Tidak Overlap atau Bertabrakan, Harus Bersinergi dengan yang Sudah Ada
IMNEWS.ID – KEBERADAAN Bebadan Kabinet 2004 yang dipimpin Gusti Moeng, sejak awal memang untuk mendukung dan mendampingi Sinuhun PB XIII yang dianggap sangat tak kuat, bahkan “lemah”, waktu itu. Tentu saja, faktor “lemah” kepemimpinan itu perlu didukung penuh kelembagaan kuat, agar jalannya kepemimpinan tetap stabil.
Gusti Moeng tentu belajar banyak dari kepemimpinan Sinuhun PB XII, yang baru 40-an tahun setelah lepas dari titik krusial lahirnya NKRI, sedikit demi sedikit bisa menjadi kuat. Baik kuat kepemimpinanan Sunuhun secara pribadi, maupun kelembagaan “Bebadan Kabinet” walau pejabat Pengageng Parentah Kratonnya “silih-berganti”.
Dengan berbekal pengalaman “membaca peta” susunan Bebadan Kabinet yang mengalami “update” sejak 1945 hingga 2004, selaku pemimpin Bebadan Kabinet 2004 ternyata masih dibutuhkan instrumen institusi lain. Kebutuhan tuntutan zaman yang harus dipenuhi itu, yaitu hadirnya Lembaga Dewan Adat (LDA) sebagai saluran “aspirasi”.
Di sinilah Kraton Mataram Surakarta benar-benar dengan sadar melahirkan ruang dukungan, dialog dan pertimbangan akibat lembaga kapujanggan sudah tak berfungsi. Kalaupun ada, saat KGPH Haryo Mataram SH (Rektor ke-1 UNS) eksis, perannya sangat lemah. Maka, LDA menjadi harapan Gusti Moeng bisa memperkuat Sinuhun PB XIII.
Tetapi, dinamika kehidupan di luar kraton khususnya di Tanah Air pasca rezim Orde Baru “tumbang”, suasananya makin “liar” walau disebut sebagai negara berdemokrasi penuh. Dalam suasana itulah, tata-laksana “pemerintahan” adat/budaya di dalam kraton justru “terombang-ambing” menjadi korban imbas dinamika sosial dan politik.
Oleh sebab itulah, peristiwa lepasnya Sinuhun PB XIII dari kawalan Bebadan Kabinet 2004 mulai 2010 dan peran lembaga kapujanggan yang tetap lemah, membuat soliditas kekuatan terbelah. Bebadan Kabinet 2004 tetap kuat dan solid di bawah kepemimpinan Gusti Moeng, dan Sinuhun PB XIII kuat dalam “peliharaan” kelompok petualang.
Pengalaman 21 tahun usia tahta Sinuhun PB XIII (2004-2025), membuat Gusti Moeng makin matang mengendalikan dan menata organisasi “Bebadan Kabinet”. Termasuk yang disiapkan untuk mendukung dan mendampingi Sinuhun PB XIV Hangabehi. Juga matang dalam mengatasi berbagai “kekacauan” akibat pelanggaran adat, politik dan hukum.
Tiga macam “gangguan” yang selama ini membuat “kekacauan” di dalam kraton, bahkan sejak 2004, sudah sangat dipahami. Karena, secara tata-nilai adat dirinya sangat paham, keras menjaga dan punya komitmen tinggi. Dia paham sekali khasanah Budaya Jawa yang bersumber dari kraton, serta punya pengalaman 2 periode anggota DPR RI.
Dinamika politik yang bersumber dari dinamika aktivitas sosial-politik (parpol), tentu membuatnya paham benar posisi kraton di mata republik, dulu dan kini. Gangguan secara hukum mudah dideteksi, diantisipasi dan diatasi, karena sejak awal Bebadan Kabinet 2004 diperkuat keberadaan Lembaga Hukum Kraton Surakarta (LHKS).
Oleh sebab itu, kalau pada momentum transisi pergantian tahta dari Sinuhun PB XIII ke Sinuhun PB XIV Hangabehi ini ada hal baru (inovasi), itu adalah hal biasa seperti diniscayakan dalam “Nut jaman kelakone”. Sudah ada LDA, LHKS dan pernah datang Padan Pengelola Pariwisata Kraton di zaman Orde Baru, kini ganti baru lagi.
Kesan kesiapan Bebadan Kabinet 2004 yang dipimpin Gusti Moeng bersama seluruh elemen masyarakat adatnya, bisa dibaca telah berada di posisi yang ideal. Itulah yang tergambar melalui penjelasannya saat diwawancarai para wartawan, seusai gelar ritual peringatan 100 hari wafat Sinuhun PB XIII di “gedhong” Sasana Handrawina.
Karena pengalaman dan kesiapan itulah, maka Pengageng Sasana Wilapa/Ketua LDA itu menyebut, KGPH Panembahan Agung (PA) Tedjowulan akan selalu menghormati posisi Bebadan Kabinet 2004, LDA dan sebagainya. “Sesepuh” yang ditunjuk Kemenbud menjadi “penanggungjawab dan pelaksana” itu, akan “bersinergi” dengan LDA dan sebagainya.
“Bersinergi”, menurut Gusti Moeng dalam jawaban tegas kepada para wartawan, adalah “berkoordinasi” dengan baik. Yaitu antara kebutuhan Badan Pengelola Kraton Surakarta (BPKS) untuk menjalankan tugasnya membantu “memberdayakan” (konservasi, revitalisasi, renovasi dsb-Red) selalu sesuai dan selaras dengan kebutuhan kraton.
Agar sesuai dan selaras, tentu harus bersinergi dan berkoordinasi dengan LDA, Bebadan Kabinet 2004 dan lembaga-lemabaga lain yang berkait dan diperlukan. Dan, niat pemerintah “membantu” kraton itu, sejak awal sudah ditegaskan Menbud Fadli Zon, sesuai tugas yang diberikan Presiden Prabowo, untuk “merawat” kraton.
Mengenai posisi dan kedudukan Bebadan Kabinet 2004, di seri tulisan terdahulu sudah disinggung, bahwa Gusti Moeng akan memimpin Bebadan Kabinet 2004 seterusnya. Susunannya disebut kurang-lebih sama, mungkin hanya mengisi jabatan yang kosong. Sampai saat Sinuhun PB XIV definitif “bertahta”, nama bebadan akan “menyesuaikan”.
Dan dalam kesempatan itu pula ditegaskan Gusti Moeng, kehadiran BPKS tidak akan mempengaruhi kerja adat “bebadan”, LDA dan yang lain. Karena, BPKS lebih banyak untuk revitalisasi, konservasi, promosi dan pemasaran unsur objek wisatanya. Jadi, tidak akan “overlap”, bertabrakan atau mengganggu sistem dan kinerja adat. (Won Poerwono – bersambung/i1)