Mandiri Belajar Menjadi Pemimpin, atau Sekadar Boneka Mainan Pihak Luar
IMNEWS.IDÂ – BERUBAHNYA sistem manajerial dalam pengelolaan berbagai “Bebadan” sisa sistem “negara” (menarki) Mataram Islam Surakarta akibat hilangnya lembaga “Kepatihan”, telah menempatkan lembaga penerus Dinasti Mataram itu berjalan begitu adanya. Lembaga ini mengalir mengikuti perjalanan suasana tatanan baru dunia, sejak NKRI lahir dan pemerintahnya menjalankan negara baru sejak 1945.
Sebagai sebuah bekas “negara” (monarki) yang berusia 200 tahun (1745-1945), Kraton Mataram Surakarta punya pengalaman berjalan, berkembang dan mengelola negara dan “bangsa” (Jawa) serta “menyempurnakan” dalam sistem. Tetapi, ketika hidup di alam republik tanpa lembaga “Kepatihan” dan berbagai “kedaulatan” tanpa pedoman baku yang jadi panduannya, adalah sebuah keniscayaan dan “keberanian”.
“Keberanian” yang dimaksud adalah berani memperjuangkan dan menjaga keberadaan atau eksistensi lembaga Mataram Islam Surakarta. Meskipun, hanya sebagai lembaga kerajaan atau Kraton Mataram Islam Surakarta yang berisi masyarakat adat, dan bertujuan menjalankan adat tradisi dan budaya (Jawa). Adat yang terbungkus dalam sistem tata-nilai paugeran adat, yang juga mengatur tatacara menjaga “dinasti”
Proses menjaga kelangsungan “Dinasti Mataram” juga berarti menjaga proses regenerasi penerus dinasti, adalah bagian dari keniscayaan dan keberanian itu. Sampai pada persoalan proses menjaga regenerasi atau kelangsungan generasi Dinasti Mataram inilah, Kraton Mataram Surakarta kini sangat butuh penyempurnaan sistem. Yang menjadi pedoman pengelolaan kembaga, termasuk proses regenerasinya.
Diakui atau tidak, kelembagaan kraton di alam republik ini, terkesan “berjalan sendiri” dengan pedoman yang harus diciptakan sendiri untuk perjalanannya jauh ke depan. Artinya, kraton “ditantang” untuk bisa hidup dan menjaga kelangsungannya tetapi secara mandiri. Terutama, ditantang untuk menciptakan rambu-rambu dasar yang menjadi pedoman pelaksanaan beraktivitas dalam keseharian dan masa depannya.
Kini, sudah 81 tahun Kraton Mataram Surakarta bertahan dengan sisa-sisa perangkat lembaganya dan menjalankan tugas untuk menjaga kelangsungannya ke depan. Selama 10 windu sejak 1945 itu, kraton berganti tiga pemimpin dan bertahan dengan cara-cara dan kekuatannya sendiri. Selama itu kraton dikelola berdasar sisa-sisa sistem aturan (paugeran) lama, yang terus “dipaksa” untuk menyesuaikan hal baru.
Kini, Sinuhun PB XIV Hangabehi menjadi pemimpin di era baru Kraton Mataram Surakarta yang benar-benar penuh “tantangan”. Karena masih “dipaksa” dengan tantangan untuk belajar “mandiri”, hampir dalam segala hal. Selama lahir dan berada dalam bimbingan keluarga kecil, terkesan kurang mendapat perhatian dalam berbagai hal, khususnya semua bekal yang dibutuhkan menjadi seorang pemimpin.
Situasi dan kondisi kraton sejak Sinuhun PB XII jumeneng-nata, proses pembekalan semua pengetahuan yang dibutuhkan unti menjadi seorang calon pemimpin, memang nyaris sudah tidak ada. Apalagi pada saat penggantinya (Sinuhun PB XIII) jumeneng nata, proses pembekalan yang berupa ruang pembelajaran atau “magang” calon raja” utamanya dari keluarga kecilnya, bisa disebut sama sekali tidak ada.
Masih beruntung Sinuhun PB XIV Hangabehi sejak awal dekat di lingkungan Bebadan Kabinet 2004, tang dalam keterbatasan, masih bisa melakukan pembekalan diri. Selain kesempatan terbuka, masih ada beberapa tokoh berkapasitas dari berbagai elemen Bebadan dan LDA yang menyediakan bekal kebutuhan seorang “calon raja”. Ada banyak potensi, mulai dari pribadi, lembaga, dan berbagai kegiatan kraton.
Sekali lagi, walau dalam kadar yang sangat terbatas karena situasi dan kondisi secara umum yang dimiliki Bebadan Kabinet 2004 dan LDA bersama semua elemennya, tetapi bisa melahirkan seorang pemimpin baru Kraton Mataram Islam Surakarta melalui proses, prosedur dan persyaratan yang benar dan ideal. Dan pada proses waktu ke depanlah yang akan mematangkan “dirinya” menjadi pemimpin “mandiri”.
Dengan berdasar fakta-fakta itu, ketika ada sementara pihak menyebut Sinuhun PB XIV “menjadi boneka”. Itu adalah kesan, anggapan dan tafsir dari oknum-oknum yang “gagal paham”, walau bertahun-tahun menyaksikan sendiri di depan mata semua situasi dan kondisi Bebadan Kabinet 2004. Bagi siapa saja yang benar-benar mau memahami secara detil dalam waktu yang cukup, justru akan bangga walau prihatin.
Diakui atau tidak, semua pihak tentu merasa prihatin, karena dengan segala keterbatasan Bebadan Kabinet 2004 bersama LDA dan berbagai elemen pendukungnya, bisa melahirkan seorang pemimpin berkapasitas (bekal) kemampuan kepemimpinan yang cukup. Itu sangat lumayan dibanding jago di pihak lain yang tampak “kosong”, tak punya persyaratan dan kapasitas apapun, tapi tak pernah dipahami yang menjagokan.
Bila dianalisis lebih jauh, hanya kesadaran dan kejujuran untuk memahami realitas situasi dan kondisi yang ada, “boneka” yang dimaksud sedang menjadi “mainan” di seberang sana. Karena, “bocah” kosong itu tidak sadar telah menjadi “komoditas” “berlapis-lapis” kelompok yang telah “melahirkannya” sebagai “pesaing”. Dan salah satu lapisan kelompok itu, adalah kekuatan dari luar yang punya “misi dan target”.
Salah satu “target” atau “misi” itu, adalah “merusak” kraton dengan tujuan jangka pendek dan menengah agar menjadi “boneka” pendukungnya. Boneka pendukung ini, sekilas menjadi daya-tarik untuk keperluan politik lima tahunan, tetapi juga bisa mendatangkan keuntungan dari aliran “dana politik” untuk kedua pihak. Analisis seperti ini, sudah lama terbukti sejak ada hubungan afiliatif kekuasaan dengan kraton.
Khusus mengenai “misi” dan “target” merusak yang dibangun sejak Gusti Moeng dan para tokoh pimpinan di lingkungan Bebadan Kabinet 2004 dan LDA berada di luar kancah politik praktis, terlihat sekali saat Jokowi menjadi Wali Kota Surakarta hingga Presiden RI ke-7. Karena, di saat kraton butuh solusi atas friksi akibat pergantian tahta di tahun 2004, Presiden RI ke-7 tidak memberi solusi apapun.
Padahal publik secara luas tahu, Gusti Moeng dan beberapa perwakilan Bebadan Kabinet 2004, lalu bersama sejumlah perwakilan kraton lain dari FKIKN, sempat bertemu Presiden RI ke-7 lebih sekali untuk meminta “solusi” dan perhatian negara. Tetapi, selama 10 tahun Presiden RI ke-7 menjabat, tak ada solusi apapun untuk masalah kraton, juga tak ada kehadiran negara bagi 50-an kraton anggota FKIKN. (Won Poerwono-bersambung/i1)
