Benarkah Pernyataan Terbuka KGPH PA Tedjowulan Sudah Lama Ditunggu?
IMNEWS.ID – PERISTIWA “damai” antara Sinuhun PB XIII (alm) dengan Gusti Moeng (GKR Wandansari Koes Moertiyah) selaku Pengageng Sasana Wilapa/Ketua LDA, 3 Januari 2023, adalah peristiwa puncak dari “insiden Gusti Moeng Kondur Ngedhaton” pada 17 Desember 2022. Dalam salah satu makna konotasi positifnya, peristiwa puncak itu diharapkan menjadi akhir dari puncak pertikaian, “Insiden MOM 2017”.
Peristiwa “simbol bersatunya” kembali seluruh elemen kerabat dan para pengikut masing-masing serta seluruh masyarakat adat di luar pro-kontra, diharapkan menjadi akhir dari segala perbedaan, friksi antara Sinuhun PB XIII bersama kelompoknya dengan kelembagaan kraton yang diwakili Gusti Moeng. Peristiwa damai itu juga diharapkan menjadi puncak pergesekan, untuk berbalik arah menjadi rukun.
Tetapi, fakta yang terjadi dalam proses perjalanan ke arah yang diharapkan sejak peristiwa 3 Januari hingga Sinuhun PB XIII wafat (iMNews.id, 2/10/2025), tidak seindah yang diharapkan. Sinuhun PB XIII yang semakin memburuk kesehatannya akibat proses puncak kerusakan dua organnya, justru “dibawa menjauh” dari proses perdamaian yang sesungguhnya dan sangat lama “hilang” dari kekerabatan di kraton.
Dari waktu ke waktu sejak 3 Januari itu, faktanya nyaris tak menunjukkan etikat baik untuk “berdamai”. Sinuhun PB XIII tak paham telah “dikuasai” kelompok yang memang tidak ingin berdamai dengan “otoritas kelembagaan”. Mereka adalah pribadi oknum/kelompok kecil dari berbagai kepentingan, yang bergabung ke dalam kelompok besar, memainkan peran atas nama Sinuhun dan kraton, di dalam dan di luar kraton.
Setiap gelar upacara adat besar selepas peristiwa “damai” sejak tahun 2023, fakta yang ada nyaris tak menunjukkan tanda-tanda dan ciri-ciri untuk saling berdamai. Peristiwa “damai” (3 Januari 2023), ternyata hanya untuk “top leader” masing-masing pihak, dan proses perdamaian yang diharapkan bisa berjalan pelan-pelan sampai ke jajaran paling bawah, ternyata tidak pernah terwujud sampai kini.
Kalau dianalisis lebih lanjut, peristiwa “Insiden MOM 2017” mungkin menjadi sejenis “perang dingin” atau bentuk lain perang yang fenomenal dalam perjalanan sejarah keluarga besar Mataram Surakarta. Dan “perang dingin” selama 6 tahun (2017-2022), justru paling banyak memakan “korban”. Padahal, tidak mutlak menjadi kelanjutan atau hanya bagian dari “ontran-ontran” pergantian tahta di tahun 2004.
Tanggal 2 November 2025 menjadi akhir hayat Sinuhun PB XIII, sekaligus puncak “perang dingin” yang selama 9 tahun berlangsung sejak 2017. Momentum pergantian tahta yang begitu panas dihiasi berbagai aksi “perang” yang sudah “menghangat”, terutama di medsos, seakan menjadi puncak segala “fenomena penyimpangan” atau “degradasi” kualitas dan standar moral-etika di kraton dari salah satu pihak.
Singkat kata, pada saat yang menjadi awal perjalanan Sinuhun PB XIV Hangabehi tampil menjalani proses untuk menggantikan tahta sang ayah (Sinuhun PB XIII) ini (iMNews.id, 13/10/2025), nyaris berada tengah puncak “fenomena penyimpangan” itu. Kisahnya mirip dalam episode pentas wayang konvensional “sedalu natas”, seorang tokoh (kaindran-Red) hadir pada sesi “Pathet Sanga”, yang “mebawa solusi”.
Walau “masih sangat samar-samar” misi yang dibawanya, tetapi pernyataan tegas SK Kemenbud RI yang menunjuk Maha Menteri KGPH PA Tedjowulan sebagai “Plt Sinuhun”, ibarat tokoh “Kaindran” yang turun di “ngarcapada” sebagai solusi. Dia membawa angin yang mengurangi panasnya bara api perebutan tahta. Secara pelan-pelan, “kekuatan” yang disinergikan dengan “kelembagaan kraton”, mampu menurunkan tensi.
Agaknya, kehadiran “Sang Panembahan” Tedjowulan ini menjadi “tambahan” kekuatan yang selama 21 tahun “dibangun” Bebadan Kabinet 2004 dan LDA. Waktu yang sangat panjang itu, terkesan tidak cukup untuk menyusun “kekuatan”, karena potensi tantangan yang membuat rusak wibawa, kehormatan, harkat dan martabat kraton luar biasa. Selama itu, jajaran “Bebadan” dan LDA jatuh-bangun dan banyak “korbannya”.
Di berbagai kesempatan Gusti Moeng menegaskan dan pernyataan terbarunya saat menjadi pembicara dalam sarasehan nasional Catur Sagatra di makam bekas Kraton Kartasura (iMNews.id, 26/4), sangat meyakinkan. Waktu yang sangat panjang itu harus dilalui untuk mendapatkan putusan MA RI (29 Agustus 2022) sebagai legal standing Lembaga Dewan Adat (LDA), ternyata perlu unsur lain yang membuat manjur.
Unsur lain yang membuat “manjur” upaya mempercepat terwujudnya kewibawaan, kehormatan, harkat dan martabat kraton itu adalah kehadiran Maha Menteri KGPH PA Tedjowulan. Melalui beberapa pengakuan/pernyataan terbukanya di depan publik, langsung atau tidak langsung, dia telah memberi energi kekuatan bagi eksistensi “otoritas kelembagaan” kraton, yaitu Bebadan Kabinet 2004 dan Lembaga Dewan Adat.
Di sisi lain, kehadirannya telah memberi dukungan legitimasi terhadap eksistensi KGPH Hangabehi sebagai Sinuhun PB XIV, penerus dan pemimpin masyarakat adat Kraton Mataram Islam Sirakarta. Dukungan legitimasi ini bahkan muncul belakangan setelah meluasnya dukungan legitimasi dari kalangan masyarakat adat, jauh dari luar kraton, utamanya warga Pakasa cabang yang telah mengupayakan “wiradat”.
Di seri sebelumnya, rakor peningkatan “pengamanan” ritual Garebeg Besar dan kirab pusaka malam 1 Sura tahun 2026, disebut telah melempar beberapa bahkan banyak sinyal. Salah satu sinyal itu, datang dari Maha Menteri KGPH PA Tedjowulan yang menegaskan lagi sikapnya yang sinergis dengan LDA dan Bebadan Kabinet 2004 di satu sisi, dan dukungan legitimasi untuk Sinuhun PB XIV Hangabehi di sisi lain.
Sinyal ini seakan menjawab beberapa “misteri” mengenai peristiwa di balik suksesi 2004, seperti yang diceritakan adik Sultan HB X, yaitu GBPH Yudaningrat saat bersama Gusti Moeng menjadi pembicara sarasehan Catur Sagatra. Salah satu hal yang sesuai antara fakta yang diungkap Gusti Yuda dengan pernyataan Maha Menteri , adalah bahwa KGPH Tedjowulan dipandang memang “tidak memenuhi beberapa syarat”. (Won Poerwono – bersambung/i1)
