Nilai Ekonomis Kraton dan Aset-asetnya “Harus Menjadi Sumber Income (seri 3-bersambung)

  • Post author:
  • Post published:
  • Post category:Budaya
  • Reading time:6 mins read
You are currently viewing Nilai Ekonomis Kraton dan Aset-asetnya “Harus Menjadi Sumber Income (seri 3-bersambung)
BERBAGI RUANG : Bebadan Kabinet 2004 harus berbagi ruang antara kegiatan upacara adat dengan prosesi prajurit, dengan kegiatan usaha parkir di kawasan kompleks Pendapa Pendapa Pagelaran untuk menghasilkan income. (foto : iMNews.id/Won Poerwono)

Rasa Keadilan “Berpihak” Gusti Moeng dan Barisan Masyarakat Adat Pengikutnya

IMNEWS.ID – KETIKA Sinuhun PB XII jumeneng-nata (1945-2004) yang faktanya memang sudah tidak tak banyak yang diharapkan secara ekonomi, itu memang realitas keniscayaan yang terjadi. Bila diurai kemudian, kelembagaan Kraton Mataram Surakarta memang sudah tak memiliki kegiatan usaha yang menjadi aset sumber ekonomi. Begitu pula pribadi tokoh Sinuhun PB XII dan keluarganya.

Semua sumber-sumber kegiatan usaha yang menghasilkan income dalam kedaulatan ekonominya, sudah “dilepas” dari kraton. Termasuk, semua perkebunan dan aset-aset produksinya, juga aset-aset tak bergerak lain sudah “dipaksa” lepas dari kraton. Yang tersisa hanya aset-aset tak bergerak dan aset-aset budaya, terutama yang ada di wilayah kraton seluas 90 hektar, dari Gladag ke Gading.

Dengan lepasnya kedaulatan politik saat Kraton Mataram Surakarta bergabung ke NKRI pada 17 Agustus 1945, di situlah semua otoritas wilayah teritorial yang dulunya milik “negara” (monarki) Mataram Islam Surakarta di 2/3 pula Jawa harus “diserahkan” ke NKRI. Wilayah yang membentang dari ujung timur pulau Jawa sampai di beberapa titik wilayah di Jawa Barat itu, harus “diserahkan” ke NKRI.

Hingga kini tak pernah ada perjanjian yang menyatakan, soal penyerahan berbagai kedaulatan dari “negara” (monarki) Mataram Surakarta kepada NKRI. Tak ada pula perjanjian “peralihan kekuasaan” yang menyertai atau mengesahkan penyerahan kedaulatan itu. Hanya “Teks Proklamasi” yang dibaca Soekarno-Hatta di Jalan Pegangsaan Timur No.56 Jakarta pada 17 Agustus 1945 itu, sebagai satu-satunya “bukti”.

SEKADAR BERTAHAN : Beberapa kegiatan seperti pasar malam Sekaten Garebeg Mulud, kraton bisa memanfaatkan Alun-alun Lor untuk mendatangkan income. Walau sekadar bisa untuk bertahan, dari yang dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan kraton. (foto : iMNews.id/Won Poerwono)

Sedangkan bagian akhir “Teks Proklamasi” yang dibaca menandai Kemerdekaan RI itu, bunyinya antara lain : “… Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan, akan diselesaikan dalam dll, diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya”. Teks aslinya, memiliki ejaan lama atau sebelum “disempurnakan”. Sedangkan kutipannya, tak mengurangi makna sedikitpun.

Jadi, perpindahan kekuasaan dari “negara” (monarki) Mataram Surakarta, dan mungkin juga yang dilakukan dengan semua kerajaan yang ada sampai 17 Agustus 1945 itu, hanya berdasar “Teks Proklamasi” tersebut. Selain “Teks Proklamasi”, tak ada bentuk perjanjian lain yang dilindungi undang-undang dan berkekuatan hukum. Perjanjian “Konferensi Meja Bundar” (1949), “mungkin” saja menyebut.

Bila dicermati dan dianalisis, model “penyerahan kekuasaan” seperti itu pasti tak sesederhana seperti itu. Hal-hal yang akan menjadi dasar pembentukan sebuah negara, sangat diyakini tidak hanya berdasar “Teks Proklamasi” saja. Karena negara yang dilahirkan/didirikan, pasti diandalkan menjadi tempat hidup, hajad hidup dan berkembangnya sebuah bangsa yang terbentuk di dalam Nusantara ini.

Tetapi faktanya, selama ini negara dan pemerintahan yang menjalankan dengan berganti-ganti pemimpin itu, tak pernah sekalipun menjelaskan soal ikhwal “perpindahan kekuasaan” itu. “Yang dipindah kekuasaan atas apa?” Yang berpindah kekuasaan dari siapa kepada siapa? Hingga kini, hal-hal itu seakan-akan membuat bangsa ini “dibutakan” (gelap-gulita), tak mengetahui asal-usul kedudukannya.

SALAH ARAH : Pembangunan deretan kios untuk kegiatan UMKM saat Alun-alun Kidul direvitalisasi, 2-3 tahun lalu, ternyata “salah arah” masuknya income yang diharapkan datang. Karena, justru masuk kantong pribadi “pembelot” kraton. (foto : iMNews.id/Won Poerwono)

Jika model peralihan kekuasaan seperti itu benar-benar menjadi fakta kerjadian pada momentum pembentukan NKRI mulai 17 Agustus 1945 itu, berarti ada beberapa pertanyaan besar yang harus dijawab negara/pemerintah. Bagaimana mungkin, pembentukan negara baru (NKRI) sampai “menghilangkan ruang” yang menjadi “hajad-hidup” keluarga besar Sinuhun PB XII dan mungkin lebih luas lagi?

Bila diteruskan pertanyaan itu, bagaimana mungkin “pemindahan kekuasaan” juga disertai “upaya-upaya” (praktik) “memiskinkan” pihak, dengan cara “diambil” atau “diminta” (paksa) kedaulatan/kekuasaannya atas berbagai sumber ekonominya. Cara-cara atau model “peralihan kekuasaan” macam itu, bila benar-benar terjadi pada 17 Agustus 1945, adalah perbuatan inkonstitusional, bahkan tidak beradab.

Dengan gambaran peristiwa “penyerahan kekuasaan” seperti itu, menjadi semakin jelas nasib Kraton Mataram Surakarta dan juga kraton-kraton lain yang ikut menyatakan bergabung ke NKRI setelah 19 Agustus 1945 dilakukan Surakarta. Bahwa akibat model “peralihan kekuasaan” seperti itu, Kraton Mataram Surakarta tak memiliki aset usaha apapun setelah 1945, bahkan “Kepatihan” dibakar dan dijarah.

Fakta dan realitas nyata, selama Sinuhun PB XII bertahta (1945-2004) hanya memanfaatkan sisa-sisa aset (keuangan) yang tiginggalkan paa pendahulunya, khususnya Sinuhun PB X dan PB XI). Itupun sudah dikurangi yang disumbangkan setelah mendukung Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agusutus, juga sumbangan satu penampan berisi perhiasan, untuk biaya 300 orang delegasi RI di KMB Den Haag (Belanda).

HAL SEPELE : Tampilnya Gusti Moeng yang “sukses” di luar kraton, sebenarnya menjadi wilayah pribadi. Tetapi, milik pribadinya justru ditumpahkan ke kraton, agar jangan ada anggapan kraton kehilangan kewibawaan karena hal sepele. (foto : iMNews.id/Won Poerwono)

Ketika tahta beralih ke Sinuhun PB XIII, Kraton Mataram Surakarta praktis sudah “habis-habisan”, tak memiliki kegiatan usaha sumber ekonomi apapun yang bisa dibanggakan dan diandalkan. Semua bentuk “kedaulatan ekonomi” sudah “diambil” menyertai “pemindahan kekuasaan”. Kraton “dianggap” sebagai negara yang “kalah perang”, harus diambil-alih “kekuasaannya” dan “dirampas” semua kekayaannya.

Setragis itu nasib Kraton Mataram Surakarta sebagai “negara” (monarki) pertama, yang menyatakan “mengakui” dan “mendukung” lahirnya negara baru, NKRI pada tanggal 18 Agustus 1945, melalui “surat kawat” yang disampaikan langsung oleh Sinuhun PB XII. Sampai tahta berganti ke tangan Sinuhun PB XIII, satu-satunya usaha andalan, adalah hasil pemanfaatan kawasan yang untuk kegiatan parkir.

Realitas kehidupan Kraton Mataram Surakarta dengan sisa-sisa kerabat dan masyarakat adatnya yang bertahan selama Sinuhun PB XIII (2004-2025), sungguh memperihatinkan karena hanya mengandalkan dari pemanfaatan lahan untuk kegiatan parkir. Kawasan kraton yang dimanfaatkan untuk itu memang luas, yaitu karena punya dua alun-alun, lahan sekitar Masjid Agung dan di dalam tembok Baluwarti.

Tetapi, di mana letak kehormatan dan kewibawaan kraton yang pernah menjadi “negara” (monarki) selama 200 tahun (1745-1945) dan menjadi sumber dan pusat peradaban di Jawa, bangsa bahkan dunia. Pasti sangat menyedihkan, jika semua sadar pernah lahir dan hidup di lingkaran pusat peradaban dan sumber Budaya Jawa itu, yang kini hanya bertahan hidup dengan menyewakan lahan untuk parkir.

BERBAGAI BENTUK : Kraton yang memiliki dua alun-alun, memang membanggakan dan menguntungkan bagi banyak pihak. Tetapi, mengapa kraton justru bernasib kurang beruntung? Mengapa keluarga besarnya justru banyak yang hidup menderita?. (foto : iMNews.id/Won Poerwono)

Tetapi, keniscayaan hidup memang bisa berkata lain. Walau begitu sengitnya niat pihak yang berusaha “memusnakan Mataram Surakarta” dari muka bumi, tidak demikian rasa keadilan harus berpihak. Doa orang-orang tertindas telah merubah arah rasa keadilan itu. Karena, di tangan kelompok kecil berpengikut besar yang dipimpin Gusti Moeng itu, pelan-pelan menjadi tempat rasa keadilan berpihak.

Peradaban pada periode zaman semodern ini, ternyata masih memberi keniscayaan kepada perjalanan sejarah Dinasti Mataram, khususnya di Mataram Surakarta ini. Di tengah ketidakpastian perjalanan kepemimpinan Sinuhun PB XIII itu, muncullah seorang wanita tangguh yang terbukti telah “memimpin” penyelamatan Kraton Mataram Surakarta, bersama “gerbong” berisi berbagai elemen masyarakat adatnya. (Won Pooerwono-bersambung/i1)