Era Pemimpin Baru Dinasti Mataram Surakarta, Era Membangun Protokol Adat (seri 3-habis)

Tetap Dibutuhkan di Zaman Modern, Sebagai Cirikhas Bangsa Berbudaya

IMNEWS.ID – INDONESIA yang lahir dari berbagai latar belakang budaya yang sudah ada ratusan tahun lalu di Nusantara, sudah semestinya memiliki protokoler yang jauh lebih adab dibanding negara-negara yang tak punya latar belakang budaya. Terlebih, budaya ketimuran yang banyak dimiliki bangsa-bangsa di Asia, apalagi Indonesia ada di Asia Tenggara yang punya sejarah panjang pembentukan budayanya.

Maka protokol kenegaraan khususnya jika ada upacara kebesaran seperti peringatan Kemerdekaan RI 17 Agustus, seakan menjadi etalase kekayaan budaya yang bisa menjadi fundamental protokoler upacara yang begitu indah, agung dan membanggakan. Dan di situlah, sebenarnya ada bagian dari keagungan dan keindahannya, berasal dari kekayaan pusat-pusat budaya di kraton-kraton yang pernah ada di Nusantara.

Beberapa jenis protokoler yang masih sering dilaksanakan di kalangan instansi pemerintah dan juga kraton, adalah jenis protokoler upacara, keamanan dan  pengawalan. Tetapi di kraton, sebenarnya lebih sering diberlakukan protokol upacara (adat), karena banyak dilakukan di dalam lingkungan kraton. Sementara protokoler pengawalan dan keamanan, sifatnya hanya temporer menurut kebutuhan.

Tetapi, sebagai bekas “negara” (monarki) Mataram Islam apalagi letaknya di Ibu Kota Surakarta, protokoler tidak boleh dikesampingkan dalam aktivitas keseharian. Karena, protokoler adalah bagian dari paugeran adat, budaya dan keadaban yang telah dibangun ratusan tahun sejak Kraton Mataram, Majapahit, bahkan sebelumnya. Maka, protokoler akan tetap dibutuhkan walau peradaban zaman semakin modern.

Tetapi, karena hingga kini hubungan antara pemerintah di semua tingkatan dengan lembaga-lembaga kraton yang tersisa di Nusantara belum diatur dengan undang-undang secara khusus, mungkin saja belum ada protokoler yang diberlakukan untuk bersama. Yaitu jenis-jenis protokoler yang bisa menjadi pedoman bersama, mengatur kedudukan masing-masing dalam berbagai pertemuan bersama dan dihormati bersama.

Berkaca pada peristiwa upacara adat “Sebaran Apem Kukus Keong Emas” di Kecamatan Banyudono, Boyolali beberapa waktu lalu (iMNews.id, 7/8/206), memperlihatkan ada sesuatu yang kurang pas terjadi saat Sinuhun PB XIV Hangabehi hadir di situ. Karena tampak sekali belum ada protokoler upacara secara khusus yang mewadahi (menempatkan) secara tepat kehadiran pimpinan pemerintah dan kraton sekaligus.

Dalam peristiwa upacara adat berbasis sejarah latarbelakang Kraton Mataram Surakarta itu, tampak sekali belum ada protokoler untuk menempatkan para tokoh penting dan aktivitas yang dilakukan. Karena, yang satu (Bupati, Wabup dan Forkpimda Boyolali) berasal dari lingkungan pemerintahan, sedangkan Sinuhun PB XIV dan Bebadan serta masyarakat adatnya, berasal dari lingkungan adat kraton.

Meskipun bertemu dalam peristiwa upacara yang kental berbau adat, tradisi budaya, tetapi yang berasal dari kalangan pemerintah pasti menggunakan protokoler yang berlaku di lingkungan instansinya, sedangkan Sinuhun PB XIV Hangabehi dan rombongan dari kraton pasti memakai protokol adat. Inilah yang terjadi di upacara “Sebaran Apem Kukus Keong Emas” di Pengging itu, yang ditandai sedikit “insiden”.

Insiden Sinuhun PB XIV memegang untaian melati yang hendak dikalungkan kepadanya oleh petugas upacara, memang berlangsung cepat sehingga tidak mengganggu acara pemotongan untaian melati. Untaian melati lalu dikalungkan KP Siswantodiningrat, sehingga pengguntingan untaian melati tanda peresmian, dilakukan Bupati Boyolali dan Wakil Pengageng Sasana Wilapa, sedangkan Sinuhun berada di belakang keduanya.

Rangkaian insiden yang begitu singkat itu, ketika dicermati merupakan tindakan solutif yang cerdas dan bijak serta tepat oleh Sinuhun PB XIV Hangabehi. Dari sana lahir edukasi publik tentang protokoler adat yang sederhana tetapi sangat tinggi makna filosofinya. Pertama, peristiwa upacara seperti itu, Bupati Boyolali menjadi wakil pemerintah, sedang Wakil Pengageng Sasana Wilapa mewakili kraton.

Dalam peristiwa pengalungan untaian melati sebagai tanda penghormatan hingga pengguntingan untaian melati tanda persemian, sudah teratasi “seketika” di situ (on the spot) yang tetap membuat masing-masing nyaman. Meskipun, bagi Bupati Boyolali atau kalangan pemerintah yang memperhatikan, bisa menjadikannya tanda-tanya besar. Itu karena, protokoler yang dimiliki belum sinergi dengan kraton.

Kalau kraton, jelas punya protokoler adat yang diwariskan secara turun-temurun, sangat mungkin tidak diakomodasi pemerintah karena punya sistem sendiri. Jadi, hingga kini di lingkungan pemerintah punya protokoler sendiri, begitu juga kraton juga berusaha konsisten menjalankan protokoler adat. Peristiwa itu bisa menjadi momentum yang baik untuk membangun protokoler sinergik, untuk keperluan bersama. (Won Poerwono-habis/i1)