SOLO – iMNews.id – Guna mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan vaksinasi Covid-19, Pemprov Jateng mengusulkan agar pemerintah pusat membuka akses Pemda terhadap data penerima vaksinasi.
Hal itu disampaikan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, saat meninjau vaksinasi di Puskesmas Manahan, Solo, Selasa (19/1). Menurut Ganjar, sejauh ini Pemda sulit mengintervensi ketidakhadiran sebagian calon penerima vaksinasi yang sudah dijadwalkan sebelumnya. Padahal selama beberapa hari terakhir sebagian tenaga kesehatan (nakes) yang sudah dijadwalkan menerima vaksinasi berhalangan hadir.
“Contohnya ini tadi. Di Puskesmas Manahan baru delapan nakes, padahal harusnya 15 nakes yang menerima vaksinasi,” terang Gubernur.
Maka dari itu Pemprov mengusulkan agar pemerintah pusat membuka akses sistem data terpusat kepada Pemda. Dengan demikian diharapkan Dinas Kesehatan provinsi maupun daerah bisa menginput data serta mengevaluasi jadwal vaksinasi.
”Kalau datanya dari pusat, verifikasi jadi tidak mudah. Makanya kalau dibalik, di mana data dari daerah dan baru diverifikasi, mudah-mudahan bisa lebih cepat. Sebab ada harmonisasi data,” paparnya.
Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta Siti Wahyuningsih menguraikan, hingga 18 Januari sebanyak 1.912 nakes telah terdata sebagai calon penerima vaksin di 33 fasilitas kesehatan (faskes). Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.605 nakes di Kota Bengawan telah menerima vaksin Covid-19.
Sebanyak 35 nakes dari total calon penerima vaksin, diketahui tidak hadir tanpa konfirmasi. “Kami tidak tahu alasannya, tapi nanti akan kami tanyakan alasannya. Sebab mereka sudah teregistrasi,” terang Siti. (FP)