Tetap “Berjuang Melawan” Misi “Memecah-belah” dan Target Menenggelamkan Kraton
IMNEWS.ID – TANGGAL 13 April 2025 nanti, harinya jatuh Minggu Kliwon. Hari “weton pasaran” itu adalah waktu yang sudah lama disepakati sebagai kesempatan bertemu segenap jajaran Bebadan Kabinet 2004 dan semua elemen Lembaga Dewan Adat (LDA), terutama Paguyuban Kulawarga Karaton Mataram Surakarta (Pakasa). Bagi organisasi ini, hari itu adalah jadwal pertemuan rutin.
Kalau sudah beberapa kali Gusti Moeng (Pengageng Sasana Wilapa/Pangarsa LDA) dalam kesempatan berbeda mengingatkan akan mengundang semua jajaran Bebadan Kabinet 2004 dan semua elemen LDA untuk berhalal-bihalal pada tanggal Minggu Kliwon, berarti memang sudah menjadi agenda rutin untuk bertemu. Tetapi, sepertinya ada sesuatu yang berbeda untuk agenda bertemu 13 April itu.
Yang pertama, sudah disebutkan menjadi kesempatan menggelar halal-nihalal sebagai tradisi di bulan Syawal berkaitan dengan perayaan Idhul Fitri atau Lebaran. Mengingat, kesempatan halal-bihalal yang seharusnya bisa berlangsung tepat pada pisowanan ritual hajad-dalem Garebeg Syawal, untuk tahun 2025 Pengageng Sasana Wilapa/Pangarsa LDA tidak mengeluarkan “dhawuh” untuk itu.
“Dhawuh” untuk hadir dalam “pisowanan” upacara adat menyambut Idhul Fitri “ditiadakan” untuk tahun 2025 ini, karena kesempatan kali ini sengaja diberikan kepada Sinuhun PB XII untuk “memenuhi kewajibannya”. Yaitu kewajiban menggelar ritual Garebeg Syawal sesuai kontrak pengunaan dana hibah dari APBD Surakarta tahun 2024-2025 yang ditandatangani dengan Pemkot.
Kalau melihat alasan ini sebagai sebuah kebenaran, maka sudah tepat Pengageng Sasana Wilapa/Pangarsa LDA tidak mengundang semua elemennya hadir dalam pisowanan Garebeg Syawal yang dibiayai dana hibah, Selasa (1/4) kemarin. Kemudian, menjadi masuk akal kalau undangan bertemu sekaligus berhalal-bihalal, dijatuhkan pada Minggu Kliwon, 13 April di Pendapa Pagelaran.
Satu hal lagi yang terasa menjadi isyarat istimewa undangan bertemu pada 13 April nanti, yaitu sekaligus memperingati ultah “Istana Mataram”. Sebuah wadah besar bagi masyarakat adat Kraton Mataram Surakarta yang diberi nama “Istana Mataram”, telah lahir dan dideklarasikan pada tahun 2018 dalam sebuah resepsi yang mengundang kalangan anggota FKIKN di sebuah rumah makan.
Utusan perwakilan kraton, kesultanan, kedatuan dan pelingsir adat dari 50-an anggota Forum Komunikasi dan Informasi Kraton Nusantara (FKIKN) itu, diundang hadir sebagai saksi kelahiran “Istana Mataram” di sebuah rumah makan di kawasan Solo Baru, 2018. Mereka kemudian menjadi anggota DPP Majlis Adat Kraton Nusantara (MAKN) yang dipimpin KPH Edy Wirabhumi (Ketua Umum).
Ada satu persoalan yang menjadi alasan mengapa “Istana Mataram” itu lahir, dan juga mengapa ada peringatan ultah pada 13 April nanti?. Jawaban untuk keduanya, adalah agar menjadi pengingat-ingat bahwa Kraton Mataram Surakarta pernah hendak “dibinasakan” “insiden mirip operasi militer” pada 15 April 2017, dan hasil kesepakatan berbagai elemen lahir sebuah “skoci”.
“Perahu” atau “skoci” untuk menyelamatkan seluruh elemen warga masyarakat adat Kraton Mataram Surakarta itu, kemudian dinamakan “Istana Mataram”. “Skoci” itu “dipaksa lahir” pada 13-14 April 2018 akibat “kapal besar” Kraton Mataram Surakarta hendak “dibinasakan” atau “ditenggelamkan” dalam insiden “mirip operasi milter” pada tahun 2017 oleh sebuah kekuatan besar.
Kekuatan besar dan dahsyat yang diduga kolaborasi berbagai pihak, jelas datang dari kekuasaan sebagai pemrakarsa dan yang melakukan eksekusi di lapangan. Karena, datangnya 2.000-an personel Brimob dan 400-an personel TNI, tak mungkin diperintah pribadi-pribadi dari luar kekuasaan. Itu jelas ada rantai komando dari pihak yang punya otoritas mengeluarkan perintah.
Jadi, ketika dianalisis lebih lanjut dari sinyal-sinyal yang sudah dilempar Gusti Moeng beberapa waktu lalu, kira-kira seperti itulah penjelasan rasionalnya. Dan momentum halal-bihalal itu, adalah sebuah ekspresi dari proses konsolidasi semua elemen yang kini semakin mewujud, untuk selalu mengontrol kesadaran dan memompa semangat terus berjuang menyongsong masa depan.
Kontrol kesadaran dengan selalu mengingat-ingat peristiwa “insiden mirip operasi militer 2017” sebagai pelajaran terbaik, untuk selalu waspada dan menjaga soliditas, agar kasus itu tidak terulang lagi. Semangat berjuang dalam upaya pelestarian Budaya Jawa untuk merawat peradaban, harus terus terjadi karena kelangsungan Kraton Mataram Surakarta harus tetap terjaga.
Soliditas dan kekompakan di antara warga elemen masyarakat adat dan di antara elemen masyarakat adat dan Bebadan Kabinet 2004, adalah kunci utama menjauhkan dari upaya-upaya terulangnya “Ontran-ontran” jilid kesekian pada 15 April 2017 itu. Karena, bibit-bibit persoalan ke arah itu, bisa datang dari mana saja, dari dalam dan luar yang berkait dengan “kekuasaan”.
Sinyal ultah “skoci Istana Mataram”, harus dipandang sebagai sinyal untuk waspada bagi semua elemen masyarakat adat Mataram Surakarta, termasuk para abdi-dalem warga Pakasa cabang yang tersebar di lebih 40 daerah di Provinsi Jateng dan Jatim. Karena warga Pakasa semakin menjadi kekuatan utama daya dukung legitimatif, sikap semangat dan waspada harus dibangun dari sana.
Bibit-bibit persoalan yang dari dalam (internal), jelas ada dan nyata serta sudah berkali-kali menjadi penyebab “ontran-ontran” terjadi sampai berseri-seri di kraton, sejak 2004 saja. Karena, bibit-bibit persoalan yang lahir dari persaingan karena ada campur-tangan dari kekuasaan, misi utamanya “menenggelamkan” kraton, walau yang tampak karena alasan ekonomis.
Motif-motif dari misi yang terakhir itulah, agaknya menjadi poin penting dari sinyal-sinyal yang dilempar Pengageng Sasana Wilapa/Pangarsa LDA. Sinyal itu bahkan sudah diekspresikan KPH Edy Wirabhumi (Pimpinan Eksekutif LHKS) yang menggelar konferensi pers di depan 30-an wartawan, untuk menjelaskan “maklumat” Gusti Moeng yang berisi klarifikasi berita media.
Klarifikasi diberikan, untuk menegaskan bahwa beberapa figur sebagai sumber berita dan objek yang disebut dalam pemberitaan di berbagai platform media itu, dinyatakan tidak bisa dibenarkan berdasar eksekusi putusan PK Mahkamah Agung (MA) RI No.1006/PK/Pdt/2022. Bahkan, dua figur terakhir ditandaskan tidak punya hak secara adat atas gelar dan nama yang dipakainya.
Dua figur yang memakai gelar “GKR” dan “Adipati Anom” itu, merupakan bibit-bibit persoalan internal yang patut diwaspadai semua elemen LDA dan jajaran Bebadan Kabinet 2004. Persoalan “persaingan” di internal karton itu diciptakan dan dibiayai kekuatan eksternal (penguasa), untuk memecah-belah masyarakat adat dan “menenggelamkan” Kraton Mataram Surakarta. (Won Poerwono – bersambung/i1)
