Konflik “Diciptakan” dan Dijadikan Alasan “Memarginalisasi” Kraton
IMNEWS.ID – MARAKNYA “kebebasan” berekspresi di awal alam reformasi mulai tahun 2000-an, memberi kesempatan bagi siapa saja terutama kalangan menengah ke bawah semakin “berani” berkreasi dan berinovasi. Tetapi “kebebasan” itu menjadikan suasana kehidupan seni-budaya di Surakarta dan sekitarnya dilematis. Karena, di sisi lain ada kecenderungan “memarginalisasi” kraton, sebagai sumber Budaya Jawa
Di satu sisi, kebebasan itu dianggap sebagai hak asasi tiap warga negera untuk berekspresi. Terlebih, ketika kebebasan itu menjadi bungkus sebuah aktivitas yang sudah masuk wilayah industri seni-budaya, untuk kepentingan memajukan dan mengembangkan indsutri pariwisata. Kota Surakarta memang telah lama terbentuk dan diwarnai oleh seni-budaya Jawa yang terpancar dari Kraton Mataram Surakarta.
Oleh sebab itu, materi sajian untuk industri pariwisata di Kota Surakarta dan sekitarnya, tentu berbasis dari seni-budaya yang bersumber dari Kraton Mataram Surakarta. Ketika potensi ini disadari kekuatannya berkait dengan eksistensi kraton, seharusnya sektor kepariwisataan yang diprogramkan dan digerakkan oleh pemerintah di berbagai tingkat, berbasis potensi di lingkungan kraton.
Tetapi, faktanya yang terjadi selama 80 tahun kraton berada di dalam NKRI, setidaknya saat pemerintah menggalakkan devisa dari sektor kepariwisataan, yang tampak tidak seperti “teori” dan harapannya. Kraton sudah termarginalkan di era rezim Orde Baru (Orba), tetapi masih tersingkirkan oleh “kebebasan berekspresi” di awal era reformasi. Kini, angin sejuk bertiup memberi harapan “menjanjikan”.
Kehadiran bantuan revitalisasi dari Kemenbud RI bagi 15-an kraton se-Nusantara termasuk Kraton Mataram Surakarta, menjadi harapan dan kesempatan baik untuk menata diri. “Perhatian” pemerintah itu bisa dimaknai sebagai bagian dari rasa keadilan menjadi hak konstitusional kraton. Dan kraton berharap, revitalisasi ini akan menjadi modal kekuatan untuk menjaga eksistensi, berswadaya dan mandiri.
Memang perlu dirumuskan lagi bentuk-bentuk “pemberdayaan diri” sampai berswadaya, yang hasilnya bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhan seluruh rumah-tangga masyarakat adat dan tradisi kraton atau mandiri. Ini perlu kajian dan manajemen yang berdisiplin “tinggi”, tetapi juga perlu dijaga agar jangan sampai masuk ke wilayah industru seni-budaya yang kadang mengorbankan kaidah bakunya (adat).
Tetapi, pasti ada cara lain agar kraton-kraton di Tanah Air bisa mandiri dan berswadaya menghasilkan biaya untuk mencukupi kebutuhannya sendiri. Karena, negara kerajaan (monarki) Belanda, ada hasil entah dari pengelolaan aset atau apapun yang bisa menjadi sumber pembiayaan kraton dan masyarakat adatnya. Begitu juga negara-negara monarki lain, termasuk Jepang, Malaysia dan sebagainya.
Dengan mendorong kraton mendapatkan rasa keadilan sesuai hak konstitusional dan maniri dalam operasional konsep manajemennya, kehidupan budaya, tradisi dan adat di lingkungan kraton tak akan “dianggap” menjadi beban negara. Meskipun, tugas dan kewajiban negara melindungi/menjaga eksistensinya, tetap menjadi keharusan. Karena kekuatan budaya dan adatnya, justru akan menjadi modal ketahanan nasional.
Ketika mengurai prinsip-prinsip memberi rasa keadilan untuk tujuan yang ideal bagi kraton, maka praktik-praktik “politis” yang memarginalkan kraton pada beberapa dekade lalu, justru menjadi “bumerang” bagi negara atau pemerintah. Di saat era reformasi dimaknai sebagai “kebebasan” berekspresi itu, terasa sekali berbagai anasir negatif masuk dan bangsa ini “nyaris” kehilangan “identitasnya”.
Saat itulah pemerintah (negara) sadar, bahwa elemen ketahanan budaya yang menjadi modal stabilitas dan ketahanan budaya nasional, berada di pusat-pusat kebudayaan yaitu kraton. Tetapi, kesadaran yang sudah berjalan dua dekade itu, sepertinya tak menjadikan negara/pemerintah ini benar-benar mampu mengembalikan keadaan. Karena, anasir-anasir itu telah menyebar “merasuki” berbagai partai politik.
Kini, di satu sisi “rasa keadilan” yang mulai didapat kraton sudah memperlihatkan ada kekuatan berdaya di awal era kepemipinan Presiden Prabowo. Tetapi, bersamaan dengan itu, inovasi dan kreasi yang dikembangkan menjadi tradisi sebagai penguat destinasi wisata Kota Surakarta, justru menjadi “samar-samar gaungnya”. Event “Pekan Syawalan” yang puncaknya kirab gethek Jaka Tingkir sudah tak terdengar.
Marginalisasi terhadap kraton selama dua dekade terakhir, ternyata berimbas pada unsur elemen tradisi yang menjadi esensi Pekan Syawalan. “Side effect” ini yang tidak pernah disadari penguasa lokal hingga nasional. Terlebih, kalangan parpol yang sudah tersusupi anasir-anasir negatif dari mancanegara, juga punya sikap yang merugikan potensi pengembangan sektor pariwisata khususnya di Surakarta.
Tetapi, potensi yang ikut memarginalisasi kraton, ternyata bukan murni dari kekuatan (politis) eksternal. Faksi-faksi di dalam masyarakat adat Kraton Mataram Surakarta sendiri juga ikut menyumbang, bahkan pada “ontran-ontran 2025” ini cukup menonjol dominan. Karena tidak bisa dielakkan, faksi-faksi di internal masyarakat adat faktanya ada yang “baru terbentuk” selain sisa-sisa masa lalu.
Karena telah menjadi fakta sejarah pula, sepanjang perjalanan Mataram bahkan kraton-kraton pendahulunya, selalu saja “berhias” faksi-faksi yang selalu pro-kontra pada sesuatu, utamanya soal penerus tahta. Maka, tidak aneh bila tampilnya Sinuhun PB XII di tahun 1945, Sinuhun PB XIII di 2004 dan kini (2025) Sinuhun PB XIV Hangabehi, juga “berhias” faksi-faksi pro-kontra, seakan “nempel terus”.
Potensi internal masyarakat adat yang menjadi “bumerang” ikut “memarginalisasi” kraton, adalah tindakan “pengkhianatan” Sinuhun PB XIII dan kelompoknya melalui peristiwa “Insiden MOM 2017”. “Pengkhianatan” terhadap konstitusi “paugeran adat” bahkan dilanjutkan oleh kelompok yang hendak “merebut tahta” Sinuhun PB XIV Hangabehi. Beruntung, ada “kekuatan penyeimbang” dari unsur pemerintah (negara).
Terlepas dalam “pengkhianatan” kali ini ada “keberhasilan” atau tidak, yang jelas, gerakannya telah menjadi upaya lanjutan untuk “memarginalisasi” kraton. Salah satu “side effect” upaya “marginalisasi” dari dalam “selimut” itu, publik secara luas sempat dikecoh oleh beberapa peristiwa adat yang “berlabel” kraton. Mulai dari “penobatan”, kirab “Malem Selikuran” hingga Grebeg Syawal.
Duplikasi ritual yang sudah sering dilakukan sejak awal “pengkhianatan” di tahun 2027 dan berlanjut setelah tokoh utamanya (Sinuhun PB XIII) wafat, benar-benar mengecoh dan menurunkan kredibilitas kraton di mata publik. Beruntung ada kekuatan penyeimbang dari pemerintah (negara), dan faktor Maha Menteri KGPH PA Tedjowulan yang memberi keseimbangan informasi dan mengurangi “efek sesatnya”.
Dari bobot esensialnya, kirab “Malem Selikuran” yang digelar di Taman Sriwedari, jelas melebihi Pekan Syawalan di Taman Jurug. Publik secara luas tidak mungkin ingin memahami “tujuan” dan “side effectnya”. Tetapi, perilaku “duplikasi” macam itu tak disadari menjadi tindakan “bunuh diri”, yang ikut memarginalisasi kraton. Cara-cara itu tak mengutungkan bagi Kota Surakarta, tetapi jelas “mempermalukan”. (Won Poerwono – bersambung-i1)
