Beri Penjelasan Bersama Soal Perkembangan Terakhir di Kraton
SURAKARTA, iMNews.id – Pejabat Ad-interim Sinuhun KGPH Panembahan Agung (PA) Tedjowulan dan GKR Koes Moertiyah Wandansari memberi penjelasan bersama soal perkembangan terakhir di kraton, Selasa siang tadi. Penjelasan diberikan seusai menggelar donga wilungan “napak Ruwah” yang berlangsung di Bangsal Smarakata.
Kedua tokoh penting itu didampingi Sinuhun PB XIV Hangabehi yang tak kalah pentingnya menjadi sorotan media, melakangan ini. Pendamping lain dalam penjelasan bersama itu adalah GKR Ayu Koes Indriyah (Gusti Ayu-Red). Kesempatan itu dilakukan setelah bersama-sama mengikuti ritual donga wilujengan mengawali bulan Nyadran.
Upacara adat donga wilujengan dipimpin GKR Wandansari Koes Moertiyah (Pengageng Sasana Wilapa/Pangarsa Lembaga Dewan Adat), sedangkan RT Irawan Wijaya Pujodipuro (abdi-dalem juru-suranata) memimpin doa, dzikir, tahlil dan shalawat Sultan-agungan. Kraton Mataram Surakarta, mulai “Nyadran” tahun 2026, Rabu (21/1)besok.
Gusti Moeng mengawali memberi penjelasan tentang upacara adat donga wilujengan yang digelar Bebadan Kabinet 2004, untuk mengawali kegiatan kraton memasuki bulan Ruwah Tahun Je 1959 di tahun 2026 ini. Ritual “nyadran” ke makam para tokoh leluhur Dinasti Mataram, akan dimulai Rabu (21/1) besok yang tepat tanggal 2 Ruwah.
“Jadi, ini tadi adalah wilujengan napak Ruwah. Yaitu tradisi Kraton Mataram Islam sowan ke makam para tokoh leluhur, sebelum memasuku bulan puasa atau Ramadan. Untuk itu, nyadran pertama kali akan dilakukan rombongan kraton ke tiga lokasi makam sekaligus. Dari Ki Ageng Henis, Pengging dan Butuh,” ujar Gusti Moeng.
Dari makam Ki Ageng Henis berada di Kelurahan Laweyan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, safari “tour de makam” di bulan Ruwah kedua berlanjut ke wilayah Pengging, Kecamatan Banyudono (Boyolali). Di situ ada kompleks makam Sri Makurung Handayaningrat, pujangga Kyai RT Jasadipoera, RT Padmanagara dan sebagainnya.
Memasuki sesi tanya-jawab dengan para wartawan, KGPH PA Tedjowulan yang pertama memberi penjelasan. Karena, yang ditanyakan mengenai penunjukan pemerintah terhadap dirinya, sebagai penanggung-jawab dan pelaksana Badan Pengelola Kraton. Dia mengaku juga mendapat tugas memimpin “musyawarah” dengan keluarga besar.
“Saya juga mendapat tugas untuk mengajak keluarga besar putra-putri Sinuhun PB XIII untuk melakukan musyawarah. Intinya, keluarga harus rukun. Karena, pekerjaan ini akan berjalan terus, setelah Panggung Sangga Buwana dan museum. Saya tidak ingin bicara yang sudah berlalu. Yang akan datang kita upayakan lebih baik”.
“Soal rencana jangka panjang, ya melanjutkan revitalisasi. Mungkin sampai lima tahun ke depan. Kemarin, pak Menteri sudah melihat sendiri, banyak bangunan yang perlu segera direvitalisasi. Saya akan selalu bermusyawarah dengan keluarga besar, terutama Gusti Moeng. Rencana jangka pendeknya, pokoknya rukun dulu,” ujarnya.
Ketika KGPH PA Tedjowulan menyinggung soal musyawarah untuk kerukunan keluarga besar, terutama yang sedang berselisih, Gusti Moeng sedikit menyela. Menurutnya, keluarga besar yang diajak musyawarah adalah bagi “yang mau saja”. Jika tidak mau, tidak akan dipaksa, karena “pihaknya” tak ingin memaksa.
Selain dua tokoh yang berada di dua “lembaga berbeda” memberi penjelasan, KPH Edy Wirabhumi selaku Pimpinan Eksekutif LHKS yang berada di bawah kelembagaan “Bebadan Kabinet 2004 juga sempat ditanya para wartawan. Khususnya mengenai insiden yang terjadi sebelum dan saat penyerahan SK badan Pengelola Kraton berlangsung.
“Intinya, semua yang terlibat itu masih saudara. Kalau ada yang mau menduga di antara kami adayang melakukan kekerasan dan akan melaporkan ke polisi, ya mangga. Tetapi, fakta yang tampak ‘kan tidak seperti narasi video yang beredar. Mereka sudah sejak Sabtu mengganggu tugas negara ini, tetapi kami sulit meniru cara itu”.
“Sampai saat ini saya belum tahu perkembangan dari insiden itu. Belum ada pemanggilan (dari polisi). Juga belum ada pemberitahuan adanya yang memediasi atau melakukan kesepakatan-kesepakatan. Intinya, kami baru tahu secara sepihak dari video-video tersebut. Kok bajunya sampai robek, bagaimana ceritanya,” ujar KP Edy.
Sementara itu, Kanjeng Pakoenagoro selaku juru-bicara KGPH PA Tedjowulan juga mendapat giliran ditanya para wartawan. Menurutnya, KGPH PA Tedjowulan ditunjuk pemerintah (Menteri Kebudayaan) untuk menjadi penanggung-jawab sekaligus pelaksana pengelola, pengembangan dan pemanfaatan kraton untuk kepentingan lebih luas.
“Kalau ada yang menolak ya terserah. Tidak mau diajak musyawarah, ya terserah. Beliau menjalankan tugas itu, karena mendapat tugas dari negara lo. Soal dalam surat yang tak lagi menggunakan sebutan Maha Menteri, tetapi hanya disebut Panembahan Agung, itu hanya penyebutan yang gampang dipahami saja,” katanya. (won-i1)
