemerintahan, pemakamanpun butuh ruang makin masif. Apalagi kebutuhan sarana olah-raga yang meningkat tajam saat Sinuhun PB X (1893-1939), yang puncaknya saat PON 1 digelar di Surakarta.
Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-1 digelar di Kota Surakarta 9-12 September 1948, yang kemudian ditetapkan sebagai Haornas 9 September. Karena kebutuhan infrastruktur olahraga itu, nyaris tiap kecamatan punya lapangan sepak-bola selain Stadion Sriwedari. Lapangan Manahan juga ditingkatkan kelasnya menjadi stadion 3-4 dekade lalu, selain lapangan bola yang ada di tiap kelurahan.
Selain gambaran perubahan tata-ruang kota dari penuh makam (TPU) dan lapangan bola menjadi nyaris langka lahan kosong untuk berbagai kebutuhan setelah tahun 1980-an, termasuk untuk tempat pembuangan akhir (TPA) sampah, punya problem mirip terjadi di Kabupaten Kudus. “Kota Santri” ini memang punya lahan lebih luas dibanding Surakarta, tetapi pemenuhan kebutuhan ruang jadi problem serius.
Dari penjelasan KRRA Panembahan Alap-alap Gilingwesi Singonegoro (“Panembahan Kudus”) dan berbagai sumber menyebut, Kota (Kabupaten) Kudus jauh lebih dulu ada dan berkembang dibanding Surakarta. Sunan Kudus yang hidup antara tahun 1400-1550-an, telah menurunkan banyak trah dan menyebar ke mana-mana, sampai jauh ke luar Jawa, bahkan ke luar negeri seperti Inggris dan Belanda.
Jumlah dan jenis warisan sejarahnya lebih tua tetapi lebih sedikit dibanding Kraton Mataram Surakarta di Kota Surakarta Hadiningrat. Tetapi problem yang dihadapi dalam perkembangan kehidupan dan peradaban di kedua kota itu, rata-rata sama. Yaitu banyak lahan makam umum, apalagi tak ada tokoh penting di dalamnya, pasti menjadi korban kebutuhan perluasan ruang infrastruktur kota.
Bahkan, yang problem yang dihadapi Kudus lebih serius, karena perubahan tata-ruang akibat kebutuhan ruang untuk mendirikan infrastruktur kota dan berbagai keperluan lain sampai “menggilas” dan “mencabik-cabik” makam tokoh penting leluhur Dinasti Mataram. Makam Adipati Tirtakusuma mertua Sinuhun Amangkurat Jawi (IV) itu, terpenggal menjadi beberapa bagian oleh berbagai keperluan.
Perihal bagaimana proses perubahan tata-ruang lahan makam tokoh penting sampai “tak disadari” para pemangku kepentingan di Kabupaten Kudus, memang tak ada kaitan dan di luar jangkauan masyarakat luas selama proses berlangsung. Walaupun, ada para figur trah tokoh “cikal-bakal” Kabupaten Kudus, juga trah keturunan Kanjeng Ratu Kentjana dan Sinuhun PB II serta lembaga Kraton Mataram.
Bagi KRRA “Panembahan Kudus” beserta pengurus Pakasa Cabang Kudus yang ia pimpin, yang baru saja berinteraksi dengan trah Adipati Tirtakusuma, bisa disebut hanya bagian dari kesadaran publik yang baru lahir. Ada lebih seribu orang warga trah Sunan Kudus yang tersebar di di dalam dan luar negeri, masih aktif berkumpul di Kudus, untuk sekadar keperluan reuni dan kangen-kangenan.
Tetapi soal urusan “mempersoalkan” nasib makam Adipati Tirtakusuma, mungkin masih jauh dari harapan publik yang berkembang dalam sepekan terakhir ini. Meski begitu, KRRA Panembahan Kudus punya perhatian khusus untuk memikirkan nasib makam Adipati Tirtakusuma ini, karena berkait dengan bidang tugas Pakasa Cabang Kudus yang ia pimpin, terutama dalam upaya pelestarian Budaya Jawa.
Terlebih, hingga kini Pakasa Kudus belum punya basis event andalan seperti yang rata-rata dimiliki Pakasa cabang lain, yaitu ritual haul tokoh leluhur Dinasti Mataram dan lokasi makam yang menjadi pusat kegiatannya. Padahal kini, misteri makam Adipati Tirtakusuma semakin terbuka dan perlu perhatian banyak pihak, untuk bersinergi “menyelamatkannya” di satu sisi, dan “memuliakan” di sisi lain. (Won Poerwono-bersambung/i1)
