“Harus Dihindarkan dari Gangguan Pihak yang Berjalan Semaunya”
SURAKARTA, iMNews.id – Bebadan Kabinet 2004 menggelar rapat koordinasi (rakor) “pengamanan” agenda ritual (upacara adat) Garebeg Besar 2026 dan pekerjaan revitalisasi lanjutan di kraton. Rapat berlangsung dua kali yang dipimpin Gusti Moeng berlangsung di bekas kantor Sinuhun PB XI, dilanjutkan rapat kedua dengan materi yang sama, karena KGPAA PA Tedjowulan baru bisa hadir di kesempatan kedua.
Pada rapat pertama, semua unsur jajaran Pemkot Surakarta tampak hadir, mulai dari Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan unsur Forkopimcam Pasarkliwon serta Kelurahan Baluwarti. Semua jajaran Bebadan yang di dalamnya adalah perwakilan sentana darah-dalem trah beberapa Paku Buwana, kalangan sentana wayah-dalem dan sentana-garap. Maha Menteri KGPH PA Tedjowulan hadir di rapat kedua bersama rombongan.
“Sebenarnya, rapatnya mulai pukul 10.00 WIB dan diharapkan Gusti Panembahan Tedjwulan bisa hadir pukul 11.00 WIB. Materi yang dibahas sama, dan kalangan instansi yang diundangpun juga sama. Tetapi Gusti Tedjowulan pas ada acara, baru bisa hadir jam 12.00 WIB. Maka, rapatnya diulang lagi. Tapi rapat kedua tinggal mengulang sedikit, tadi banyak mendengarkan arahan beliau,” ujar KPH Edy.
KPH Edy Wirabhumi yang ditemui seusai rapat kedua, menegaskan hasil-hasil rapat pertama di depan ruang rapat kantor eks Sinuhun PB XI, Selasa (12/5) siang tadi. Media iMNews.id yang sempat mengikuti rapat kedua dimulai sekitar pukul 12.00 WIB, mendapati para peserta rapat masih lengkap ditambah Maha Menteri KGPH PA Tedjowulan dan rombongan. Rapat diahkiri dengan foto bersama seluruh peserta.
Dari penjelasan Gusti Moeng (GKR Wandansari Koes Moertiyah) selaku pimpinan Bebadan Kabinet 2004 penyelenggara rapat, menyebutkan bahwa penyelenggaraan berbagai kegiatan upacara adat dan revitalisasi yang sudah berjalan di kraton perlu “pengamanan”. Langkah itu dimaksudkan agar upacara adat paling dekat yaitu Garebeg Besar, berlangsung aman dari gangguan pihak yang ingin berjalan semaunya.
KGPH PA Tedjowulan menandaskan, rakor membahas “pengamanan” yang dimaksud adalah penambahan personel (TNI) satu peleton atau minimal 25 orang, mulai pelaksanaan hajad-dalem Garebeg seterusnya. Untuk pengamanan proyek revitalisasi yang berjalan bersamaan di beberapa titik lokasi, dimulai bulan Juli hingga Desember 2026. Sedangkan untuk upacara adat terdekat, Garebeg Besar dan kirab 1 Sura 2026.
Penambahan personel itu, mengingat pekerjaan proyek revitalisasi berjalan hampir bersamaan di beberapa titik lokasi yang sangat luas. Seperti diketahui, kini sudah mulai dikerjakan revitalisasi dinding tambok bangunan paling ujung barat dari kompleks Sasana Putra. Selain itu, adalah struktur atap Bangsal Pradangga di halaman Pendapa Sasana Sewaka dan beberapa bangunan di kompleks Kraton Kulon.
Gusti Moeng sempat menambahkan, selain pengamanan upacara adat dan pekerjaan revitalisasi, juga perlu “pembersihan” dari beberapa atribut yang sudah tidak sesuai dengan fakta riil di kraton, keberadaannya malah membuat bingung publik dan mengganggu pemandangan. Diharapkan segera dibersihkan papan informasi baliho yang bertebaran di Alun-alun Lor, halaman Kamandungan dan Alun-alun Kidul.
“Rencananya, nanti akan kami beritahu lewat surat untuk melepas sendiri. Kalau tetap dibiarkan saja, kita yang akan membersihkan. Karena, orang-orang ini inginnya berjalan semaunya,” ujar Gusti Moeng. Hal serupa langsung ditanggapi KGPH PA Tedjowulan, kalau memng harus dibersihkan, sebaiknya segera dibersihkan. “Saya termasuk yang tidak sabar menunggu, tapi sedang belajar sabar,” ujarnya.
Sementara itu, KPH Edy Wirabhumi (Pimpinan Eksekutif LHKS) menjelaskan, intinya pengamanan yang akan dilakukan adalah untuk mengamankan pekerjaan pemerintah yang sedang hadir di kraton, begitu pula kegiatan rutin di kraton. Karena, kraton sudah ingin segera rukun kembali dan menjalin hubungan dengan berbagai pihak, utamanya pemerintah. “Mengapa demikian, karena kraton ikut mendirikan NKRI”. (won-i1)
