Tiga Bulan Ditutup, 40-an Karyawan tak Bisa Menafkahi Keluarganya
IMNEWS.ID – SELAMA hampir enam tahun (2017-2022) Kraton Mataram Surakarta “menutup diri” dari keramaian publik akibat “Insiden MOM (Mirip Operasi Militer) 2017”, memberi banyak pelajaran dan banyak hikmah yang bisa dipetik. Bebadan Kabinet 2004 dan LDA bersama berbagai elemen masyarakat adatnya yang banyak mendapatkan hikmah dan pelajaran berharga itu.
Namun, di antara berbagai elemen masyarakat adat yang juga menjadi bagian dari Bebadan Kabinet 2004, ada yang sama sekali tidak “terpengaruh” oleh peristiwa dahsyat bagi kehidupan adat, tradisi dan budaya di lingkungan kraton. Mereka sama sekali tidak bisa merasakan “ujian” berupa ditiadakannya kegiatan layanan kunjungan museum kraton sampai selama enam tahun itu.
Ketika dipahami “ujian” selama enam tahun itu sebagai puncak konflik antara segenap kelembagaan dengan pribadi dan simbol Sinuhun PB XIII, memang benar yang begitu merasakan adalah para pengikut Gusti Moeng. Terlebih, kalau berbicara merasakan akibat ujian secara ekonomis, adalah para karyawan dan semua jaringan yang bergerak bersama aktivitas museum kraton yang ikut menanggung akibatnya.
Pada bagian itu, mungkin hanya sekitar 40 orang karyawan museum yang paling rasional merasakan akibat layanan museum ditutup dalam “insiden MOM 2017”. Tetapi, ada berapa nyawa yang dinafkahi sekitar 40 orang itu, jika para karyawan museum harus “libur” sampai enam tahun. Akibat peristiwa itu termasuk jumlah para pekerja dari luar kraton yang berada dalam jaringan objek pariwisata museum.
Sebagai sesama manusia, para kerabat tentu punya empati untuk merasakan dampak ekonomis terjadinya penutupan operasional museum selama enam tahun itu. Karena, para kerabat juga merasakan langsung ketika ikut tersingkir di luar kraton, yang berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi terhadap keluarga masing-masing. Bagaimana pula yang dirasakan para pekerja lain di jaringan objek wisata itu.
Seperti diketahui, dalam aktivitas layanan objek wisata museum, selain karyawan resmi yang bekerja di museum, ada ratusan pekerja dari masyarakat sekitar Baluwarti yang ikut menikmatinya sebagai sumber nafkah. Mereka itu misalnya para penyedia jasa foto, jasa rekreasi andong, becak, penjaja makanan, kerajinan souvenir hingga jasa angkutan lebih bmodern berbasis aplikasi internet.
Mereka ini yang benar-benar ikut terdampak oleh penutupan semua akses pintu masuk kraton dalam “Insiden MOM 2017”, terutama yang berkait langsung dengan layanan kunjungan wisata Museum Art Gallery Kraton Mataram Surakarta. Mungkin masih banyak lagi lainnya, yang berada di jaringan industri pariwisata berbasis objek situs sejarah dan Budaya Jawa itu, yang menjadi korban tidak langsungnya.
Kalau dicermati lebih jauh, insiden yang dilakukan oleh sekitar 2 ribu personel polisi dan 400 tentara, tidak mungkin kalau bukan mendapat perintah pihak dari rezim kekuasaan. Oleh sebab itu, insiden penutupan kraton terutama museum yang menghilangkan sumber nafkah bagi ratusan orang termasuk para karyawan, “otak” dan “dalangnya” justru dari rezim kekuasaan. Bila dugaan ini benar, betapa kejinya!.
Aanalisis dari satu sisi di atas, melukiskan bahwa pemerintah sebagai tangan panjang rezim kekuasaan yang seharusnya bertanggung-jawab menghidupi rakyatnya, justru merampas kehidupan yang berpotensi membuat mereka lebih menderita di tengah ekonomi yang tidak baik-baik saja pada 2017-2022. Kalau bisa disimpulkan, rezim pemerintahan Presiden ke-7 saat itu, adalah rezim tak berperikemanusiaan.
Kesimpulan itu ada benarnya, karena Gusti Moeng selaku Pengageng Sasana Wilapa sekaligus Ketua Lembaga Dewan Adat (LDA), sempat mengirim laporan ke Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) dan ada tim yang datang ke kraton berdialog. Tetapi entah karena apa tak jelas, dari dialog yang tampak sebagai upaya mengumpulkan data dan bukti itu, akhirnya “menguap” begitu saja, tidak ada kelanjutannya.
Mungkin, peristiwa itu hanya dipandang sebagai pelanggaran hak masyarakat adat yang hingga kini memang belum memiliki payung hukum secara khusus. Karena RUU Perlindungan Masyarakat Adat yang sudah diajukan beberapa tahun lalu, hingga kini belum pernah masuk daftar pembahasan, apalagi pengesahannya menjadi UU. Sisi lain yang membuat para pekerja di jaringan objek wisata menderita, tak pernah dilihat.
Kalau pihak yang paling bertanggungjawab dalam insiden itu adalah rezim kekuasaan yang memerintahkan ribuan polisi dan tentara mengevakuasi kraton pada 15 April 2017, mereka tidak berdiri sendiri. Meskipun, melalui peristiwa itu ada agenda lama yang lahir sejak NKRI terbentuk, ikut “terakomodasi”. Karena, ada pihak lain yang ikut bertanggungjawab dalam soal ini, yaitu kelompok di sekitar PB XIII.
Peristiwa yang telah membelah hubungan persaudaraan dan kekerabatan itu, ternyata memberi ekses negatif bagi beberapa kerabat yang selama 2017-2022 bergabung di barisan Gusti Moeng, mulai 2025 lalu memyeberang ke kelompok Sinuhun PB XIII. Dugaan kuat latar-belakangnya karena beberapa oknum kerabat itu tidak kuat menderita dan ingin cepat keluar dari penderitaan, dengan begabung ke “sabrang”.
Tetapi, bila dianalisis lebih jauh, tidak hanya soal “hauskehormatan” dan “haus materi”, mereka yang berpindah haluan itu lebih tampak sebagai pribadi atau kelompok yang tidak pernah belajar pada pengalaman 2017-2022. Mereka pasti mendengar keluh-kesah para karyawan museum yang pernah libur enam tahun, tetapi malah dijadikan korban kali kedua saat museum ditutup periode November-Februari.
Memang, begitu pecah “perseteruan” dalam alih tahta pada 2025 sepeninggal Sinuhun PB XIII, beberapa oknum kerabat yang belum lama “menyeberang” tampak begitu gigih ikut mendukung dan “berhadapan” dengan barisan Gusti Moeng (Sinuhun PB XIV Hangabehi). Tetapi, cara-cara yang ditempuh dalam “perjuangannya mendukung”, terkesan gelap-mata, ngawur dan “mana-hadap”, sehingga kehilangan kewaspadaan.
Dengan cara menggembok semua pintu museum dan beberapa pintu akses ke sejumlah lokasi yang akan dikunjung Menbud Fadli Zon, mereka bermaksud agar “didengar”. Tetapi mereka tidak sadar, tindakannya menggembok pintu museum sejak November 2025 hingga medio Februari 2026 ini, bisa melahirkan antipati di kalangan para karyawan yang kehilangan pekerjaan, terutama keluarga yang dinafkahinya. (Won Poerwono – bersambung/i1)
