Kraton Mulai Benahi Beberapa Lembaga Pendidikan yang Menjadi Asetnya
SURAKARTA, iMNews.id – Puluhan tahun sejak sistem pendidikan nasional “memarginalisasi” lembaga pendidikan formal swasta, sejumlah yang menjadi aset sekolah milik Kraton Mataram Surakarta tak terurus dari sisi apapun. Dengan putusan Mahkamah Agung (MA) yang menegaskan legal standing Lembaga Dewan Adat (LDA), kini kraton mulai membenahi semua asetnya di bidang itu.
“Sekarang, karena kraton sudah punya payung hukum lembaga berbadan hukum (Lembaga Dewan Adat), maka kami mulai membenahi lembaga-lembaga pendidikan yang menjadi aset kraton. Karena kraton punya beberapa sekolahan yang dikelola yayasan. Baik TK Pamardi Siwi, SD Pamardi Putri, SD Kasatriyan, SMP Kasatriyan dan SMK Kasatriyan. Semuanya ada di dalam tembok Baluwarti”.
“Bahkan, semua sanggar pawiyatan milik kraton, kini juga punya kedudukan hukum yang kuat. Ada pasinaon pambiwara, sanggar pawiyatan paes dan tata busana, sanggar seni pedalangan dan sebagainya. Kami bisa berunding dengan pemerintah yang membidangi pendidikan. Karena, semua lembaga pendidikan aset kraton, tujuannya ikut mencerdaskan bangsa,” ujar Gusti Moeng.
GKR Wandansari Koes Moertiyah atau Gusti Moeng selaku Pengageng Sasana Wilapa/Pangarsa LDA yang dimintai konfirmasi iMNews.id, Senin (26/5) kemarin menegaskan, kini kraton baru bisa serius membenahi aset-asetnya berupa lembaga pendidikan dan kompleks bangunan sekolahannya. Karena, selama bertahun-tahun aset lembaga pendidikan itu tak terurus, bahkan tutup.
Menurutnya, SD Pamardi Putri yang sebelumnya menjadi satu di bawah pengelolaan Yayasan Pendidikan Pamardi Siwi, sudah tidak befungsi dan tinggal TK-nya. Terakhir beroperasi beberapa tahun lalu sebelum pandemi Corona, hanya mendapat siswa 4 orang lalu digabungkan ke SD Kasatriyan yang punya yayasan terpisah, termasuk mengelola SMP dan SMK Kasatriyan.
“Jadi, semua sekolah milik kraton itu ada di dalam tembok Baluwarti. Khusus SD Pamardi Putri yang didirikan Sinuhun PB X pada tahun 1927, dulu banyak menampung putri-putri dalem. Terakhir ketua yayasannya Gusti Galuh (GKR Galuh Kencana almh-Red). Setelah meninggal sampai sekarang, belum ada yang menggantikan. Ini sedang kami bahas penggantinya,” ujarnya.
Di bagian lain Gusti Moeng menegaskan, kalau ada dinas di bawah Pemkot Surakarta masih punya sisa “perjanjian kerjasama” membiayai penyelenggaraan upacara adat yang diusulkan sekelompok orang yang mengatasnamakan kraton, pihaknya masih memberi kesempatan untuk menyelesaikannya. Yaitu pelaksanaan upacara adat Garebeg Besar untuk menyambut hari raya Idhul Adha 2025.
“Jadi, kalau masih ada sisa penyelenggaraan upacara adat di tahun 2025 yang tinggal melaksanakan saja. Kami memberi kesempatan untuk dilaksanakan sampai tuntas. Karena, itu bentuk pertanggungjawaban penggunaan uang negara. Begitu pula, pembuatan LPJ-nya nanti. Kami tidak ingin mempermalukan Sinuhun yang namanya mereka pakai untuk mendapatkan hibah itu”.
“Karena mereka yang menerima uangnya, ya biar mereka yang melaksanakan,” ujar Gusti Moeng sebelumnya. Saat itu, belum disebutkan apakah dirinya selaku Pengageng Sasana Wilapa/Pangarsa LDA akan menerbitkan surat “timbalan pisowanan” kepada semua elemen masyarakat adatnya. Berkait dengan itu, hingga kini juga belum dipastikan kapan ritual Garebeg Besar digelar.
Perihal surat “timbalan pisowanan” untuk semua abdi-dalem anggota berbagai elemen masyarakat adat yang ada, saat dikonfirmasi ke staf kantor Sasana Wilapa disebutkan hingga siang tadi belum ada “dhawuh” dari Pengageng Sasana Wilapa. Ritual Garebeg Besar, biasanya digelar sehari setelah hari libur Idhul Adha, tetapi dari tahun ke tahun sudah tak populer. (won-i1)
