“Wiradat” untuk Mengembalikan Esksisteni Kraton Bersama Kewibawaan, Harkat dan Martabatnya
IMNEWS.ID – “LEMBAGA Kapujanggan” untuk menggantikan peran tokoh Pujangga Jawa di kraton yang telah “diakhiri” dengan “kesan tidak manis” oleh Ki Padmasusastra, dalam kajian sejarah “Dalang Pro” Ki Dr Purwadi bisa disebut menambah nasib sedih perjalanan Kraton Mataram Surakarta. Bahkan “peristiwa” itulah yang membuat kraton tidak mampu lagi menciptakan kondisi lahirnya tokoh Pujangga Baru sejak zaman PB IX.
Analisis atas kajian sejarah Ki Dr Purwadi yang menyebut sejak zaman Sinuhun PB IX (1861-1693), PB X (1893-1939), PB XI (1939-1945) terlebih di zaman Sinuhun PB XII (1945-2004) saat bangsa di Nusantara menjadi rakyat NKRI Kraton Mataram Surakarta tak bisa melahirkan “Pujangga Jawa Baru”, adalah fenomenal.
Fakta dan keniscayaan itu sangat fenomenal, tetapi tidak banyak yang tahu dan memahami atau tak peduli dengan itu. Publik secara luas “tidak peduli” dengan itu, karena mungkin pada zaman terjadinya perang dunia (PD) I dan II yang berbareng dengan perubahan tatanan dunia dan perkembangan berbagai ideologi (sosial, religi dan politik) dogmatis, sudah tidak butuh “Fatwa Pujangga” karena sudah tidak penting.
Tetapi ada pula kemungkinan, seiring nerkembangnya beberapa ideologi itu telah merubah sikap, cara berpikir dan perilaku bangsa-bangsa di dunia termasuk bangsa di Nusantara ini. Perubahan akibat nilai-nilai baru yang ditawarkan, ternyata bertentangan dengan idealisme nilai-nilai kehidupan yang dibangun para Pujangga. Maka, tidak aneh bila ada berbagai upaya untuk “menghapus” nilai-nilai “kapujanggan”.
“Lo, sejak 1920 ideologi komunias sudah masuk dan menyebar di Nusantara. Banyak sekali yang bisa diidentifikasi dari pengaruh nilai-nilai komuniasme, facisme, sosialisme yang masuk ke Nusantara pasca PD I dan II. Tahun-tahun masuknya berbagai ideologi itu, kebetulan di zaman akhir kepemimpinan PB IX, awal PB X dan berlanjut di zaman PB XI dan XII. Ini yang ‘memukul’ kraton,” tunjuk Ki Dr Purwadi.
Kajian sejarah dan analisis yang dilakukan kemudian menyebutkan, bahwa “nilai-nilai baru” yang disebarkan berbagai ideologi termasuk sosialis komunis, tak hanya menjadi “antitesis” dan bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan yang dibangun dengan “Fatwa Pujangga” Jawa. Tetapi, “nilai-nilai baru” itu sampai mempengaruhi “karya” para “Pujangga Baru”, yang di dalamnya ada Pujangga terakhir di kraton.
“Nilai-nilai baru” yang menawarkan “kebebasan” dalam banyak hal, sistem bernegara modern, sistem politik partai, sistem yang mendewakan ilmu pengetahuan dan teknologi, industri tekonologi informasi yang berisi ideologi liberal-kapitalis, telah menjadi nilai-nilai baru yang dianggap “rasional”. Dari sudut pandang mereka, bisa menggantikan nilai-nilai yang dibangun dengan “Fatwa Pujangga” atau “Lembaga Kapujanggan”.
Pengaruh “nilai-nilai baru” dari berbagai ideologi itu, sangat merata di semua lini kehidupan. Namun, sudah terbukti perkembangan tatanan dunia yang melahirkan berbagai ideologi melalui nilai-nilai yang disebarkan itu, sangat merugikan tatanan kehidupan sosial kekerabatan di lingkungan masyarakat adat. Bahkan, lembaga Kraton Mataram Surakartapun ikut menjadi “korban”, karena terpukul “TKO” oleh perubahan.
Namun, pukulan telak nilai-nilai perubahan itu ternyata menjadi sarana pembelajaran yang baik bagi beberapa gelintir tokoh di lingkungan kerabat inti kraton seperti GKR Wandansari Koes Moertiyah, bersama masyarakat adat yang dipimpinnya. Bahkan, beberapa elemen di dalamnya juga memiliki sensitivitas dan kepedulian yang sama, yang sejak Bebadan Kabinet 2004 berdiri, berusaha bangkit mulai merawat kraton.
Bila dipetakan, upaya kebangkitan untuk peduli dan menjaga kelangsungan lembaga kraton melalui berbagai aktivitas pepelstarian Budaya Jawa, kini ada dua “mesin” besar yang sama-sama bergerak pasti. Yaitu bentuk-bentuk “wiradat” sesuai situasi dan kondisi zaman, gencar dilakukan Gusti Moeng bersama Bebadan Kabinet 2004 dalam 1-2 dekade terakhir, bersamaan dengan penguatan kembali “Lembaga Kapujanggan”.
Di antara upaya penguatan “Lembaga Kapujanggan” itu, juga ditandai dengan hadirnya lembaga Fakultas Teknik Universitas Sarjana Wiyata (Unsarwi) Tamansiswa atau UST Jogja di kraton, beberapa waktu lalu. Dengan bermitra, UST telah mendapat dukungan untuk membentuk “Pusat Studi Teknik Kapujanggan” di kampusnya, Jogja. Kemitraan ini akan berlanjut dengan studi penelitian kepustakaan di kraton.
Kehadiran serombongan tim intelektual yang dipimpin Dr Iskandar Yasin ST MIT CIPM IPM ASEAN Eng sebagai representasi selaku Dekan FT UST, beberapa waktu lalu, tentu tak sekadar bermitra. Karena dari hubungan antara kedua lembaga, bisa berkembang dalam aktivitas legitimatif strategis sesuai kebutuhan kraton, kini. Yaitu, penguatan “Lembaga Kapujanggan” dan terwujudnya “wiradat” untuk kelangsungan kraton.
“Sebagai akademisi, kami menyambut baik dan bangga rintisan untuk mengaktifkan kembali ‘Lembaga Kapujanggan’ di Kraton Mataram Surakarta. Bangsa Indonesia tentu berhutang budi dengan lahirnya peradaban luhur dan kearifan lokal Budaya Jawa. Apalagi, kini bangsa Indonesia tengah mengalami krisis identitas akibat pengaruh globalisasi yang masif, maka kehadiran ‘Lembaga Kapujanggan’ sangat penting”.
“Yaitu, untuk melestarikan tradisi budaya bangsa, agar memperkokoh kembali jati diri dan kepribadian bangsa Indonesia. Agar bangsa ini kuat, menjadi bangsa yang maju,” tandas Dr Iskandar Yasin, saat dimintai pandangan iMNews.id, kemarin. Dekan Fakultas Teknik (FT) UST ini adalah ketua tim pengusul gelar Pahlawan Nasional untuk Sinuhun PB XII, yang memasukkan usulannya ke Pemkot Surakarta, belum lama ini.
Dengan usulan yang disusun berdasar seminar yang digelar di kampus UST Jogja untuk mendapatkan nota akademis, berarti kemitraan UST dengan kraton punya nilai manfaat ganda dan strategis, ibarat sekali dayung dua pulau terlampaui. Selain “wiradat” untuk eksistensi kraton dengan kewibawaan, harkat dan martabatnya sampai akhir zaman, penguatan “Lembaga Kapujanggan” juga mendapat dukungan nyata. (Won Poerwono – habis/i1)
