Pakasa Cabang dan Yayasannya Gelar Kunjungan Audiensi ke Kodim 0719 Jepara
JEPARA, iMNews.id – Jajaran “Bebadan Kabinet 2004” menggelar ritual “khol” para tokoh penting yang ikut merintis lahirnya Lembaga Dewan Adat (LDA) di Bangsal Smarakata, Kamis semalam (13/3). Para tokoh “pejuang paugeran” yang mendahului dan diperingati wafatnya, adalah GKR Galuh Kencana bersama sang suami yaitu KPH Satryo Hadinagoro serta 4 tokoh lainnya.
Empat tokoh lainnya adalah GKR Sekar Kencono bersama sang suami yaitu KRMH Himbokusumo, GKR Retno Dumilah bersama suami, KGPH Kusumoyudo dan GPH Nur Cahyaningrat. Ritual khol wafat keenam tokoh sekaligus ini, dipimpin Gusti Moeng (Pengageng Sasana Wilapa/Pangarsa LDA), sedangkan donga wilujengan hingga tahlil dan dzikir dipimpin RT Irawan Wijaya Pujodipuro.
Saat dimintai konfirmasi iMNews.id semalam, Gusti Moeng menyatakan upacara adat khol keenam tokoh penting itu menjadi kesempatan penting pula. Karena, niatnya ingin mengumpulkan seluruh sentana darah-dalem aktif yang kini tinggal sekitar 30-an orang, tetapi banyak di antara mereka dinilai belum memahami sepenuhnya mengenai makna kehadiran LDA bagi kraton.
Karena belum sepenuhnya memahami eksistensi Lembaga Dewan Adat, disebutnya telah membuat kurang satu kata dalam menyikapi dan bersikap terhadap persoalan-persoalan yang muncul akhir-akhir ini. Di tempat terpisah, KPP Haryo Sinawung selaku sentana darah-dalem yang ikut hadir semalam, membenarkan pernyataan Gusti Moeng dan cara bersikap yang belum “satu kata”.
“Pertemuan pemantapan” dalam kesempatan khol keenam tokoh penting itu, dimulai dengan sambutan singkat dan kata pengantar oleh Gusti Moeng. Penjelasan dalam beberapa peristiwa hukum yang dialami kraton pada dekade terakhir, secara kronologi diserahkan kepada KPH Edy Wirabhumi selaku Pimpinan Eksekutif Lembaga Hukum Kraton (Mataram) Surakarta.
KPH Edy yang juga selaku Pangarsa Pakasa Punjer itu, menjelaskan beberapa peristiwa hukum yang dialami kraton sejak peristiwa suksesi 2004, lalu upaya rekonsiliasi tahun 2010 dan rekonsiliasi sepihak di tahun 2012. Puncak dari tahapan peristiwa hukum itu terjadi pada tahun 2017 yang diwarnai terbitnya SK Kemendagri No.430-2933/2017, 21 April 2017.
SK Kemendagri itu kemudian disalahgunakan untuk membentuk beberapa Bebadan baru, bahkan perbuatan melawan hukum yang lebih jauh dari itu yaitu “pergantian identitas” yang bukan menjadi haknya. Bahkan, ada beberapa peristiwa lain yang muncul kemudian, justru setelah ada penegasan berupa peristiwa eksekusi putusan MA tentang pengembalian eksistensi LDA.
Setelah KPH Edy menjelasakan kronologis berbagai peristiwa hukum, kembali Gusti Moeng tampil meneruskan sambutannya “dalam rangka pemantapan” yang mirip kegiatan di zaman rezim Orde Baru, disebut “santiaji”. Pemantapannya ditujukan untuk para sentana darah-dalem, agar menjadi paham dan tidak bimbang lagi bahwa LDA kini berbadan hukum dan punya kewenangan.
“LDA kini resmi dan sah sebagai payung hukum kraton. Eksistensi lembaga ini sudah dikembalikan penuh melalui putusan Mahkamah Agung (MA). Ekseskusinya dilakukan Pengadilan Negeri Surakarta, 8 Agustus 2024 lalu. Gusti Wandan menegaskan, agar para sentana tidak ragu bersikap tegas. Karena LDA berbadan hukum dan punya kewenangan,” ujar KPP Haryo Sinawung.
KPP Haryo Sinawung Waluyoputro yang sehari-hari menjabat Wakil Pengageng Karti Praja itu, menyebut kesempatan ritual khol keenam tokoh penting itu sebagai “pemantapan”, karena Gusti Moeng menangkap kesan, setelah lewat masa 2017 hingga 2022 banyak yang masih meragukan eksistensi LDA. Padahal, sudah ditegaskan dengan peristiwa eksekusi putusan MA, 8 Agustus 2024.
Di kesempatan itu juga ditegaskan Gusti Moeng, bahwa marwah Lembaga Dewan Adat adalah tempat berhimpun perwakilan trah darah-dalem mulai dari Sinuhun PB I hingga PB XIII, bahkan bisa mundur lagi mencakup keturunan para tokoh pemimpin zaman Kraton Mataram Kartasaura atau sebelumnya. Dalam wadah LDA, semua bisa memberi usulan dan masukan demi kebaikan LDA.
Pertemuan “santiaji” yang dihadiri 100-an orang yang terdiri dari sentana darah-dalem, jajaran Bebadan Kabinet 2004, Putri Narpa Wandawa, Pasipamarta dan para abdi-dalem garap itu terkesan penting. Mengingat, tidak lama lagi akan digelar upacara adat “Malem Selikuran” dan “Garebeg Syawal yang menjadi penanda dan simbol penting Mataram Islam Surakarta.
Namun, enam tokoh penting “Bebadan kabinet 2004” yang juga sangat penting sebagai pejuang “perintis LDA”. Karena, KPH Satryo Hadinagoro (Pengageng Pariwisata) dan istri GKR Galuh Kencono (Pengageng Keputren), GKR Sekar Kencono (Pengageng Mandra Budaya), GKR Retno Dumilah (Pengageng Pasiten) dan KGPH Kusumoyudo (Pengageng Kusuma Wandawa) adalah besar jasanya.
Tokoh penting terakhir adalah GPH Nur Cahyaningrat, satu-satunya putra-dalem yang lahir dari KRAy Mandayaningrum yang memilih bergabung mengikuti Gusti Moeng di jajaran Bebadan Kabinet 2004 dan LDA. Ia adalah satu di antara belasan saudara seibu yang memilih “jalan sendiri”, di antaranya ada yang bergabung pada kelompok “The wrong man and The wrong place”.
Sementara itu, Pakasa Cabang Jepara juga masih memiliki kegiatan di bulan Ramadhan. Pengurus cabang yang juga pengurus elemen Pakasa Jepara, Yayasan Praja Hadipuran Manunggal, Rabu (12/3) mengadakan audiensi ke Kodim 0719 Jepara. Rombongan Pakasa dan yayasan yang dipimpin ketua yayasan, KRT Anam Setyopuro dan diterima Dandim Letkol Arm Khoirul Cahyadi SE.
Didampingi Pasiter Kodim Kapten Inf Ngadino dan Danramil 08/Keling (Kodim Jepara) Kapten SKE Purwanto, Dandim berjanji akan bersama Pakasa Cabang Jepara dan elemen yayasan serta berbagai pihak lain, untuk memeriahkan event HUT atau Hari Jadi Kabupaten Jepara, 10 April mendatang. Melalui Babinsa, Kodim akan ikut mendukung tiap kegiatan pelestarian budaya. (won-i1)