Menjadi Bagian Kelompok Berstandar Etika Rendah, tak Berkualitas dan tak Berkelas
IMNEWS.ID – INSIDEN upaya penggembokan semua akses pintu masuk ke Kraton Mataram Surakarta, terulang kembali setelah insiden serupa yang terjadi pada April 2017. Namun, ada sedikit perbedaan pada kasus penggembokan ulang yang terjadi sekitar dua pekan lalu, yaitu identitas pelaku, alasan, motif dan wilayah lokasinya.
Terlepas dari identitas siapa para pelakunya, apa alasan dan motifnya serta luas wilayah lokasi yang “digembok”, insiden itu jelas berkait dengan masalah sesuai judul di atas. Yaitu “Ambisi Merebut Tahta yang Melampaui Batas-batas Identitas Bangsawan” sebagai latarbelakangnya, yang bisa melukiskan kualitas para pelakunya.
Siapapun yang terlibat dalam insiden penggembokan ulang itu, sudah menjelaskan kualitas dan kelas dalam berbagai sisi unsur pribadi-pribadi manusianya yang terlibat. Entah sebagian putra-putra Sinuhun sebelumnya, beberapa figur kerabat di sekitarnya, para tokoh eksternal koleganya maupun ormas yang baru bergabung.
Hal yang sangat beda jauh antara insiden penggembokan di tahun 2017 yang dikenal dengan “insiden mirip peristiwa operasi militer” itu, jelas dilakukan 2000 orang berseragam polri dan 400 berseragam militer. Peristiwa itu diyakini Bebadan Kabinet 2004 tentu memiliki jalur komando dari Presiden RI sebelumnya.
Sedangkan “penggembokan” yang belum lama terjadi (2025), bukan dilakukan kelompok berseragam militer dan polisi, melainkan kelompok sipil atau ormas yang punya riwayat “mengerikan”. Anehnya, walau tidak melalui jalur komando militer, tetapi penggembokan kali ini diduga atas izin/sepengetahuan pejabat tinggi negara.
Bila dianalisis lebih lanjut, para pelaksana di lapangan yang menggembok akses pintu masuk kraton memang berbeda penampilan dan jalur perintahnya, tetapi akibatnya sama. Yaitu, publik secara luas merasa dirugikan museum sebagai sumber informasi “digembok”, layanan wisata tertutup dan proses studi terhenti/tertutup.
Hal yang beda berikut antara insiden 2017 dan 2025, adalah mengenai alasan dan motifnya. Kalau pada “insiden mirip operasi militer” ada campuran antara unsur “fitnah” dan unsur niat untuk “menguasai” kraton, dalam insiden kali ini bukan semua alasan dan motif itu. Tetapi lebih besar bersumber dari “persaingan tahta”.
Bila dijelaskan lebih lanjut, ada ilustrasi mengenai identitas pihak yang memberi laporan bernada “fitnah”, yang sumbernya dari pesaing tahta di tahun 2004 yang pernah menjabat “Bebadan”. Sedangkan niat untuk menguasai kraton, adalah lanjutan “skenario besar” yang sudah muncul sejak awal republik, agar nama Mataram “habis”.
Lalu mengenai insiden “penggembokan” yang belum lama terjadi (2025), sekilas hanya dilakukan beberapa tokoh internal yang menjadi bagian dari “pihak sebrang” yang menjadi “pesaing tahta” untuk Sinuhun PB XIV. Motivasinya bisa sesuai skenario besar untuk melanjutkan misi besar, atau hanya karena faktor ketakutan pribadi.
Kalau benar menjadi bagian dari skenario besar untuk melanjutkan misi “menghabisi” nama besar Mataram, Mataram Surakarta, berarti para tokoh yang belakangan sering tampil pada video aksi penggembokan dan viral di medsos itu, hanyalah “kaki-tangan” belaka. Terkesan, “keberanian mereka” hanya sebatas sebagai “tim huru-hara”.
Sebagai “tim huru-hara” dan “tim hura-hura”, memang mereka tampak “sangat berani” menggembok museum, mengusir para pekerja revitalisasi ruang display museum dari BP3 dan menghalangi Gusti Moeng (Pengageng Sasana Wilapa/Pangarsa LDA) yang ingin masuk museum. Aksi itu berhasil, setelah gagal menggembok pintu Kamandungan.
Sebagai “kaki tangan” atau “tim hura-hura” di lapangan, aksi beberapa tokoh itu bisa atas arahan aktor intelektual tokoh internal mandiri. Tetapi juga bisa atas arahan tokoh eksternal dari lingkungan pejabat tinggi negara. Keduanya bisa bekerja sendiri, tetapi melihat gelagatnya sangat mungkin mereka berkolaborasi.
Tokoh internal yang diperkirkaan bisa bekerja mandiri, adalah seorang atau lebih yang punya gelar “pangeran putra” yang pernah terlibat dalam peristiwa “ontran-ontran” suksesi 2004. Sedangkan beberapa tokoh yang hanya menjadi “kaki tangan”, adalah figur-figur bagian dari “pesaing tahta” yang sedang “bingung dan takut”.
Mereka bingung karena tidak menduga tokoh yang didukungnya sebagai pesaing dalam proses pergatian pemimpin di Kraton Mataram Surakarta 2025 ini, ternyata “gagal”. Indikator kegagalannya, perubahan nama dan gelar adatnya tidak dikabulkan Pengadilan Negeri (PN) Surakarta, karena “tidak punya” persyaratan/modal dasar.
Perbedan terakhir antara insiden “penggembokan” 2017 dan 2025, adalah wilayah lokasi yang bisa “ditutup”. Kalau sebelumnya total seluruh wilayah inti kraton dan semua akses pintu masuk. Tetapi pada insiden 2025 ini, hanya wilayah di lokasi museum saja, karena ketika hendak “menggembok” Kori Kamandungan, bisa “dihalau”.
Mengenai capaian wilayah atau lokasi yang “berhasil” digembok, berapapun luasnya mungkin tidak diperkirakan atau bukan itu titik persoalannya bagi publik. Tetapi, museum yang selama ini telah menjadi objek edukasi/studi publik secara luas itulah, letak persoalannya. Artinya, aksi itu telah “melawan” kepentingan publik.
Ketika melihat sisi unsur manusianya, banyak tokoh yang terlibat dalam aksi-aksi di video YouTube yang viral itu, bahkan dalam peristiwa upacara-upacara besar yang diadakan beberapa kali sebelumnya, secara langsung atau tidak bisa memperlihatkan kualitas dan kelasnya. Semua aksi dan peristiwa itu bisa menjadi ukuran levelnya.
Baik secara perorangan maupun dalam kelompok besar atau kecil, hanya figur-figur internal atau gabungan dengan orang kuat eksternal, sangat mengesankan sebagai pihak yang “tidak paham”, tak berkualitas dan tak berkelas. Kalaulah berstandar, pasti sangat rendah. Apalagi kalau berbicara soal standar etika, “rendah sekali”. (Won Poerwono – bersambung/i1)
