Situs “Alas Krendhawahana” dan “Petilasan” Pangeran Diponegoro-Sinuhun PB VI
IMNEWS.ID – MELIHAT proses dan hasil perbuatan nyata antara kebijakan pemerintah (negara) dengan masyarakat adat Kraton Mataram Surakarta dalam revitalisasi yang sudah berjalan 20 persen ini, sudah menunjukkan kredibilitas dan sinergitas yang tak perlu diragukan lagi. Dalam catatan iMNews.id, “perhatian” itu mungkin sama besarnya yang diberikan rezim pemerintah Orde Baru menjelang kejatuhannya.
Mungkin berbeda alasan dan pandangan, “perhatian” yang diberikan pemerintah di era Presiden Prabowo melalui Menbud RI Fadli Zon dan era Presiden Soeharto melalui Menparpostel Joop Ave. “Perhatian” itu terasa “istimewa” untuk kraton di era Orde Baru (Orba) dari Joop Ave (1983-1988) dan dari Fadli Zon mulai 2025. Pembangunan Sasana Handrawina, menjadi “penanda” rezim Orba sebelum kejatuhannya.
“Gedhong kaca” Sasana Handrawina yang ikut hancur dalam musibah kebakaran yang melanda kraton tahun 1985, adalah bangunan prestisius “terakhir” yang dibangun kembali dengan bantuan (perhatian) rezim pemerintahan saat itu. Bangunan Pendapa Sasana Sewaka yang 90 persen luluh-lantak oleh api “korsleting” listrik, mendapat prioritas dibangun paling awal karena sangat penting fungsi dan maknanya.
Menparpostel Joop Ave terkesan memiliki visi yang baik tentang pariwisata dan kraton dengan aset situs budayanya yang dipandang menarik sebagai objek dan komoditas wisata. Karena, saat itu memang sedang menjadi trend sektor wisata sebagai andalan negara untuk mendapatkan devisa. Terlepas ada faktor “political will” pemerintah saat itu, kraton mendapat banyak “perhatian” dari pemerintah.
Kalau bangunan “Kraton Kulon” disebut Gusti Moeng pernah mendapat bantuan renovasi (ringan) di tahun 1980-an, sangat mungkin terjadi saat Joop Ave masih menjabat sebagai Dirjen Pariwisata di Departemen Parpostel yang dijabat Soesilo Soedarman sebagai menterinya. Kalau ada beberapa bangunan lain juga pernah direnovasi ringan, sangat mungkin terjadi di beberapa era yang berganti-ganti.
Setelah di akhir era rezim Orba yang memberi “perhatian” besar karena ada musibah kebakaran di saat Sinuhun PB XII masih jumeneng nata (1945-2004), setelah era berganti dan memasuki “reformasi” juga ada renovasi kecil-kecilan. Utamanya, saat Gusti Moeng duduk sebagai anggota DPR RI periode 1999-2004 dan 2009-2014. Sejak itu “nyaris” tak ada, dan baru di era Menbud RI Fadli Zon ada “bantuan”.
Selama 10 tahun rezim kekuasaan Presiden RI ke-7, adalah masa “pageblug mayangkara” bagi kraton khususnya, dan bagi publik secara umum khusus pada masa pandemi Corona. Oleh sebab itu, ketika menyaksikan sepak-terjang Menbud Fadli Zon di kraton mulai akhir 2025 lalu, ada kesan istimewa perhatiannya. Karena, nyaris belum pernah ada pejabat (pemerintah), yang mau ke kraton sampai “setotal” dia.
Walau ada beberapa faktor akibat situasi dan kondisi politik berbeda, Fadli Zon tergolong berani menghadapi aksi protes dan “berdialog head to head” tanpa “perisai body guard”. Dia juga tak segan untuk menerjang halaman becek, dan berhujan-hujan saat melihat langsung situasi dan kondisi kompleks “Kraton Kulon” yang habis dibabati. Karena lokasi itu “diyakini” harus dan layak direvitalisasi.
Setelah proses persiapan lahan dan memasuki pembuatan “detail enginering design” (DED), maka akan segera berlanjutlah revitalisasi kawasan “Kraton Kulon” seluas 1 hektare itu. Dan mudah-mudahan, usulan Gusti Moeng ada tambahan elemen “Taman Bunga” dan “Taman Burung” di objek baru kunjungan wisata yang akan dibuka itu, juga bisa terwujud. Dan, ternyata tidak hanya sampai di situ “perhatian” negara.
Karena belum lama (Sabtu, 28/3), Menbud RI Fadli Zon mengakhiri rangkaian kunjungannya di Surakarta dengan meluncur ke situs cagar budaya kawasan hutan lindung Krendhawahana. Ia bersama rombongan dari Kemenbud, diantar Gusti Moeng dan beberapa abdi-dalem meninjau situs petilasan bekas tempat pertemuan Sinuhun PB VI dengan Pangeran Diponegoro, yang berada di kawasan “Alas Krendhawahana.
Sama seperti kunjungan ke kraton sebelumnya, di punden-berundak yang menjadi tempat upacara adat “Wilujengan Nagari Sesaji Mahesa Lawung” itu, Menteri Fadli Zon mengikuti tatacaranya. Selama Gusti Moeng memimpin Bebadan Kabinet 2004, tiap aktivitas adat dan kegiatan apapun yang digelar untuk kraton, pasti didahului dengan “donga wilujengan”. Begitu pula, waktu Fadil Zon meninjau Krendhawahana.
Setelah mendapatkan penjelasan oleh Gusti Moeng mengenai arti penting kawasan cagar budaya “Alas Krendahwahana”, Menbud Fadli Zon berniat merevitalisasi kawasan itu, dalam waktu dekat. Dalam pernyataan persnya ditegaskan, kunjungannya ke situs “Alas Krendhawahana” dalam rangka mendorong pengembangan situs budaya berbasis nilai sejarah, spiritual dan pemberdayaan masyarakat.
“Pengelolaan situs budaya tidak cukup hanya berfokus pada pelestarian fisik. Tetapi juga perlu dikembangkan secara berkelanjutan, agar memberikan manfaat yang lebih luas, termasuk bagi masyarakat. Kekuatan nilai historis dan spiritual yang ada di sini (Alas Krendhawahana), situs ini berpotensi menjadi destinasi wisata unggulan. Tetapi, pengembangannya harus tetap berpijak kearifan lokal,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, menteri juga melihat nilai historis hutan lindung di Desa Krendowahono, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar itu masih menjadi bagian memori kolektif masyarakat. Dia menyatakan, dirinya sedang berada di sebuah kawasan yang menjadi saksi penting perjalanan sejarah bangsa. Pernyataan itu benar sekali, karena Alas Krendhawahana adalah bagian dari Mataram Surakarta.
Dalam 200 tahun perjalanan sejarah “negara” Mataram Surakarta (1745-1945), kraton memiliki batas spiritual kebatinan di wilayah utara yaitu “Alas Krendhawahana” yang ditunggu Kanjeng Ratu Kalayuwati. Dan sejarah juga mencatat, bahwa lokasi itu adalah tempat pertemuan Pangeran Diponegoro dengan Sinuhun PB VI. Menteri Fadli Zon juga meyakini hal itu, karena ada sebuah prasasti tertulis di situ.
Sepenggal perjalanan sejarah pada masa perang Diponegoro (1825-1830), wilayah “Negara” Mataram Surakarta menjadi bagian dari ajang peperangan salah seorang putra Sultan HB II itu ketika melawan Belanda. Tetapi, faktor penguasa Mataram Surakarta waktu itu sulit diabaikan eksistensi dan perannya. Sinuhun PB VI yang jumeneng waktu itu (1823-1830), diam-diam menjadi “sponsor” Pangeran Diponegoro.
Lokas situs hutan lindung di Desa Krendowahono yang luas kawasannya secara riil “tak jelas” kini, selama ini hanya dikenal sebagai lokasi upacara adat menanam “sesaji” kepala kerbau atau “Mahesa Lawung”. Tetapi, publik banyak yang paham bahwa lokasi itu adalah batas utara (spiritual) kraton dan “wilujengan Nagari” di situ digelar Sinuhun PB II, untuk wilujengan 100 hari pindahnya ke Surakarta.
Wilujengan Nagari Sesaji Mahesa Lawung memperingati 100 hari setelah “deklarasi” (negara Mataram) Surakarta Hadiningrat, 20 Februari 1745 atau 17 Sura Je 1670, digelar di Alas Krendhawana. Prasasti pertemuan Pangeran Diponegoro dan Sinuhun PB VI ini, adalah fakta penting yang bisa menjadi rangkaian paket wisata dengan diorama di museum kraton dan monumen sekaligus petilasan PB VI di Selo, Boyolali. (Won Poerwono – habis/i1)
