Kraton Harus Punya Sumber Ekonomi, untuk Mencukupi Kebutuhan Rumah-Tangganya
IMNEWS.ID – KRATON Mataram Surakarta harus mampu berdiri di atas kemampuannya sendiri, itu sangat rasional. Tetapi, negara (pemerintah) harus bertanggung-jawab “melindungi” dan “memelihara” kelangsungannya, itu sangat ideal dan konstitusional. Kraton juga harus mencari dan atau menciptakan sumber ekonomi, untuk mencukupi kebutuhan mendasar rumah-tangganya, itu fakta historik ideal.
Begitu pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto mendapat giliran tugas mengelola NKRI, “ndilalah” punya Kemenbud RI Fadli Zon yang bisa menjadi representasi perhatian negara terhadap kraton-kraton se-Nusantara. Ini adalah fakta perjalanan sejarah yang terkesan menunjukkan anomali, setelah 81 tahun semua kraton di Nusantara berada di pangkuan NKRI, mengikuti jejak kraton.

Karena “kehadiran negara” melalui Kemenbud RI Fadli Zon, telah merubah stigma negatif citra hubungan antara NKRI (pemerintah) dengan kraton, selama 81 tahun ini. Dari stigma negatif itu, kemudian melahirkan berbagai bentuk perbandingan dengan kraton-kraton lain, seperti yang muncul di medsos. Yaitu antara Kraton Mataram Surakartam, dengan tiga lembaga adat lain keturunan Dinasti Mataram.
Di situ disebutkan, Kraton Jogja mendapat “tempat pertama” sebagai kraton yang bisa “menciptakan” Daerah Istimewa dan bisa mendapatkan anggaran “keistimewaan” dari APBN Rp 1 Trilyun/tahun. Berikutnya Pura (Kadipaten) Mangkunegaran rutin mendapat “dana hibah” dari pemerintah. Sedangkan Pura (Kadipaten) Pakualaman menjadi bagian yang beruntung, karena jatah “dana kesitimewaan” Jogja itu.

Perbandingan yang diunggah di akun pribadi medsos seseorang, Kraton Mataram Surakarta memang disebut pertama karena tertua, tetapi tak ada penjelasan apa-apa. Cara membandingkan itu memang terkesan natural, apa adanya. Pengungkapan apa adanya itu justru menjadi gambaran fakta riil situasi dan kondisi kraton terkini, dalam 3 dekade terburuk dari 8 dekade terakhir bergabung ke NKRI.
Situasi dan kondisi terburuk yang dialami kraton setidaknya dalam 2-3 dekade terakhir, karena kraton begitu “dipersulit” untuk mendapatkan rasa keadilan sesuai hak konstitusional sesuai pasal 18 ayat 2 UUD 45. Bahkan ternyata, sejak bergabung ke NKRI mulai momentum 17 Agustus 1945, faktanya kraton justru malah menberi “subsidi/talangan” kepada negara, yang disebut belum bisa menghasilkan income.

Kraton Mataram Surakarta yang mengalami pembekuan statusnya sebagai Daerah Istimewa dengan keluarnya PP No.16/SD/1946, menjadi “hukuman” secara politik, sosial dan sebagainya yang nyaris “tak beralasan”. Karena, hukuman yang menjadi anomali sejarah itu, hanya berdasar tekanan (teror) fitnah kalangan komunis, sepert diekspresikan gerakan anti swapraja kalangan petani Kabupaten Klaten.
Akibat fitnah, sentimen politik dan ulah gerakan antiswapraja kalangan petani Klaten yang meluas di berbagai daerah, status Daerah Istimewa Surakarta yang wilayahnya meliputi enam kabupaten satu kota di Karesidenan Surakarta itu, “sementara dibekukan” sampai UU khusus yang mengatur untuk itu terbentuk. Kerugian sangat besar dialami kraton, selain enam kabupaten dan satu kota itu.

Karena fitnah, sentimen politik dan alasan-alasan yang tidak rasional (anti swapraja/anti feodal) itu, Kraton Mataram Surakarta nyaris kehilangan segalanya atau segala kedaulatannya. Beban stigma yang tak rasional inilah yang seolah sebagai “hukuman sosial politik” yang harus ditanggung kraton, yang sangat dirasakan di era Sinuhun PB XII dan selama tahta Sinuhun PB XIII (2004-2025).
Karena, stigma itu berimbas pada “pembekuan” SK Bersama Tiga Menteri (Mendagri, Menkeu, Mensos) dan Perpres No.29/1964, juga segala kewajiban pemerintah sebagai konsekensi dari “mengakui dan menghormati satuan pemerintahan adat yang ada sebelumnya”, sesuai bunyi ayat 2 Pasal 18 UUD 45. Walau ada “saran siasat” menggunakan nama LDA-pun, “kewajiban memelihara” kraton tetap sulit terwujud.

Dalam jenis dan tingkat kesulitan seperti itu, Kraton Mataram Surakarta tetap berjuang menghadapi kenyataan zaman, dari periode ke periode yang dimiliki pemerintah RI. Kraton Jogja yang begitu mudah “mewujudkan maklumatnya” 5 September 1945, menjadi UUK No.13/2012 dan sejak itu Pemda DIY yang terdiri 4 kabupaten dan satu kota itu, mendapat dana keistimewaan dari APBN Rp 1 T/tahun.
Nyaris tak pernah diguncang “ontran-ontran” yang heboh, tetapi diam-diam Pura Pakualaman ikut menikmati “diskriminasi kebijakan” berlatar-belakang sejarah dari kucuran dana keistimewaan Rp 1 trilyun/tahun itu. Begitu pula Pura (Kadipaten) Mangkunegaran, karena boleh dijadikan untuk ajang resepsi nikah keluarga kecil Jokowi, begitu mudah mendapat dana hibah rutin tiap tahun.

Bila ekspresi ini disebut iri, bisa saja begitu. Tetapi, ekspresi ini lebih tertuju pada sikap diskriminasi kebijakan, karena uang yang digunakan untuk hibah adalah uang negara yang berasal dari pajak rakyat. Selain itu, cara-cara menjalankan pemerintahan dengan kebijakan yang diskriminatif itu, berarti ada rasa keadilan yang “terampas” di satu pihak, tetapi “mudah didapat” pihak lain.
Kira-kira seperti itulah gambaran Kraton Mataram Surakarta berada di tengah realitas kehidupan di alam republik. Ia juga menjadi satu di antara sejumlah kraton yang punya “fighting spirit” luar biasa, di tengah situasi dan kondisi sosial, politik, budaya dan secara umum seperti lainnya. Dan diakui atau tidak, ia berada di tengah kerasnya persaingan di antara sesama warga Dinasti Mataram.

Kini, melalui kehadiran Kemenbud RI Fadli Zon “bak tangan malaikat” itu, bisa menjadi “penyelamat” Kraton Mataram Surakarta. Ia datang di saat yang tepat, Gusti Moeng bersama Bebadan Kabinet 2004 di awal era Sinuhun PB XIV Hngabehi dan seluruh elemen masyarakat adatnya, sedang mencari “cahaya” sebagai “jalan kemandirian” kraton. Proyek revitalisasi yang menjanjikan “kemandirian” itu.
Karena arah dan niat seluruh elemen masyarakat adat jelas, yaitu mendapatkan dukungan biaya otonomi rumah-tangganya, maka kesiapan yang dimiliki Gusti Moeng selaku “penanggung-jawab perjalanan gerbong Mataram Surakarta” juga sudah jelas dan tegas. Yaitu akan menjadikan bantuan revitalisasi (perhatian pemerintah) ini, sebagai modal awal yang harus menghasilkan sumber biaya kemandiriannya.

Maka, tak salah jika Gusti Moeng menyusun rencana untuk menyerahkan pengelolaan kegiatan bisnis objek wisata kraton kelak kepada pihak yang menguasai menejemen profesional di bidang itu. Sebagai destinasi wisata, kraton memiliki objek kunjungan wisata yang luar biasa banyak jumlah dan jenisnya, baik “tangible” maupun “intangible”. Sebagai pusat “industri”, juga kaya paket-paket andalannya.
Industri pariwisata khas Kraton Mataram Surakarta punya bahan-bahan atau modal dasar, berupa pengetahuan yang bisa diwujudkan nyata dan dikembangkan sesuai kegunaan/manfaatnya bagi kehidupan. Misalnya resep “jejamuan” untuk kebugaran dan pengobatan. Ini bisa menjadi modal kemandirian, agar kraton tetap terjaga kewibawaan, kehormatan, harkat dan martabat, untuk menghindari ketergantungan. (Won Poerwono-bersambung/i1)
